Perlunya Transparansi dan Standardisasi Biaya Pendidikan

Berakhirnya SPMB di kota Malang diakhiri dengan badai protes wali murid akibat melangitnya biaya SBPP (sumbangan biaya pendidikan dan pembangunan) yang dilakukan sekolah-sekolah negeri.
Hari pertama daftar ulang siswa baru SMP dan SMA Kota Malang kemarin diwarnai banjir aksi protes orang tua siswa. Mereka mengeluh karena banyak sekolah SMPN maupun SMAN yang minta wali murid langsung melunasi SBPP (sumbangan biaya pendidikan dan pembangunan). Jika SBPP tak dilunasi hingga pendaftaran terakhir Kamis 12 Juli ini, maka siswa tak bisa masuk ke sekolah pilihan. ( Radar Malang, 12 Juli 2007 ). Menurut laporan dari beberapa wali murid, besaran dana SBPP berkisar antara Rp.2.000.000,- hingga Rp 5.000.000,-
Selain persoalan mencekiknya biaya SBPP tersebut, kota Malang juga diwarnai biaya daftar ulang yang dilakukan oleh sekolah-sekolah, terutama hampir semua sekolah negeri.. Konon, biaya daftar ulang yang dikenakan kepada wali murid rata-rata berada di atas SK wali kota. Tampaknya, tingginya apresiasi warga Malang dimanfaatkan betul oleh sekolah-sekolah negeri.

Mengapa Harus Konstruktivistik ?

Eksistensi dan daya survival suatu bangsa sangat ditentukan oleh kualitas sumber daya manusia ( SDM ) yang dimiliki bangsa tersebut. Semakin tinggi kualitas  SDM sebuah bangsa,makin eksis bangsa tersebut. Sebaliknya,semabkin rendah kualitas SDM sebuah bangsa, pertanda semakin bergantungnya bangsa tersebut kepada bangsa lain.
Jacques Attali, seorang penulis berkebangsaan Perancis, pada tahun 1991 menulis buku Millenium : Winners and Lossers in the Coming World Order. Menurut Attali, memasuki millennium ketiga, manusia tersegmentasi menjadi dua kelompok besar, yakni kelompok pemenang ( the winners ) dan kelompok pecundang ( the Lossers ). The Winners adalah mereka yang terdidik ( educated ), otonom secara pribadi, berketrampilan, berdaya adaptibilitas tinggi, memiliki kemampuan ekonomi kuat, dan menguasai multiakses. Adapun the Lossers ditandai dengan kemampuan ekonomi rendah, berpendidikan rendah, tidak dimiliki ketrampilan professional yang memadai, akses informasi terbatas, underestimate, daya adaptasi rendah, gizi dan kesehatan yang memprihatinkan, dan tempat bermukim yang seadanya.
Di penghujung tahun 1990-an, masih menurut Attali, mereka yang masuk kelompok pecundang ini diperkirakan miliaran jumlahnya, dan bermukim di luar kawasan Pasifik dan Eropa. Kelompok ini berjalan tergagap-gagap memasuki era pasar bebas. Mereka ini akan menjadi makanan empuk kelompok-kelompok pemenang. Di depan pelupuk mata, saat ini kita bisa melihat bagiamana negara-negara dunia ketiga telah “dibantai” dengan ganas oleh negara-negara maju dalam kancah pasar bebas. Di kancah ini, Negara-negara dunia ketiga bak kerbau dicocok hidungnya dituntun oleh bangsa-bangsa maju ke sumur yang akan membunuh mereka.

UN Mendorong Budaya Instan

Tanggapan Untuk  mBak Wahyu Rochendi
      Dalam komentarnya, mbak Wahyu menyetujui adanya pelaksanaan UN.  Dasarnya adalah untuk menjamin standardisasi kualitas lulusan secara nasional. Secara implisit beliau khawatir jika tidak ada standardadisasi secara nasional, kualitas lulusan akan bervariasi dalam kualitas lulusannya.
     Penulis sangat memahami pola pikir mbak Wahyu. Sekian lama oleh orde baru kita telah dibiasakan berpikir seragam. Saat ini orang makin menyadari bahwa penyeragaman telah membawa banyak kecarutmarutan pada bangsa ini. Setidaknya, warga bangsa kita sulit mentolerir adanya perbedaan, padahal bangsa ini terdiri dari banyak entitas yang berbeda-beda.
     Mari kita coba tinjau lagi lebih detil. Misalkan untuk mata pelajaran bahasa Inggris. Apakah materi pelajaran bahasa Inggris yang dibutuhkan daerah Papua sama dengan yang dibutuhkan oleh Bali atau DKI ? Saya yakin, pasti masing-masing daerah memiliki kebutuhan sendiri-sendiri. Kalau masing-masing daerah memiliki kebutuhan sendiri-sendiri, mengapa materi pelajarannya harus dibuat seragam untuk seluruh Indonesia ?
      Pertanyaannya sekarang adalah penting mana antara keseragaman output pendidikan dengan signifikansi kompetansi lulusan dengan kebutuhan riil di masyarakat ?
        Kita sering mendengar bahwa salah satu kelemahan sistem pendidikan kita adalah tidak matchnya antara kompentensi lulusan dengan kebutuhan dunia kerja. Dari pihak perguruan tinggi pun kita juga sering mendengar bahwa raw material ( lulusan SMU/SMK ) yang mereka terima kualitasnya berada di bawah harapan mereka. Mengapa bisa terjadi seperti ini ?
         Sebenarnya pemerintah telah menyadari akan hal ini, terbukti dengan munculnya Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan atau yang biasa disebut KTSP. Dengan KTSP, sekolah diberi kewenangan untuk membuat kurikulum pendidikannya sendiri. Harapannya, jika kurikulum dibuat sendiri akan lebih sesuai dengan kebutuhan Stake holder. Peran pemerintah, dalam hal ini, hanya menentukan kompetensi-kompetensi dasar / minimal yang harus dikuasi lulusan. Tapi, kacaunya, pemerintah masih memegang peran dalam menentukan kelulusan siswa. Padahal dengan KTSP, kurikulum antara satu sekolah dengan sekolah lain pasti berbeda. Dengan demikian, kita jadi bertanya-tanya, buat apa ada KTSP kalau pemerintah masih mengadakan UN dengan pola seperti sekarang ? Ada apa ????????????

Takhayul di Sekitar Kegagalan

Keseluruhan hidup manusia adalah terdiri dari rangkaian mencoba dan mencoba. Mulai dari mencoba belajar berjalan, sampai dengan membangun keluarga. Semuanya  adalah diawali dengan aktivitas mencoba. Bayangkan seandainya anak kecil tidak berani mencoba memulai belajar berjalan, anak-anak takut mencoba belajar membaca, remaja takut mencoba menjalin hubungan cinta, dan orang-orang dewasa takut mencoba survival. Apa jadinya ? Tentu tidak akan ada kehidupan.
Lalu apa jadinya jika ada individu tidak memiliki keberanian untuk melakukan percobaan-percobaan seperti itu ?  Tentulah, he has died. Kehidupan seperti itu adalah kehidupan yang mati alias hidup dalam kematian.
David Mc Clelland membuat kupasan yang menarik dari sisi psikologi tentang entrepreneur ini. Dalam bukunya The Achieving Society  ( 1961 ), ia menguraikan bahwa ‘dorongan untuk mencapai keberhasilan’ merupakan faktor determinan, tidak saja bagi keberhasilan individu, tapi juga bangsa dalam memperoleh kemajuan hidup. Artinya, berhasil tidaknya sebuah bangsa dalam melaksanakan pembangunan bergantung pada jumlah penduduk yang mempunyai ‘dorongan untuk berhasil’ need for achieving ini. Dorongan ini oleh David Mc Clelland dinamakan ‘virus N Ach’.
Mengapa disebut virus ? Dalam penelitiannya terhadap bangsa-bangsa, Mc Clelland menemukan unsur-unsur yang dapat menggerakkan penduduk agar memiliki  nilai-nilai yang mampu mendorong orang untuk selalu ingin berprestasi.

PAI Masuk UN, Hah ?!

Ketua MPR RI, Dr. H. Hidayat Nurwahid, mendesak Depdiknas untuk memasukkan mata pelajaran pendidikan agama Islam (PAI) dalam ujian nasional (UN) tahun depan. Diharapkan, masuknya PAI dalam UN bisa memperbaiki akhlak generasi muda, sekaligus menempatkan PAI dalam mata pelajaran strategis. ( Harian Pikiran Rakyat, 7 Juli 2007 ).
Pendapat ketua MPR ini didasarkan pengamatan pada saat pengumuman kelulusan UN banyak siswa yang melakukan corat-coret di baju bahkan rambutnya. Hal itu menandakan bukan keberhasilan pendidikan melainkan kegagalan sekolah dalam membentuk perilaku siswa. Kemudian beliau membandingkan dengan lulusan pesantren. Sampai sekarang belum terdengar adanya santri yang melakukan corat-coret setelah lulus UN atau tawuran antarpesantren. Menurut beliau, bahwa ini menandakan, dengan penanaman PAI yang baik dalam kehidupan akan membuat para santri bertingkah Islami. Seharusnya PAI juga bisa diterapkan di sekolah-sekolah layaknya pesantren.
Jika boleh saya berterus terang, saya tidak mengerti jalan pikiran ketua MPR kita ini. Pada saat ahli pendidikan ribut menolak UN, yang salah satu sebabnya adalah bertentangan dengan UU Sisdiknas dan juga banyak membawa kemudhlorotan bagi dunia pendidikan kita, justru beliau malah menyarankan menambah materi UN dengan PAI. Sekali lagi, saya tidak mengerti jalan pikiran beliau.

Kelas Unggulan yang Tidak Unggul

Pada saat anak saya dinyatakan lulusa tes masuk SD kelas 1 tahun lalu, saya dipanggil oleh panitia penerimaan. Saya ditanya oleh salah satu anggota panitia penerimaan yang juga guru SDN tersebut.
“Apakah putra Bapak dimasukkan kelas unggulan ?” tanya beliau.
“Apa beda kelas unggulan dan bukan kelas unggulan “? Saya balik bertanya.
“Ada beberapa perbedaan Bapak,” begitu dia mulai menjelaskan.” Pertama, dari segi pembiayaan memang ada sedikit perbedaan. Kalau di kelas bukan unggulan atau reguler, tidak ada pembayaran SPP sama sekali, karena sudah ditanggung pemerintah. Sedangkan di kelas unggulan, orangtua murid harus nambah sedikit uang SPP. Tapi, jika dilihat dari fasilitas yang diperoleh, tentu uang tambahan tersebut tidak ada artinya Pak.”
“Fasilitas apa saja yang diberikan oleh sekolah ?” tanya saya lagi.
“Banyak Pak. Pertama, di kelas reguler, per kelas jumlah siswanya sekitar 40 orang atau lebih. Sedangkan di kelas unggulan maksimal hanya 25 orang. Fasilitas lain yang tidak diberikan di kelas reguler antara lain : ada pelajaran komputer, kegiatan extra yang cukup banyak, conversation bahasa Inggris, dan lain-lain. Sehingga, siswa kelas unggulan pulang dari sekolah di atas jam 2 siang. Jadi mirip one day school Pak,” jawabnya dengan antusias.
Saya diam termenung mendengar uraiannya.
“Bagaimana Pak ?” tanyanya.
“Anak saya biar di reguler saja,” jawabku singkat.
“Kenapa Pak ? “ tanyanya lagi.
“Teman-teman anak saya kan banyak yang direguler. Biar dia kumpul sama teman-teman bermainnya. Permisi.” Jawabku sekenanya lalu ngeloyor pergi.
Setahun setelah itu, saya ingin mengamati tentang kelas unggulan ini. Saya menemukan beberapa fakta yang tidak mengenakkan. Pertama, pada saat raport dibagi, ranking 1 sampai 4 dipegang oleh murid dari kelas reguler, bukan unggulan. Kedua, menurut cerita dari orangtua yang anaknya masuk kelas unggulan, pada saat ulangan sumatif, sebagian jawaban dari soal tes diberitahu gurunya. Cerita ini diperoleh dari para orangtua dari anak-anaknya sendiri. Ketiga, anak-anak dari kelas unggulan waktu bermainnya sangat berkurang, sehingga cenderung menjadi pendiam. Keceriaan yang menjadi karakteristik anak-anak menjadi berkurang, bahkan sebagian di antaranya menjadi pemurung.
Saya merasa bersyukur tidak memilihkan anak saya masuk kelas unggulan. Saat saya ditawari oleh petugas PSB untuk memasukkan anak saya ke kelas unggulan, saya berpikir pasti anak saya akan “dipulosoro” supaya tidak kalah dengan siswa-siswa kelas reguler. Dia harus pulang di atas jam 2 siang, sementara teman-temannya dari kelas reguler, pulang jam 10.