Dunia Pendidikan Di Era Global

Dominasi era global telah membuat para penyelenggara pendidikan terjebak dalam perasaan ketidak-pastian dengan sistem pendidikan saat ini. Hal ini disebabkan oleh tingkat kemajuan-kemajuan yang dicapai ilmu pengetahuan dan teknologi, khususnya teknologi informasi, melampaui kesiapan lembaga-lembaga pendidikan dalam mendesign kurikulum, metode dan sarana yang dimiliki guna menghasilkan lulusan-lulusannya memasuki sebuah era yang ditandai dengan tingkat kompetisi dan perubahan yang begitu masif dan cepat. Saat ini, persoalan yang dihadapi oleh lembaga pendidikan bukan lagi sekadar relevansi antara content yang diberikan kepada peserta didik dengan kebutuhan dunia kerja supaya lulusannya siap memasuki dunia kerja, tetapi dunia pendidikan juga dituntut untuk selalu mencermati relevansi dimensi paedagogies-didaktif ( antara lain : tehnik pengajaran, kurikulum, metode, tempat pembelajaran dan lainnya ) dengan trend budaya global.

Sebuah Refleksi Setelah Pengumuman Kelulusan

Ada kesedihan mendalam setelah pengumuman kelulusan SMP dan SMA / SMK bagi kota Malang. Betapa tidak ? Dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, tahun ini jumlah ketidaklulusan adalah yang paling jeblok. Dan, seperti yang biasa terjadi, ketika terjadi musibah atau ‘kecelakaan’, maka semua pihak saling melempar kesalahan kepada pihak lain seraya mencari selamat sendiri. Bahkan pihak yang paling bertanggung-jawab pun melakukan hal yang sama, berkoar-koar mencari pembenaran diri. Akibatnya, setiap ada masalah, hampir tak pernah ditemukan solusi yang jitu.

BRAVO FORUM KOMITE SEKOLAH KOTA MALANG !!!

Sudah bukan rahasia lagi jika selama ini keberadaan kebanyakan komite sekolah di berbagai daerah hanyalah sekadar tukang stempel kemauan kepala sekolah. Fungsinya tak ubahnya seperti BP3 tempo dulu. Keberadaan komite sekolah sama tak berdayanya dengan BP3 di hadapan keperkasaan kepala sekolah.
Bermula dari kekhawatiran sekumpulan anggota komite sekolah yang anak-anaknya menuntut ilmu di sekolah-sekolah negeri, yang mereka rasa mulai kurang mendapat perhatian selayaknya dari pihak sekolah. Entah dimotivasi oleh faktor apa, hampir semua sekolah negeri dari berbagai jenjang, secara serentak menaikkan pagunya hingga ke taraf yang sulit dinalar dengan akal sehat. Sekolah-sekolah negeri yang sebelumnya hanya menerima murid baru antara  8 sampai 10 kelas, tiba-tiba secara spektakuler menaikkan antara 20 sampai 25 kelas. Sementara jumlah guru dan fasilitas relatif tidak ada penambahan yang berarti. Bisa dibayangkan, apa yang terjadi ?
Karena penambahan jumlah murid yang luar biasa tersebut tidak dibarengi dengan penambahan jumlah kelas, maka sebagian murid harus dimasukkan sore. Mereka dikenakan shift kayak di pabrik-pabrik. Dengan berjalannya waktu, masyarakat semakin sadar bahwa model shift ini sangat merugikan peserta didik. Pertama, dari sudut waktu. Jika masuk pagi, jam belajar mulai dari jam 7.00 hingga jam 14.00. Durasi setiap jam pelajaran adalah 45 menit. Bandingkan jika sekolah yang menggunakan 2 shift. Shift pagi biasanya dipulangkan maksimal pukul 13.30. Sedangkan shift siang dimasukkan pukul 13.30 ( biasanya molor, karena pergantian murid shift pagi dan shift siang pasti membutuhkan jeda waktu ) dan pulang pukul 18.00. Alhasil, total jumlah jam mereka yang dikenakan shift siang belajar maksimal hanya 4 jam setengah. Artinya, mereka yang dikenakan shift pagi jumlah jam belajarnya dikurangi setengah jam, sedang yang shift siang berkurang 2 jam setengah.

Guru Kriminal ?

Hari ini unas SMP telah berakhir. Ini berarti rangkaian hajatan besar nasional pendidikan yang bernama unas telah usai. Kini, orangtua, siswa dan guru tinggal menunggu hasil dari killing event tersebut.
Seperti tahun-tahun sebelumnya, ada banyak cerita minor selepas acara hajatan nasional itu. Mulai dari besarnya dana yang harus dipersiapkan oleh orangtua – meski dikabarkan biaya unas ditanggung negara, LJK yang tidak bermutu, jual beli jawaban unas ( meski konon ini merupakan model penipuan yang dilakukan oleh ‘oknum-oknum cerdas’ yang pandai memanfaatkan situasi ) hingga ‘kecurangan’ yang dilakukan para guru yang ingin membantu muridnya. Cerita seperti ini tampaknya telah menjadi rutinitas, tapi unas terus berlangsung.

Memahami Strategi Berpikir

Model Konvergen dan Divergen
Saya yakin kedua istilah tersebut telah dimengerti dengan baik, konvergen dan divergen. Bahasan ini bertujuan menyegarkan ingatan kita supaya kita bisa menyadari saat menggunakannya. Hal ini dianggap perlu lantaran kita biasanya cenderung memiliki kecondongan kepada satu pola berpikir saja. Padahal pola berpikir tersebut hanya cocok untuk situasi tertentu dan tidak produktif untuk situasi lainnya. Akibatnya, kecenderungan kepada salah satu pola berpikir akan membatasi diri kita sendiri.

Syukur PLN tidak ‘Nggebyah Uyah’

Syukurlah, akhirnya apa yang ditakutkan rakyat miskin mengenai akan diberlakukannya disintensif tarif listrik bagi pelanggan yang menggunakan listrik di atas 80% x penggunaan rata-rata nasional  tidak terjadi. Pada tulisan sebelumnya, penulis sangat mengkahwatirkan jika skema tarif listrik baru dikenakan pada semua pelanggan, maka yang banyak menderita adalah rakyat miskin, yang menggunakan listrik bukan untuk bermewah-mewah. Tapi untuk kegiatan produktif.

Kita patut bersyukur bahwa skema tersebut ternyata hanya dikenakan pada pelanggan R3 ( 6000 VA ) ke atas. Kebijakan ini tentu bisa membuat rakyat kebanyakan bisa sedikit bernapas lega di tengah himpitan kenaikan harga-harga berbagai barang kebutuhan hidup.

Bangsa Yang Terlalu Cepat Ingin Bahagia

Suatu sore, rumah teman saya, seorang pimpinan sebuah instansi pemerintahan yang hampir pangsiun, dibuat geger oleh kedatangan beberapa petugas kejaksaan yang tidak diundang. Tamu tak diundang tadi mengundang teman saya untuk bertamu ke kantor kejaksaan saat itu juga. Pertanyaan teman saya mengapa kejaksaan mengundanya tidak dijawab oleh tamu tadi. Maka, dengan sejuta tanya di ubun-ubun teman saya mengikuti kemauan sang tamu.
Hingga larut malam teman saya tidak pulang. Keluarganya mulai resah dan gelisah. Anak-anak dan ibunya bertanya-tanya mengapa Bapak belum juga pulang ? Sementara hand phonenya tidak bisa dihubungi. Semalaman mereka tidak tidur menunggu kabar berita pahlawan keluarga.
Esoknya, sekitar pukul 6 pagi, telepon di ruang tamu berdering. Mereka grudugan mendekati telpon. Setelah diangkat, suara sang pahlawan dari seberang sana.
“Dik, tampaknya untuk sementara waktu yang tidak bisa ditentukan, aku tidak bisa pulang,” jelas teman saya dengan suara lelah, karena semalaman dia harus menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan petugas kejaksaan.
“Kenapa Mas ?!” Jerit sang istri.
“Aku didakwa menggelapkan uang negara.”
Sejak itu, teman saya menjalani hari-harinya di bui, karena hakim memutuskan bahwa dia dituduh melakukan tindak korupsi.

Mentalitas Yang Merusak Jiwa Wiraswasta

Salah satu faktor memburuknya perekonomian nasional saat ini adalah rendahnya mental wiraswasta yang dimiliki bangsa kita. Akibatnya, daya juang, need for achievement, atau dorongan berusaha sebagian masyarakat kita rendah. Di pihak lain, bangsa kita yang kebetulan berada di level atas, lebih suka menjadi makelar. Lebih menggadaikan aset bangsa kepada pihak asing daripada berusaha memberdayakan SDM sendiri untuk mengelolanya. Akibat lanjutannya, banyak pakar mensinyalir, kebijakan-kebijakan kita banyak dikendalikan oleh the invisible hand ( meminjam istilah Pak Amien Rais ) yang memegang tengkuk birokrasi kita. Sehingga, bisa dikatakan kita ini terjajah dalam alam kemerdekaan.

Persoalannya, faktor apa saja yang membuat kita miskin mental wiraswasta ? Sejak kapan hal itu terjadi ?

PLN = PABRIK LISTRIK NENEK MOYANG

Seperti pagi-pagi biasanya, pagi ini, 5 Maret 2008, sesampai di kantor saya langsung buka internet untuk browsing berita-berita koran. Tanpa bi bu ba,saya langsung buka salah situs koran , di halaman utama. Mata saya langsung melotot hingga hampir copot dari kelopak ketika membaca judul berita :”Denda-Diskon Listrik Berlaku Mulai April.” Si Purwono, Dirjen Listrik dan Pemanfaatan Energi Departemen ESDM, bilang kalau PLN akan melakukan sosialisasi selama satu bulan dan pada 1 April 2008, tarif progresif ini mulai diberlakukan. Si Purwono juga bilang bahwa setelah ini ( mungkin yang dimaksud sosialisasi selama satu bulan tersebut ), tidak bisa mundur lagi.
Semula saya berpikir kalau si Purwono ini sedang mbanyol. Pasalnya, menurut berita kemarin, 4 Maret 2008, setelah melakukan Raker ESDM dengan Komisi VII DPR kemarin, si Purwono mengumumkan penundaan penerapan tarif progresif sampai waktu yang belum ditentukan. Saat itu, Purnomo berkilah belum ada instruksi resmi dari Kementerian ESDM selaku regulator di sektor energi kelistrikan kepada PLN untuk memberlakukan tarif listrik progresif. “Kami berpegang pada petunjuk presiden,” ujarnya. ( jadi ingat omongannya Harmoko sewaktu menjadi Menpen ). Ternyata pengumuman penerapan tarif progresif yang akan diberlakukan mulai 1 April mendatang bukan banyolan. Tapi sungguhan.

PLN Oh PLN…

Sejak bulan ini, mau tidak mau, seluruh masyarakat Indonesia harus melakukan penghematan penggunanaan listrik. Pasalnya, mulai bulan ini, pemerintah akan mengenakan pemberian insentif bagi pelanggan yang menggunakan maksimal 80% dari rata-rata penggunaan listrik rata-rata nasional. Insentifnya sebesar 20%. Sebaliknya, pelanggan yang mengkonsumsi listrik melebihi 80% akan dikenai disinsentif ( denda ? ) sebesar 1.6 kali alias 160% terhadap kelebihan dari angka 80% tersebut.

Mempertanyakan Definisi Pandai : Sebuah Instropeksi Bagi Guru

Seperti tahun-tahun sebelumnya, menjelang unas selalu ada fenomena yang sama, para orangtua yang punya anak kelas 3 SMP dan SMA/SMK, serta sekarang ditambah lagi kelas 6 SD, kalang kabut. Mereka cemas kalau anaknya tidak bisa lulus unas atau lulus dengan nilai yang tidak memadai sehingga setelah lulus akan kesulitan memasuki sekolah-sekolah lanjutan yang dianggap favorit. Kecemasan ini terutama sangat dirasakan oleh orangtua yang tingkat ekonominya pas-pasan. Orangtua dengan status ekonomi tinggi tidak terlalu mengalami kecemasan karena mereka bias memberi pelajaran tambahan buat anak-anaknya melalui berbagai lembaga bimbingan yang sangat diuntungkan oleh program pemerintah yang bernama unas ini.

PEMIMPIN FEODAL : MUSUH BANGSA

Kepemimpinan birokrasi yang bersifat feodal masih terjadi di beberapa instansi pemerintah sehingga perlu ada sosialisasi cara kepemimpinan yang transformasional atau cara memimpin yang tidak menekankan pada kekuasaan.
“Sudah saatnya orientasi kepemimpinan birokrasi yang bersifat feodalistik diubah ke arah kepemimpinan transformasional,” kata Kepala Lembaga Administrasi Negara (LAN) Sunarno ketika menutup Diklat Kepemimpinan Tingkat I Angkatan XII yang diselenggarakan LAN, di Jakarta, Kamis.
Walapun saat ini kepemimpinan yang bersifat transformasional sudah mulai terjadi masih ada kelompok tidak menerapkannya. “Hampir di setiap instansi masih ada yang menggunakan pendekatan lama (gaya kepemimpinan feodal), `mindset` (cara pikir) lama,” katanya.
Ia mengatakan kepemimpinan birokrasi feodal yang menekankan pada kekuasaan, pendekatan “top down” (dari atas) dan didasarkan pada hubungan formalitas sudah tidak relevan lagi karena saat ini tantangan yang dihadapi tidak hanya bersifat internal namun sudah bersifat global. ( Antara,2 Agustus 2007 ).
Sebenarnya, semenjak sebelum gerakan reformasi pada tahun 1988, kesadaran dan desakan untuk mengganti pola kepemimpinan bergaya feodal ini tlah mengemuka. Namun, hingga saat ini pun, para pemimpin kita, terutama pemimpin yang duduk di birokrasi pemerintahan, termasuk juga di birokrasi pendidikan, masih mempertahankan gaya ini. Tulisan ini bermaksud menyoroti berbagai hal seputar gaya kepemimpinan ini.

SOEHARTO IN MEMORIAM

SOEHARTO IN MEMORIAM :
Mengambil Makna dari Wafatnya Pak Harto
Ahad, 27 Januari 2008, pukul 13.10 wib, mantan Presiden RI ke II, Jenderal Besar H.M Soeharto, telah meninggalkan kita menghadap Sang Pencipta. Pemerintah mengumumkan masa berkabung selama 7 hari. Masyarakat Indonesia dihimbau memasang bendera setengah tiang sebagai tanda berkabung. Sejak jam beliau wafat hingga saat prosesi pemakaman, semua stasiun televisi menayangkan mulai dari saat pertama kali Pak Harto memegang mandat untuk memimpin bangsa ini hingga detik-detik terakhir sakratul maut menjemputnya.
Ada yang aneh, meski pemerintah telah menghimbau masyarakat untuk memasang bendera setengah tiang, namun hanya segelintir orang yang melakukannya. Dan, begitu melihat tetangga yang  lain tidak memasang bendera setengah tiang, yang segelintir itu pun sebagian mencopot kembali bendera yang telah di pasangnya. Hal ini berbanding terbalik dengan waktu Bung Karno wafat. Saat itu, nyaris semua masyarakat Indonesia memasang bendera setengah tiang di muka rumahnya masing-masing.

Runtuhnya Solidaritas Sosial ( 2 ) :Pendidikan Moral di Sekolah

Mengingat fenomena di atas, mau tidak mau kita harus memikirkan perlunya pendidikan moral. Secara teoritas dan faktual, pendidikan moral yang pertama dan utama adalah di rumah. Dari orang tua atau significant others yang lain anak-anak pertama kali memperoleh nilai-nilai moralitas yang digunakan sebagai  acuan untuk hidup bersama. Tetapi harus pula diakui bahwa menyerahkan pendidikan moral sepenuhnya kepada orangtua ternyata tidaklah memadai. Faktor pertamanya adalah lingkungan keluarga terlalu sempit sebagai tempat mendapatkan dan berlatih menerapkan nilai-nilai moral. Yang kedua, banyak orangtua masa kini hampir tidak punya waktu untuk mendidik anak-anak. Ketiga, seringkali nilai-nilai yang diberikan guru lebih diikuti oleh anak-anak daripada dari orangtuanya.
Faktor-faktor tersebut memberikan pendidikan moral menjadi sebuah imperatif bagi sekolah. Persoalannya adalah bagaimana pendidikan moral tersebut diberikan di sekolah ? Apakah harus menambah pelajaran baru ( mis, budi pekerti ) ? Atau memasukkan unsur-unsur pendidikan moral ke dalam berbagai mata pelajaran yang dipandang relevan sebagaimana halnya dengan PMP di era Orba dulu ?

Runtuhnya Solidaritas Sosial ( 1 )

Seperti acara tahun baru sebelumnya, tahun baru kali ini tak kalah semarak. Berbagai macam acara di gelar baik di kota besar maupun di kota kecil. Tempat-tempat seperti puncak Bogor atau kota Batu padat dengan mobil pelancong domestik yang ingin menikmati Tahun Baru di kawasan wisata tersebut. Bahkan menurut berita yang saya dengar dari radio, jumlah kendaraan di daerah Karanglo menuju ke kota Batu, semenitnya ada 70 buah kendaraan roda empat. Belum lagi kendaraan yang lewat di daerah Dinoyo ke arah Batu, juga tak kalah padatnya. Di salah satu televisi swasta juga disiarkan kemacetan kendaraan yang menuju puncak Bogor juga mencapai beberapa kilometer. Dan semua itu adalah acara untuk menghamburkan uang demi kesenangan di Tahun Baru.
Tak kalah serunya,seperti disiarkan juga oleh tv swasta, di dua tempat, Ancol dan Monas, juga digelar acara penyambutan Tahun Baru yang menghabiskan dana yang cukup fantastik. Bayangkan saja, di Ancol, untuk acara kembang api, yang khusus diimport dari China dan Australia, harganya mencapai ratusan juta rupiah. Padahal acara kembang api itu hanya berlangsung tak kurang dari seperempat jam. Di Monas juga tak jauh berbeda. Belum lagi untuk pembayaran artis yang mungkin mencapai bilangan milyard.
Di sisi lain, saudara-saudara kita yang berada di sebagian wilayah Jakarta, Solo, Sragen, Madiun, Ngawi, Bojonegoro dan Lamongan sedang bergelut dengan banjir untuk mempertahankan hidup. Jangankan untuk menikmati tahun baru, untuk makan dan tidur dengan aman pun merupakan mimpi indah bagi mereka. Penderitaan ini juga disiarkan hampir setiap jam oleh berbagai stasiun televisi. Saya sangat yakin, semua dari kita pasti telah tahu berapa banyak nyawa telah melayang akibat bencana itu; kita juga pasti tahu bagaimana bantuan yang mereka butuhkan tak kunjung datang dengan memadai; dan kita juga tahu berapa banyak anak-anak kecil dan orang-orang tua sedang hidup dengan penderitaan yang tak tahu kapan akan berakhir.
Tapi mungkin kita tidak pernah bertanya kepada nurani kita, apa yang mesti kita perbuat untuk saudara-saudara kita itu ? Jika bebrapa tahun lalu, ketika terjadi pertikaian di Ambon atau terjadi sunami di Aceh, kita masih sering menjumpai beberapa anggota ormas atau mahasiswa berdiri di jalan-jalan besar untuk menggalang dana bantuan buat mereka yang sedang dirundung bencana. Saat itu, kita juga masih sering melihat di kampus, di mesjid, di jamaah tahlil, di gereja aktivitas-aktivitas penggalangan dana buat membantu saudara-saudara yang sedang ditimpa musibah. Mengapa solidaritas sosial seperti itu kini seakan luntur ? Tentu penyebabnya bukan karena negeri ini terlalu banyak ditimpa bencana sehingga kita bosan membantunya.
Kesetiakawanan sosial merupakan perkara moral, perkara etika atau susila, dan perkara hati. Kesetiakawanan sosial bukanlah merupakan sesuatu yang taken for granted. Ia harus dilatih dan dikembangkan. Pertanyaannya sekarang adalah siapa yang bertanggung-jawab untuk melatih dan mengembangkannya ?

POLITIK ETIS, Kata-kata Indah Ratapan Harimau

Prof. Dr. S. Nasution, M.A. didalam Kata Pengantar bukunya, “Sejarah Pendidikan Indonesia” mengatakan, “Pendidikan tidak berdiri sendiri akan tetapi senantiasa dipengaruhi oleh kekuatan-kekuatan politik, sosial, ekonomi, cultural. Sering pendidikan dipandang sebagai alat politik untuk mengatur dan menguasai perkembangan suatu bangsa, walaupun politik sendiri tidak lepas dari pengaruh sosial, ekonomi dan budaya”.

Titik yang paling penting didalam perjalan sejarah pendidikan Indonesia adalah pada saat munculnya ide Politik Etis. Latar belakang Politik Etis dimulai setelah terjadinya kesulitan keuangan pemerintah Belanda akibat perang Diponegoro (1825-1830) dan perang antara Belanda dengan Belgia (1830-1839). Kesulitan keuangan ini menyebabkan raja Belanda menerima rencana yang dajukan oleh Van Den Bosch dimana pekerjaan budak menjadi dasar eksploitasi colonial. Ia membawa ide penggunaan kerja paksa sebagai cara yang paling ampuh untuk memperoleh keuntungan maksimal, yang kemudian dikenal sebagai cultuurstelsel atau Tanam Paksa yang memaksa penduduk Jawa untuk menghasilkan tanaman untuk pasaran Eropa.

Belajar Kesalehan Sosial Dari Sekolah “nDeso”

Sore itu, masyarakat desa Klojen, sebuah desa terpencil yang kebanyakan penduduknya tergolong miskin di Kabupaten Pasuruan dibuat geger, terutama yang memiliki anak yang bersekolah di salah satu SDN di desa tersebut. Pasalnya, kepala sekolah menginstruksikan kepada semua murid agar setiap hari jum’at membawa beras segenggam untuk dikumpulkan di sekolah. Masyarakat pada bertanya-tanya, buat apa beras itu ? Apa mau dibagi untuk para guru ? Ataukah sekolah itu mau jadi agen beras ? Dan segudang tanya pun menyeruak di tengah masyarakat.
Selain karena yang diminta nyeleneh ( beras ), yang membuat masyarakat penasaran adalah karena sekolah tersebut selama ini tidak pernah membuat kebijakan untuk menarik dana masyarakat, selain untuk membeli buku tentunya. Di saat sekolah-sekolah lain sibuk mencari-cari alasan yang “maton” untuk menarik dana masyarakat sebanyak-banyaknya, sekolah tersebut justru menolak dana masyarakat.

PERANAN WIRASWASTA DALAM PEMBANGUNAN BANGSA

David Mc Clelland membuat kupasan yang menarik tentang peranan orang-orang dengan mental tertentu terhadap kemajuan bangsanya. Dalam bukunya The Achieving Society  ( 1961 ), ia menguraikan bahwa ‘dorongan untuk mencapai keberhasilan’ merupakan faktor determinan, tidak saja bagi keberhasilan individu, tapi juga bangsa dalam memperoleh kemajuan hidup. Artinya, berhasil tidaknya sebuah bangsa dalam melaksanakan pembangunan bergantung pada jumlah penduduk yang mempunyai ‘dorongan untuk berhasil’ need for achieving ini. Dorongan ini oleh David Mc Clelland dinamakan ‘virus N Ach’.
. Dari kupasan tersebut terungkap bahwa salah satu faktor yang menjadikan maju-tidak majunya sebuah bangsa ialah banyak-sedikitnya penduduk masyarakat bangsa-bangsa tersebut yang terjangkiti virus N Ach. Semakin banyak anggota masyarakat yang terjangkit, semakin maju bangsa tersebut.
Seseorang yang terjangkit virus ini menampilkan perilaku yang selalu ingin meraih prestasi, bekerja keras, penuh tanggungjawab, dan berani mengambil resiko. Bukankah ciri-ciri ini juga menjadi ciri dari wiraswasta. Dengan demikian, bisa disimpulkan bahwa maju atau terbelakangnya suatu bangsa salah satunya ditentukan sedikit-banyaknya jumlah penduduk yang bermental wiraswasta di dalam bangsa tersebut.

Antara Gagap dan Keseleo Lidah

Yang pertama saya mohon maaf jika baru bisa memberi tanggapan atas pertanyaan Anda. Keterlambatan ini bukanlah karena kesengajaan, melainkan keterpaksaan. Mudah-mudahan bisa dimaklumi.
Mbak Rene, untuk menjawab pertanyaan Anda saya harus menjelaskan dulu apa dan bagaimana keselo lidah itu. Setelah itu, baru kita lihat apa yang Anda alami tergolong keseleo lidah ?

Konflik Batin

Tulisan ini dibuat untuk memberi penjelasan beberapa pertanyaan yang diajukan oleh mas Adidthya. Jika boleh jujur, saya ingin mengatakan bahwa yang ditanya tidak lebih tahu dari yang bertanya. Pasalnya, sepanjang pengetahuan saya, istilah konflik batin belum pernah saya temukan dalam literatur-literatur dari beberapa aliran psikologi yang pernah saya baca. Berdasarkan pengamatan, istilah ‘batin’ justru sering muncul dalam karya-karya fiksi atau tulisan-tulisan yang membahas tentang kebatinan, semisal “Kawruh Bedjo”nya Ki Ageng Surjo Mentaram. Namun, istilah konflik batin merupakan sebuah realitas yang banyak berkembang alias digunakan masyarakat luas, maka dalam tulisan ini saya mencoba memberi uraian sebisa mungkin sesuai dengan kapasitas penulis.

Pengertian Wiraswasta

Di dalam banyak literatur, antara istilah wiraswasta dengan wirausaha sering berganti tempat alias artinya dianggap sama. Memang ada sebagian ahli membedakan pengertian kedua istilah tersebut. Tetapi pembedaan itu, menurut hemat penulis, tidaklah terlalu signifikan. Karena itu, demi memudahkan pembahasan, dalam tulisan ini kedua istilah itu dianggap sama artinya. Kamus Besar Bahasa Indonesia juga tidak membedakan arti kedua istilah tersebut.
Jika dilihat secara etimologis, istilah wiraswasta berasal dari dua kata, yakni ‘wira’ dan ‘swasta’. Wira memiliki arti berani, utama, atau perkasa. Sedangkan swasta ternyata juga berasal dari dua kata, yakni ‘swa’ dan ‘sta’. Swa artinya sendiri, dan sta, berarti berdiri. Jadi, swasta bisa dimaknai berdiri di atas kekuatan sendiri. ( Wasty Soemanto, 1984 : 43 ).
Dengan melihat arti etimologis di atas bisa diambil pengertian wiraswasta ialah keberanian, keutamaan, atau keperkasaan dalam berusaha dengan bersandar pada kekuatan sendiri.

Menggugat Komite Sekolah

Jika ada wakil masyarakat/rakyat yang paling sering  “dipisuhi” rakyat yang diwakilinya, selain DPR, adalah Komite Sekolah. Betapa tidak, keberadaannya banyak disinyalir sebagai aktor dibalik mahalnya biaya pendidikan di Republik tercinta ini. Peranan utamanya tak lebih dari sekadar “tukang legitimasi” segala kebijakan yang dibuat oleh kepala sekolah, terutama untuk mengutip dana dari orangtua siswa.
 Eksistensi komite sekolah dibentuk atas dasar Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 044/U/2002. Tujuan pembentukan komite sekolah adalah  mewadahi, menyalurkan aspirasi dan prakarsa masyarakat dalam melahirkan kebijakan operasional dan program pendidikan di satuan pendidikan, meningkatkan tanggung jawab dan peran serta aktif dari seluruh lapisan masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan di satuan pendidikan, serta menciptakan suasana dan kondisi transparan, akuntabel, dan demokratis dalam penyelenggaraan serta pelayanan pendidikan yang bermutu di satuan pendidikan.
 Jika dilihat tujuan di atas, mestinya komite sekolah sebagai wadah untuk menyalurkan berbagai kepentingan dan aspirasi masyarakat berkaitan dengan pendidikan generasi muda dan mendorong manajemen keuangan sekolah yang transparan, akuntabel, dan demokratis. Dengan peran ini, keberadaan komite sekolah mestinya justru bisa menekan berbagai penyimpangan, terutama keuangan, yang menyebabkan mahalnya biaya sekolah.

Di Balik Mahalnya Harga Obat

Tulisan ini merupakan kiriman seorang teman, Ifa Elfida. Dalam tulisan ini, mbak Ifa menyoroti persoalan mafia perdagangan obat yang marak di negeri ini. Mudah-mudahan dengan tulisan ini, akan menyadarkan kita semua mengenai persoalan obat-obatan di tengah masyarakat kita dan menjadikan kita sadar untuk tidak sudi dibuat bulan-bulan oleh para mafia obat.

Di Balik Mahalnya Harga Obat

 Dewasa ini, hidup menjadi serba sulit. Laju inflasi sangat tinggi. Harga segala kebutuhan juga terus melambung yan berakibat daya beli masyarakat terus menurun. Akibatnya, tingkat kesejahteraan menurun. Situasi seperti itu akan bertambah buruk manakala mengalamai sakit. Bagi yang sakit, bak jatuh tertimpa tangga. Selain harus menderita sakit, masih harus menaggung biaya rumah sakit dan membeli obat yang seringkali cukup mahal.

Melangitnya harga obat di Indonesia
Pada hemat saya, mahalnya obat di Indonesia sudah melampaui batas kemampuan ekonomi masyarakat kita. Hal ini menjadi keluhan sejak lama. Kebijakan pemerintah untuk mengedarkan obat generik yang lebih murah dari obat paten tampaknya tidak banyak membantu. Karena, pada kenyataannya, dokter lebih suka meresepkan obat paten.
Salah satu penyebab mahalnya harga obat di Indonesia adalah karena banyaknya perusahaan-perusahaan farmasi dalam negeri mau pun PMA yang mendirikan perusahaan farmasi di tanah air. Banyaknya jumlah produsen obat-obatan tersebut tidak sebanding dengan konsumsi obat di masyarakat kita. Akibatnya, perusahaan-perusahaan farmasi tersebut melakukan persaingan-persaingan yang tidak sehat.
Cara-cara promosi yang mereka lakukan sudah sangat berlebihan. Mereka berlomba-lomba merayu dokter, rumah sakit dan apotik agar obat-obat hasil produksinya menjadi acuan utama dalam pemberian obat kepada pasien. Para medical representative dari berbagai perusahaan farmasi seakan berlomba memberi bonus besar, mulai dari tawaran potongan harga yang cukup besar sampai dengan servis lainnya, seperti komisi bulanan, berlibur ke luar negeri atau berupa barang sesuai permintaan dokter atau berupa pemberian barang sesuai permintaan dokter.
Modus operandi inilah yang menyebabkan mahalnya harga obat di mayarakat, yakni biaya promosi yang teramat tinggi. Penambahan biaya ini pasti harus ditanggung konsumen melalui harga obat yang harus mereka bayarkan. Salah seorang manager salah satu perusahaan farmasi bahkan mengakui bahwa perusahaannya sudah melakukan cara-cara promosi yang melampaui batas-batas dan tidak sesuai dengan etika. Namun, mau tidak mau, kondisi seperti ini harus diikuti, karena adanya persaingan yang sangat ketat di antara perusahaan-perusahaan farmasi lain dalam “melobi” dokter, rumah sakit dan apotik yang memiliki peran utama dalam penjualan obat kepada masyarakat. Praktek kolusi antara produsen obat dengan dokter, rumah sakit, mau pun apotik tersebut bisa diterima dari sisi bisnis, tetapi tidak benar dari sudut etika karena sangat merugikan konsumen.

Perlunya Transparansi dan Standardisasi Biaya Pendidikan

Berakhirnya SPMB di kota Malang diakhiri dengan badai protes wali murid akibat melangitnya biaya SBPP (sumbangan biaya pendidikan dan pembangunan) yang dilakukan sekolah-sekolah negeri.
Hari pertama daftar ulang siswa baru SMP dan SMA Kota Malang kemarin diwarnai banjir aksi protes orang tua siswa. Mereka mengeluh karena banyak sekolah SMPN maupun SMAN yang minta wali murid langsung melunasi SBPP (sumbangan biaya pendidikan dan pembangunan). Jika SBPP tak dilunasi hingga pendaftaran terakhir Kamis 12 Juli ini, maka siswa tak bisa masuk ke sekolah pilihan. ( Radar Malang, 12 Juli 2007 ). Menurut laporan dari beberapa wali murid, besaran dana SBPP berkisar antara Rp.2.000.000,- hingga Rp 5.000.000,-
Selain persoalan mencekiknya biaya SBPP tersebut, kota Malang juga diwarnai biaya daftar ulang yang dilakukan oleh sekolah-sekolah, terutama hampir semua sekolah negeri.. Konon, biaya daftar ulang yang dikenakan kepada wali murid rata-rata berada di atas SK wali kota. Tampaknya, tingginya apresiasi warga Malang dimanfaatkan betul oleh sekolah-sekolah negeri.

Mengapa Harus Konstruktivistik ?

Eksistensi dan daya survival suatu bangsa sangat ditentukan oleh kualitas sumber daya manusia ( SDM ) yang dimiliki bangsa tersebut. Semakin tinggi kualitas  SDM sebuah bangsa,makin eksis bangsa tersebut. Sebaliknya,semabkin rendah kualitas SDM sebuah bangsa, pertanda semakin bergantungnya bangsa tersebut kepada bangsa lain.
Jacques Attali, seorang penulis berkebangsaan Perancis, pada tahun 1991 menulis buku Millenium : Winners and Lossers in the Coming World Order. Menurut Attali, memasuki millennium ketiga, manusia tersegmentasi menjadi dua kelompok besar, yakni kelompok pemenang ( the winners ) dan kelompok pecundang ( the Lossers ). The Winners adalah mereka yang terdidik ( educated ), otonom secara pribadi, berketrampilan, berdaya adaptibilitas tinggi, memiliki kemampuan ekonomi kuat, dan menguasai multiakses. Adapun the Lossers ditandai dengan kemampuan ekonomi rendah, berpendidikan rendah, tidak dimiliki ketrampilan professional yang memadai, akses informasi terbatas, underestimate, daya adaptasi rendah, gizi dan kesehatan yang memprihatinkan, dan tempat bermukim yang seadanya.
Di penghujung tahun 1990-an, masih menurut Attali, mereka yang masuk kelompok pecundang ini diperkirakan miliaran jumlahnya, dan bermukim di luar kawasan Pasifik dan Eropa. Kelompok ini berjalan tergagap-gagap memasuki era pasar bebas. Mereka ini akan menjadi makanan empuk kelompok-kelompok pemenang. Di depan pelupuk mata, saat ini kita bisa melihat bagiamana negara-negara dunia ketiga telah “dibantai” dengan ganas oleh negara-negara maju dalam kancah pasar bebas. Di kancah ini, Negara-negara dunia ketiga bak kerbau dicocok hidungnya dituntun oleh bangsa-bangsa maju ke sumur yang akan membunuh mereka.

UN Mendorong Budaya Instan

Tanggapan Untuk  mBak Wahyu Rochendi
      Dalam komentarnya, mbak Wahyu menyetujui adanya pelaksanaan UN.  Dasarnya adalah untuk menjamin standardisasi kualitas lulusan secara nasional. Secara implisit beliau khawatir jika tidak ada standardadisasi secara nasional, kualitas lulusan akan bervariasi dalam kualitas lulusannya.
     Penulis sangat memahami pola pikir mbak Wahyu. Sekian lama oleh orde baru kita telah dibiasakan berpikir seragam. Saat ini orang makin menyadari bahwa penyeragaman telah membawa banyak kecarutmarutan pada bangsa ini. Setidaknya, warga bangsa kita sulit mentolerir adanya perbedaan, padahal bangsa ini terdiri dari banyak entitas yang berbeda-beda.
     Mari kita coba tinjau lagi lebih detil. Misalkan untuk mata pelajaran bahasa Inggris. Apakah materi pelajaran bahasa Inggris yang dibutuhkan daerah Papua sama dengan yang dibutuhkan oleh Bali atau DKI ? Saya yakin, pasti masing-masing daerah memiliki kebutuhan sendiri-sendiri. Kalau masing-masing daerah memiliki kebutuhan sendiri-sendiri, mengapa materi pelajarannya harus dibuat seragam untuk seluruh Indonesia ?
      Pertanyaannya sekarang adalah penting mana antara keseragaman output pendidikan dengan signifikansi kompetansi lulusan dengan kebutuhan riil di masyarakat ?
        Kita sering mendengar bahwa salah satu kelemahan sistem pendidikan kita adalah tidak matchnya antara kompentensi lulusan dengan kebutuhan dunia kerja. Dari pihak perguruan tinggi pun kita juga sering mendengar bahwa raw material ( lulusan SMU/SMK ) yang mereka terima kualitasnya berada di bawah harapan mereka. Mengapa bisa terjadi seperti ini ?
         Sebenarnya pemerintah telah menyadari akan hal ini, terbukti dengan munculnya Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan atau yang biasa disebut KTSP. Dengan KTSP, sekolah diberi kewenangan untuk membuat kurikulum pendidikannya sendiri. Harapannya, jika kurikulum dibuat sendiri akan lebih sesuai dengan kebutuhan Stake holder. Peran pemerintah, dalam hal ini, hanya menentukan kompetensi-kompetensi dasar / minimal yang harus dikuasi lulusan. Tapi, kacaunya, pemerintah masih memegang peran dalam menentukan kelulusan siswa. Padahal dengan KTSP, kurikulum antara satu sekolah dengan sekolah lain pasti berbeda. Dengan demikian, kita jadi bertanya-tanya, buat apa ada KTSP kalau pemerintah masih mengadakan UN dengan pola seperti sekarang ? Ada apa ????????????

Takhayul di Sekitar Kegagalan

Keseluruhan hidup manusia adalah terdiri dari rangkaian mencoba dan mencoba. Mulai dari mencoba belajar berjalan, sampai dengan membangun keluarga. Semuanya  adalah diawali dengan aktivitas mencoba. Bayangkan seandainya anak kecil tidak berani mencoba memulai belajar berjalan, anak-anak takut mencoba belajar membaca, remaja takut mencoba menjalin hubungan cinta, dan orang-orang dewasa takut mencoba survival. Apa jadinya ? Tentu tidak akan ada kehidupan.
Lalu apa jadinya jika ada individu tidak memiliki keberanian untuk melakukan percobaan-percobaan seperti itu ?  Tentulah, he has died. Kehidupan seperti itu adalah kehidupan yang mati alias hidup dalam kematian.
David Mc Clelland membuat kupasan yang menarik dari sisi psikologi tentang entrepreneur ini. Dalam bukunya The Achieving Society  ( 1961 ), ia menguraikan bahwa ‘dorongan untuk mencapai keberhasilan’ merupakan faktor determinan, tidak saja bagi keberhasilan individu, tapi juga bangsa dalam memperoleh kemajuan hidup. Artinya, berhasil tidaknya sebuah bangsa dalam melaksanakan pembangunan bergantung pada jumlah penduduk yang mempunyai ‘dorongan untuk berhasil’ need for achieving ini. Dorongan ini oleh David Mc Clelland dinamakan ‘virus N Ach’.
Mengapa disebut virus ? Dalam penelitiannya terhadap bangsa-bangsa, Mc Clelland menemukan unsur-unsur yang dapat menggerakkan penduduk agar memiliki  nilai-nilai yang mampu mendorong orang untuk selalu ingin berprestasi.

PAI Masuk UN, Hah ?!

Ketua MPR RI, Dr. H. Hidayat Nurwahid, mendesak Depdiknas untuk memasukkan mata pelajaran pendidikan agama Islam (PAI) dalam ujian nasional (UN) tahun depan. Diharapkan, masuknya PAI dalam UN bisa memperbaiki akhlak generasi muda, sekaligus menempatkan PAI dalam mata pelajaran strategis. ( Harian Pikiran Rakyat, 7 Juli 2007 ).
Pendapat ketua MPR ini didasarkan pengamatan pada saat pengumuman kelulusan UN banyak siswa yang melakukan corat-coret di baju bahkan rambutnya. Hal itu menandakan bukan keberhasilan pendidikan melainkan kegagalan sekolah dalam membentuk perilaku siswa. Kemudian beliau membandingkan dengan lulusan pesantren. Sampai sekarang belum terdengar adanya santri yang melakukan corat-coret setelah lulus UN atau tawuran antarpesantren. Menurut beliau, bahwa ini menandakan, dengan penanaman PAI yang baik dalam kehidupan akan membuat para santri bertingkah Islami. Seharusnya PAI juga bisa diterapkan di sekolah-sekolah layaknya pesantren.
Jika boleh saya berterus terang, saya tidak mengerti jalan pikiran ketua MPR kita ini. Pada saat ahli pendidikan ribut menolak UN, yang salah satu sebabnya adalah bertentangan dengan UU Sisdiknas dan juga banyak membawa kemudhlorotan bagi dunia pendidikan kita, justru beliau malah menyarankan menambah materi UN dengan PAI. Sekali lagi, saya tidak mengerti jalan pikiran beliau.

Kelas Unggulan yang Tidak Unggul

Pada saat anak saya dinyatakan lulusa tes masuk SD kelas 1 tahun lalu, saya dipanggil oleh panitia penerimaan. Saya ditanya oleh salah satu anggota panitia penerimaan yang juga guru SDN tersebut.
“Apakah putra Bapak dimasukkan kelas unggulan ?” tanya beliau.
“Apa beda kelas unggulan dan bukan kelas unggulan “? Saya balik bertanya.
“Ada beberapa perbedaan Bapak,” begitu dia mulai menjelaskan.” Pertama, dari segi pembiayaan memang ada sedikit perbedaan. Kalau di kelas bukan unggulan atau reguler, tidak ada pembayaran SPP sama sekali, karena sudah ditanggung pemerintah. Sedangkan di kelas unggulan, orangtua murid harus nambah sedikit uang SPP. Tapi, jika dilihat dari fasilitas yang diperoleh, tentu uang tambahan tersebut tidak ada artinya Pak.”
“Fasilitas apa saja yang diberikan oleh sekolah ?” tanya saya lagi.
“Banyak Pak. Pertama, di kelas reguler, per kelas jumlah siswanya sekitar 40 orang atau lebih. Sedangkan di kelas unggulan maksimal hanya 25 orang. Fasilitas lain yang tidak diberikan di kelas reguler antara lain : ada pelajaran komputer, kegiatan extra yang cukup banyak, conversation bahasa Inggris, dan lain-lain. Sehingga, siswa kelas unggulan pulang dari sekolah di atas jam 2 siang. Jadi mirip one day school Pak,” jawabnya dengan antusias.
Saya diam termenung mendengar uraiannya.
“Bagaimana Pak ?” tanyanya.
“Anak saya biar di reguler saja,” jawabku singkat.
“Kenapa Pak ? “ tanyanya lagi.
“Teman-teman anak saya kan banyak yang direguler. Biar dia kumpul sama teman-teman bermainnya. Permisi.” Jawabku sekenanya lalu ngeloyor pergi.
Setahun setelah itu, saya ingin mengamati tentang kelas unggulan ini. Saya menemukan beberapa fakta yang tidak mengenakkan. Pertama, pada saat raport dibagi, ranking 1 sampai 4 dipegang oleh murid dari kelas reguler, bukan unggulan. Kedua, menurut cerita dari orangtua yang anaknya masuk kelas unggulan, pada saat ulangan sumatif, sebagian jawaban dari soal tes diberitahu gurunya. Cerita ini diperoleh dari para orangtua dari anak-anaknya sendiri. Ketiga, anak-anak dari kelas unggulan waktu bermainnya sangat berkurang, sehingga cenderung menjadi pendiam. Keceriaan yang menjadi karakteristik anak-anak menjadi berkurang, bahkan sebagian di antaranya menjadi pemurung.
Saya merasa bersyukur tidak memilihkan anak saya masuk kelas unggulan. Saat saya ditawari oleh petugas PSB untuk memasukkan anak saya ke kelas unggulan, saya berpikir pasti anak saya akan “dipulosoro” supaya tidak kalah dengan siswa-siswa kelas reguler. Dia harus pulang di atas jam 2 siang, sementara teman-temannya dari kelas reguler, pulang jam 10.

Selamat Datang “Musim Stress”

Sebagaimana pagi-pagi sebelumnya, pagi itu aku mampir di toko Cik Lince sebelah rumah sebelum berangkat ngantor, untuk membeli satu pak rokok. Sehabis membayar rokok, aku tidak segera beranjak ngantor, tapi masih ingin ngobrol dengan Cik Lince. Bagiku ngobrol dengan Cik Lince ada keasyikan tersendiri. Pasalnya, dari dia bisa kuperoleh segala info aktual di seputar kota kecilku, Purwosari.
Tidak seperti biasanya, pagi itu Cik Lince kelihatan gak mood bicara. Padahal, biasanya banyak ucap, sampai sering aku telat ngantor gara-gara harus mendengar warta berita darinya.
“Kok keliatan lesu Cik ?” Aku memancing obrolan.
“Lha gak lesu gimana Om Billy, kemarin aku nganter keponakan mau daftar ke SMP Negeri, eh uang pangkalnya kok mahal,” keluhnya.
“Sekolah sekarang memang mahal Cik,” aku menjawab sekenanya.
“Dulu waktu kampanye janjinya bikin pendidikan murah, mana buktinya ?! Dasar nggedabrus.”
“Ya sabar saja Cik, daripada stress,” kucoba menghibur.
“Ya mesti harus sabar Om. Protes juga gak bisa.”
“Tapi Cik Lince bisa nyekolahkan keponakannya kan ?”
“Ya bisa memang, tapi ya harus ngambil uang buat kulakan. Orang tokonya sepinya setengah mati. Tapi untung Cik lince masih ada yang dijagakno, meski pakai uangnya bos ( yang dimaksud bos adalah grosir tempatnya kulakan). Yang kasihan itu kan orang seperti Mas Waras…….”
“Kenapa Mas Waras Cik ?” aku penasaran.
“Anaknya itu pinter. Danemnya tinggi. Tapi hampir tidak bisa masuk SMP Negeri, karena gak kuat bayar uang pangkal.”
“Lalu anaknya Mas Waras di sekolahkan di mana ?”
“Ya ‘dipaksa’ masuk ke SMP Negeri. Kemarin dia terpaksa nggadekno TV. Laku tujuh ratus ribu. Pas untuk bayar uang pangkal. Tapi gak tahu nti’ kalau harus beli buku dan bayar ini itu. “
                                                    *********************
Pemandangan seperti itu selalu terulang setiap tahun. Orang tua ‘dipaksa’ stress menghadapi biaya studi putra-putrinya. Mulai dari biaya uang gedung, uang seragam, uang buku, uang sepatu, uang sabuk, dan uang-uang lainnya yang bisa bikin puyeng kepala. Dalam situasi perekonomian yang begini sulit, tentu berbagai pungutan yang dilakukan sekolah tersebut menjadi pukulan telak bagi para orang tua, terutama dari kalangan bawah.
Bulan kemarin orang tua sudah dibikin stress oleh Mendiknas dengan “Proyek Unas”, kini mereka masih harus dibikin stress lagi berkait dengan biaya kelanjutan pendidikan. Maka tak salah kiranya jika bulan Mei sampai Juli dinamakan bulan “stress nasional”.

UNAS, BENTUK PELECEHAN PROFESI GURU

Elin Driana dalam Jawa Pos edisi 21 Juni 2007 membuat opini yang menggelitik saya untuk turut ikut beropini. Dalam tulisannya yang berjudul “Titik Temu Kontroversi Unas” beliau mengemukakan titik kontraversi antara penentang UN dan pendukung UN.
“Alternatif yang sering diajukan penentang unas ialah mengembalikan penentuan kelulusan kepada guru dan sekolah. Tetapi, yang patut ditanyakan, apakah dampak negatif unas tidak akan muncul bila penentuan kelulusan hanya didasarkan pada informasi yang dimiliki guru dan sekolah?”
Di sini saya ingin melihat persoalan UN ini dari sudut UU Sisdiknas, siapakah yang berhak melakukan evaluasi terhadap hasil belajar siswa ? Apakah UN memang dapat meningkatkan kualitas pendidikan kita ?
Dalam tulisan tersebut, Elin Driana juga meragukan jika standardized test dapat meningkatkan kualitas pendidikan kita. Masih banyak faktor lain yang perlu juga dipertimbangkan, misalnya memiliki pendapatan per kapita yang jauh lebih tinggi dibanding negara kita dan antara kondisi sosial ekonomi siswa dan prestasi belajar mereka memang telah mendapatkan dukungan empiris yang kuat.
Artinya, pemerintah mestinya tidak gegabah mengambil kesimpulan bahwa unas dapat meningkatkan mutu pendidikan nasional. Alih-alih mutu meningkat, justru banyak kemudhorotan yang terjadi. Di berbagai media masa kita sering membaca kecurangan yang dilakukan oleh guru, sekolah, maupun siswa pada saat pelaksanaan unas. Setelah pengumuman juga terjadi fenomena-fenomena yang memprihatinkan kita semua. Misalnya, Harian Pos Kota, 17 Juni 2007 memberitakan puluhan siswa-siswi di SMK Jakarta Pusat I mengamuk setelah mengetahui diri mereka tidak lulus. Tong sampah dibanting, kaca sekolah dilempari, dan tembok dipukuli. Sambil berteriak-teriak karena emosi, pintu gerbang sekolah pun dirusak dan dirobohkan oleh mereka yang tidak lulus UN. Sejumlah siswa yang tidak lulus UN juga merobek-robek spanduk sekolah sambil menangis histeris, bahkan ada yang berguling-guling di lantai. Sumpah serapah pun dilontarkan mereka kepada guru dan kepala sekolah mereka.
Kejadian-kejadian yang menyertai pelaksanaan unas seperti disebutkan di atas telah terjadi pada tahun-tahun sebelumnya, dan beribu kritik pun telah dilontarkan, tetapi semua seperti angin lalu. Depdiknas tetap melaksanakan unas. Biarkan anjing mengonggong, kafilah tetap berlalu. Barangkali begitu semboyan Mendiknas menanggapi “gonggongan” masyarakat. Dalam tulisan ini, saya juga bermaksud ikut-ikutan mengonggong soal unas ini.
UU Sisdiknas nomor 20 tahun 2003 Pasal 58 ayat 1 menyatakan, “evaluasi hasil belajar peserta didik dilakukan oleh pendidik untuk memantau proses, kemajuan, dan perbaikan hasil belajar peserta didik secara berkesinambungan.” Dengan unas, hak guru untuk melakukan evaluasi terhadap peserta didik yang diasuhnya telah dirampas oleh Mendiknas. Kita tidak tahu persis alasan apa yang ada di benak Mendiknas untuk melanggar UU Sisdiknas tersebut. Barangkali Mendiknas tidak mempercayai proses pendidikan yang dilakukan oleh guru dan model pembelajaran yang dibangunnya sendiri.

Pendidikan Murah ? Memang nDobos !

“Pendidikan Murah ? Ah …nDobos !” Demikian judul salah salah satu artikel harian Kompas edisi 5 Agustus 2004. Artikel tersebut banyak mendapat tanggapan pembaca, yang sebagian besar menyetujui isinya. Karena, de facto, memang banyak anak-anak dari keluarga miskin tidak mampu melanjutkan sekolah, termasuk ke sekolah-sekolah negeri.
Tahun kemarin, salah seorang anak tetangga saya kemarin tidak berhasil memasuki salah satu SMP negeri di kota saya, sebuah kota kecil di salah satu kecamatan, karena tidak mampu membayar uang pangkal. Yang dimaksud uang pangkal meliputi uang seragam, uang bangunan, uang buku, uang SPP, uang sabuk dan lain-lain yang jumlahnya mencapai Rp.700.000,-  Rupiah sebesar itu sulit didapat oleh Mas Waras, yang tidak punya pekerjaan tetap. Karena itu, Mas Waras mencoba mengajukan keringanan kepada pihak sekolah.
“Ini sekolahan Pak. Bukan pasar. Kok pakai tawar menawar segala. Kalau gak mampu sekolah di sini, sekolahkan saja anak sampean ke SMP Islam sebelah. Di sana sekolahnya gratis kok,” jawab petugas ketus.

Rekonstruksi Peranan Pengajar Dalam Pembelajaran

Sering sekali kita mendengar tentang rendahnya mutu lulusan sekolah kita, mulai dari lulusan sekolah dasar sampai lulusan perguruan tinggi. Mutu lulusan kita bahkan kalah dengan mutu lulusan sekolah di negara-negara yang yang relatif baru merdeka, misalnya Thailand dan Vietnam. Dengan kasat mata, kita juga bisa mengamati kebanyakan anak-anak muda yang bermental lemah. Dalam arti, dalam mengerjakan segala sesuatu mereka lebih suka mengambil jalan pintas atau cara instant. Konsekuensi logis dari kecenderungan ini adalah mengabaikan kualitas dan hasil pekerjaan , tidak kreatif, tidak memiliki mental kompetitif, kurang berani menghadapi tantangan, kurang disiplin, dan lain sebagainya.
Disinyalir hal ini diakibatkan oleh kesalahan pendidikan kita, selain oleh terpaan budaya global tentunya. Tulisan ini akan lebih memfokuskan pada faktor-faktor yang ada dalam dunia pendidikan.
Ditinjau dari sisi bidang pendidikan, secara garis besar, faktor-faktor itu bisa diklasifikasikan menjadi dua sisi, yakni sisi kurikulum dan sisi metode pembelajaran. Sesuai dengan judul tulisan ini, maka sisi kedua yang akan menjadi perhatian tulisan ini.
Dengan pemilahan seperti itu, menjadi jelasah fokus bahasan kita : “Benarkah model pembelajaran yang kita kembangkan selama ini mengakibatkan murid-murid kita bermutu rendah dari sisi pengetahuan dan bermental lemah dari sisi keprabadian?”
A. Mengubah Paradigma Mengajar

MENELUSURI HAKIKAT AKADEMIK

Ditinjau dari bentuknya, terdapat beberapa macam perguruan tinggi. Upamanya universitas, institut, akademi, atau politehnik. Dalam bahasa sehari-hari berbagai macam bentuk perguruan tinggi tersebut dinamakan kampus.
Dengan demikian kampus merupakan sebuah lingkungan masyarakat atau komunitas yang relatif berbeda dengan lingkungan masyarakat umum. Warga kampus disebut masyarakat akademik. Suasana, aturan, dan nilai-nilai yang dikembangkan di kampus jiuga berbeda dengan suasana, aturan, dan nilai-nilai yang ada di masyarakat secara umum. Semua itu memiliki karakteristik akademik.
Dengan demikian, kata ‘akademik’ merupakan keyword bagi setiap orang yang ingin memahami tentang perguruan atau kampus. Segala pembahasan dan permasalahan yang menyangkut dunia perguruan tinggi harus dikembalikan kepada hakikatnya sebagai lembaga akademik, bermasyarakat akademik, dan bersuasana akademik.
Yang menjadi persoalan sekarang adalah apa sebenarnya hakikat makna dari kata akademik tersebut ? Konon, kata akademik berasal dari bahasa Yunani, yakni “academos”. Academos ini merupakan nama seorang pahlawan yang terbunuh pada saat perang Troya yang legendaris itu. Untuk mengabadikan nama sang pahlawan, nama tersebut kemudian diambil sebagai nama sebuah taman umum ( plaza ) di sebelah barat laut kota Athena.
Di plaza inilah Socrates biasa berpidato dan membuka perdebatan mengenai segala macam persoalan. Demikian pula dengan Plato. Plato menjadikan tempat ini sebagai tempat untuk berdialog dan mengajarkan pikiran-pikiran filosofisnya kepada orang-orang yang datang. Seiring dengan perkembangan waktu, lama-lama Academic menjadi semacam tempat “perguruan” . Para pengikut perguruan ini disebut “acadeist”, sedangkan perguruan semacam ini disebut “academia”.

IKATAN PROFESI AHLI MADYA FARMASI :

Pendahuluan
Mengikuti kemajuan dan tuntutan masyarakat akan pelayanan di bidang farmasi, maka pada tahun 1996, pemerintah, dalam hal ini Departemen Kesehatan RI, menerbitkan aturan untuk pendirian Akademi Analis Farmasi dan Makanan. Disusul tahun 1997, untuk Akademi Farmasi. Dengan aturan ini, diharapkan SMF-SMF yang ada harus segera dikonversikan menjadi salah satu dari dua akademi di atas.
Pengkonversian di atas bertujuan untuk meningkatkan mutu pelayanan di bidang farmasi. Seiring dengan percepatan kemajuan ilmu pengetahuan, maka disiplin ilmu farmasi juga mengalami kemajuan yang luar biasa. Selain muncul merek-merek obat baru, juga banyak ditemukan jenis-jenis produk farmasi baru. Di sisi lain, tingkat pendidikan masyarakat secara umum juga mengalami peningkatan yang tidak ada bandingya dengan masa sebelumnya. Masyarakat yang relatif literated ini tentu tidak lagi memadai jika hanya dilayani oleh tingkat SLTA (SMF) saja.

Perilaku Dari Sudut Pandang Psikoanalisa

Seperti dikemukakan di atas, salah satu disiplin ilmu yang berupaya menjelaskan perilaku manusia adalah psikologi. Tetapi perlu dipahami bahwa di dalam disiplin psikologi ini terdapat banyak cabang yang meski sama-sama menjelaskan faktor-faktor determinan perilaku manusia, namun tak jarang bertolak belakang secara ekstrem. Salah satu titik ekstrem adalah aliran behavioristik, beserta derivatnya, yang berkeyakinan bahwa segala macam perilaku manusia dipengaruhi oleh faktor-faktor di luar dirinya yang disebutnya stimulus. Tujuan perilaku manusia adalah merespon stimulus ini. Sedangkan di ujung lainnya berdiri aliran Psikoanalisa yang dikomandani oleh Sigmund Frued, beserta derivatnya. Aliran ini berasumsi bahwa energi penggerak awal perilaku manusia berasal dari dalam dirinya yang terletak jauh di alam bawah sadar. Di antara kedua ekstrem tersebut bercecer aliran-aliran lain yang merupakan konvergensi dari ke dua ekstrem tersebut.

Kesalahan Memaknai Wirausaha

Mak Jila adalah pedagang jamu gendong yang biasanya berkeliling menjajakan dagangannya di kawasan Perumahan Pondok Blimbing Indah, Blimbing, Malang. Bermacam-macam jenis jamu dibawanya berkeliling setiap hari. Mulai beras kencur, kunci sirih, kuat lelaki,   sari rapet yang digemari ibu-ibu, hingga jamu pelangsing yang disuka para gadis remaja.
“Setiap hari biasanya saya membawa pulang antara Rp.10.000,- sampai Rp.15.000,- Modalnya sekitar Rp.5.000,- Jadi masih ada keuntungan antara Rp.5.000,- sampai Rp.10.000,- Lumayan Mas buat membantu bapaknya anak-anak untuk menutupi kebutuhan keluarga.” Ungkap Mak Jila suatu hari kepada saya.
Mas Alimin si pedagang soto Lamongan, Cak Gino bakul bakso, Lek Goni penambal ban,  dan Mas Harto  si tukang becak adalah pelanggan-pelanggan tetap Mak Jila. Paling tidak seminggu dua kali mereka minum jamu Mak Jila, terutama Lek Goni yang kesukaannya jamu kuat lelaki, bisa sampai tiga hingga empat kali seminggu.

WIRASWASTA = USAHANYA ORANG MELARAT ?
Kalau kita amati tokoh-tokoh di atas, Mak Jila dan para pelanggan tetapnya, adalah masyarakat kalangan bawah yang memiliki usaha sendiri. Mereka ini adalah kelompok masyarakat yang tidak memiliki ijazah formal yang memadai sehingga tidak bisa bekerja di instansi pemerintah maupun swasta. Karena itu, mereka harus membuka usaha sendiri demi menghidupi diri dan keluarganya. Minimnya modal finansial dan pendidikan formal tidak membuat mereka putus harapan. Mereka terus berjuang sekuat tenaga demi mempertahankan hidup. Mereka ini dinamakan bekerja di sektor informal. Orang umumnya mengatakan mereka bekerja sebagai wiraswasta atau wirausaha.
Dengan demikian, yang biasa dinamakan wirausaha atau wiraswasta itu adalah usahanya orang-orang yang tidak memiliki ijazah formal memadai dan tidak punya modal cukup. Dengan latar belakang pendidikan dan finansial yang minim, otomatis usahanya sangat kecil dan dikelola secara tidak professional. Dengan bahasa lain, wiraswasta adalah  identik dan sebangun dengan usaha orang melarat dan kurang pendidikan.  
Stigmatisasi demikian menyebabkan banyak orang tidak mau terjun ke dunia wiraswasta. Termasuk anak-anak muda yang baru lulus sekolah atau lulus kuliah. Mereka lebih suka jadi karyawan atau buruh orang lain daripada mengelola usaha sendiri. Yang lebih parah, para orangtua pun akan sangat malu jika setelah lulus anaknya tidak bisa bekerja di pabrik atau kantor pemerintahan dan ‘terpaksa’ harus menggeluti usaha sendiri alias berwiraswasta. Terjun ke dunia wiraswasta bagi lulusan baru dipandang sebagai aib, karena hal itu menunjukkan lamaran kerjanya ditolak di mana-mana. Dan setelah lamarannya ditolak di mana-mana, mereka ‘terpaksa’ menggeluti dunia wiraswasta, dengan harapan kalau suatu ketika salah satu lamarannya diterima, ia akan tinggalkan dunia wiraswasta ini. Mereka yang bermental demikian, tak akan pernah berhasil dalam berwiraswasta, karena tidak dilakukan dengan kesungguhan hati.
Suatu hari penulis pernah menemui sebuah fenomena yang sangat memprihatinkan. Hari itu, dalam perjalanan pulang selepas mengajar, penulis kebetulan bersama dengan seorang pemuda yang di wajahnya terpancar sorot intelektual yang lumayan.
Dari obrolan yang tak begitu lama, penulis mengetahui bahwa ia baru setahun lulus dari sebuah perguruan tinggi negeri di kota Malang ini. Dia bergelar Insinyur Pertanian. Dari ceritanya pula penulis tahu bahwa orang tuanya, di desa sana, memiliki sawah yang yang tak begitu luas. Karena orangtuanya sudah cukup tua, kakak-kakaknya sudah pindah di kota besar dan hidupnya relatif mapan, maka sawah tadi diserahkan kepada pemuda ini.
“Kalau begitu Anda bisa menerapkan ilmu Anda, ya ?” tanya saya.
“Oh tidak. Sawah itu saya sewakan,” jawabnya singkat, “Saya dan orang tua saya tidak menginginkan saya jadi petani.”
“Bukankah Anda Insinyur Pertanian ?” tanya saya tak mengerti.
“Justru itu saya tidak ingin jadi petani. Menjadi petani dengan lahan seluas itu sangat susah. Lagi pula, buat apa sekolah tinggi-tinggi kalau sekadar ingin menjadi petani. Orang tua saya tak sekolah juga bisa jadi petani,” jawabnya meremehkan.
Apa yang dikatakan pemuda tadi merupakan fenomena yang banyak kita temui di tengah masyarakat. Apakah Anda juga berpikir demikian ?
 Ada contoh lain lagi. Tetangga saya, Haji Sama’i, mantan sekretaris desa, punya pandangan yang sangat unik yang betentangan dengan pandangan masyarakat pada umumnya. Beliau punya anak empat orang. Tiga di antaranya laki-laki. Terhadap anak-anaknya yang laki-laki, satu per satu selepas lulus SLTA, Pak Haji memberi mereka tawaran yang kedengaran nyeleneh.
“Sekarang kau sudah lulus SMA ( begitu Pak Haji menyebut SMU ). Mulai sekarang kau harus belajar menentukan nasibmu sendiri,”ujarnya. “Bapak punya uang sekian juta. Uang ini akan Bapak berikan padamu. Kau bebas menggunakannya. Kau boleh gunakan untuk melanjutkan sekolah atau membuka usaha sendiri. Yang jelas, setelah kau terima uang ini, Bapak tidak akan memberimu uang lagi.”
Melihat uang yang begitu besar, tentu saja anak-anak yang masih muda itu terbengong-bengong. “Maksud Bapak bagaimana ?”
“Uang itu, Insya Allah, cukup untuk kau gunakan membiayai kuliah dan hidupmu selama empat tahun ke depan. Tapi, jika kau tidak suka kuliah, kau bisa gunakan uang itu untuk membuka usaha sendiri, meski kecil-kecilan dulu. Silakan kau renungkan dan tentukan pilihan yang mana yang cocok buatmu.”
Secara kebetulan, anak-anak itu semuanya memilih membuka usaha sendiri. Barangkali mereka berpikir toh setelah lulus nanti juga masih harus mencari-cari pekerjaan. Lebih baik uang tersebut langsung dipakai untuk modal usaha. Mumpung belum punya tanggungan keluarga, kemungkinan untuk mengembangkan usaha dan diri terbuka luas.
Keputusan mantan sekretaris desa dan ketiga putranya ini sempat menjadi pergunjingan tetangganya. Mereka menuduh orangtua ini pelit kepada anak-anaknya. “Orang hartanya cukup kok sayang buat menyekolahkan anak-anaknya”, gunjing mereka. Bagaimana pendapat Anda mengenai sikap Pak Haji dan tetangga-tetangganya ini?
Dari ilustrasi di atas tampak bahwa bekerja di sektor wiraswasta merupakan sesuatu yang bercitra kurang baik. Insinyur pertanian di atas lebih memilih bekerja pada orang lain daripada bertani menerapkan ilmunya. Bagi dia, menjadi karyawan lebih mulia daripada bertani mengelola sawahnya sendiri, meski dia adalah insinyur pertanian. Sedangkan bagi tetangga P.Haji Sama’i, adalah lebih mulia melanjutkan studi ke perguruan tinggi daripada memulai terjun ke dunia wiraswasta. Asumsinya, kalau melanjutkan ke perguruan tinggi, setelah lulus akan mempunyai gelar sarjana. Dengan gelar ini, seseorang memiliki kesempatan melamar pekerjaan lebih luas. Jadi, orang masih beranggapan bahwa menjadi karyawan sebuah instansi, baik negeri maupun swasta, adalah lebih baik daripada membuka usaha sendiri.
Anggapan lain mengenai makna wirausaha adalah kegiatan wirausaha ini akan berhasil hanya di tangan orang-orang yang berbakat saja. Bagi yang tidak berbakat, jangan coba-coba, pasti gagal. Artinya, kemampuan wiraswasta adalah sesuatu yang ‘taken for granted’ alias  tidak bisa dipelajari. Anggapan semacam ini membawa dampak yang luar biasa. Pertama, orang tidak akan pernah berani berwiraswasta karena tidak yakin apakah ia berbakat atau tidak. Karena itu, ia lebih suka memilih menjadi karyawan alias buruhnya orang lain. Kedua, sekolah, sebagai salah satu institusi pendidikan yang berkewajiban mengantar anak-anak muda memasuki masa depannya, kurang sungguh-sungguh dalam menggembleng siswanya dalam berwiraswasta, buat apa dididik susah-susah kalau tidak ada bakat. Sehingga, pelajaran kewirausahaan hanya diberikan secara teoritis saja. Padahal, kewirausahaan ini bukan sekadar urusan teori an sich, tetapi justru berkenaan dengan mental dan ketrampilan. Memberi pelajaran kewirausahaan secara teori tanpa latihan hampir tidak ada artinya kecuali sekadar membebani murid-murid dengan hafalan-hafalan semata. Ibarat mengajar renang di lapangan sepak bola. Betapapun baik metode mengajar sang guru, murid-murid tidak akan pernah bisa berenang.
Fenomena lain adalah memberi pelajaran kewirausahaan secara parsial. Artinya, ada sekolahan tertentu yang menerjemahkan pelajaran kewirausahaan dengan memberikan pelajaran-pelajaran tentang tata buku; Ada lagi yang mengartikan dengan melatih memasarkan berbagai macam produk. Sekolah mendatangkan produk-produk dari luar dan murid-murid diberi tugas memasarkannya; Sementara itu, yang lainnya hanya mengajarkan ketrampilan membuat aneka macam produk, tanpa memasarkannya. Akibatnya, akan lahir orang-orang yang hanya pandai memproduksi tetapi tidak bisa memasarkan, atau bisa pembukuan tapi tidak bisa memproduksi maupun memasarkan,  atau orang yang hanya bisa memasarkan tapi tidak bisa memproduksi dan tidak mengerti pembukuan.
Kelompok ketiga ini, yang hanya dilatih memasarkan, masih lumayan, karena ia masih bisa berusaha secara mandiri meski harus mengambil produk-produknya orang lain. Sedangkan kelompok pertama dan kedua kemungkinan besar tidak akan mampu berwiraswasta, tetapi hanya bisa menjadi pekerjanya orang lain.
Penerjemahan pelajaran kewirausahaan secara parsial seperti itu seringkali mendapat respon negatif dari orangtua murid, terutama sekolah yang hanya memberikan tugas pemasaran. Sekolah dipandang mengeksploitasi murid-muridnya.
Pendidikan kewirausahaan harus berdiri di atas sebuah asumsi bahwa mental wirausaha atau wiraswasta diperoleh dari pendidian atau latihan, bukan bawaan dari sononya. Tanpa asumsi demikian, maka pelajaran kewirausahaan akan berjalan di atas ketidakpastian. Bayangkan, andai kita percaya bahwa mental wirausaha ini merupakan bawaan dari lahir, mungkinkah kita akan memberi pendidikan kewirausahaan dengan serius ? Tentu tidak.
Pelajaran kewiraswastaa harus diberikan secara holistic, menyeluruh. Mulai dari produksi, pemasaran, sampai manajemen sederhana. Hal ini karena ketrampilan berwirausaha adalah lebih merupakan kemampuan mental daripada ketrampilan fisik semata. Pengajaran secara parsial hanya akan menyentuh aspek fisik semata. Murid tidak akan pernah memahami dan menghayati seluk beluk dunia wiraswasta. Karena itu, pendidikan dengan pola demikian hasilnya hampir bisa dipastikan akan gagal.
Bagaimana pendidikan kewirausahaan yang holistic itu ?
Sebagaimana telah dikemukakan di atas, pendidkan kewirausahaan harus meliputi keseluruhan dari usaha wiraswasta. Mulai dari proses perencanaan, produksi, pemasaran, sampai manajemennya. Apakah hal itu cukup diberikan secara teori saja ? Tentu saja tidak. Murid harus mengalami kegiatan wirausaha tersebut beserta segala konsekuensinya, yakni keuntungan atau kerugian. Ini berarti murid-murid harus belajar berwiraswasta secara riil. Teori diberikan hanya untuk menunjang kegiatan tersebut.
Adapun urut-urutannya adalah sebagai berikut. Mula-mula mereka diberi gambaran selintas mengenai dunia wirausaha. Yang termasuk hal ini ialah mengenal teori-teori mengenai kewirausahaan, observasi langsung terhadap orang-orang yang berwiraswasta –di sini yang diutamakan home industri, karena kemungkinan setelah lulus, bagi mereka yang ingin menekuni dunia wiraswasta, tentu mereka harus memulainya dengan membuka home industri.   Setelah itu, murid-murid dilatih memasarkan produk-produknya orang lain. Setelah mereka terampil memasarkan aneka produk, barulah dilatih memproduksi.
. Mengapa pemasaran diberikan lebih dahulu daripada proses produksi ? Hal ini karena pemasaran merupakan ujung tombak sebuah usaha wiraswasta. Tahap berikutnya adalah berlatih membuat rencana sebuah home industri.
Kalau kita perhatikan uraian di atas, tampaknya wiraswasta  merupakan usaha partikelir, usaha sampingan, harus berusaha sendiri, dan kemampuan berwiraswasta ini tidak berguna jika seseorang bekerja di perusahaan orang lain atau sebagai pegawai negeri. Betulkah pendapat demikian?

Perlunya Pendidikan Enterpreunership

Ketika krisis mulai melanda negeri, awal tahun ’90-an lalu, kita tiba-tiba tersentak sadar, bahwa akan terjadi krisis multidimensional yang lebih dahsyat lagi di masa mendatang. Hal ini disebabkan kekuatan ekonomi kita hanya bertumpu pada segelintir orang saja, yang sebagian besar adalah golongan non pribumi yang patut diragukan rasa kebangsaannya. Ditambah, kita , khususnya yang bertanggungjawab di bidang pendidikan kurang menyadari arti penting menyiapkan generasi muda supaya memiliki jiwa wiraswasta.
Perekonomian bangsa yang hanya berpilarkan pada segelintir manusia akan membuat perekonomian mudah ambruk. Hal ini sama dengan “menyerahkan nasib” bangsa pada segelintir orang. Kebergantungan seperti ini akan menempatkan mereka pada posisi ‘dewa penolong’. Kalau dewa tersebut lagi baik nasibnya, maka selamatlah bangsa ini. Tapi, ketika nasibnya buruk, rusaklah nasib bangsa.
Ini berbeda kalau perekonomian ditopang oleh banyak pilar. Kalau terjadi kebangkrutan pada beberapa pengusaha, masih banyak yang akan menggerakkan kehidupan perekonomian. Namun, seperti diuangkap di atas, karena perekonomian kita hanya mengandalkan segelintir konglomerat, maka ketika mereka bangkrut, bangkrutlah negeri ini. Di lain pihak, mereka adalah kelompok orang yang sangat patut diragukan rasa kebangsaannya. Buktinya, seperti dilansir beberapa media masa, para konglomerat jahat tersebut beramai-ramai melarikan uangnya ke luar negeri begitu negara ini mengalami krisis.
Pada sisi lain, sekolah-sekolah kita selama ini hanya berorientasi pada meluluskan anak-anak muda yang ‘siap pakai’, dalam arti mempersiapkan tenaga-tenaga kerja untuk memenuhi kebutuhan segelintir pengusaha di atas, selain untuk menjadi pegawai negeri. Ini berarti sebagian besar anak bangsa ini telah disiapkan untuk menjadi buruh, baik buruh swasta maupun buruh negara.
Dengan tujuan di atas, maka tak mengherankan kalau tugas sekolah hanyalah sekadar menyiapkan “robot-robot hidup yang trampil”. Yang kelak akan dipakai untuk melayani mesin-mesin industri. Untuk kebutuhan ini, sekolah tidak terlalu dituntut untuk mendorong keberanian dan kreativitas siswa. Sekolah cukup hanya mencetak insan-insan terampil, meski kurang kreatif, penurut alias tidak banyak tuntutan, tak peduli lingkungan sekitar, tidak memiliki kemandirian alias bergantung pada perintah, dan watak-watak lain yang serupa.
Dari kesadaran untuk memperbanyak pilar-pilar perekonomian bangsa, maka di tengah masyarakat timbul dinamika pemikiran baru. Pandangan baru ini menyatakan: sekolah juga harus bertanggung-jawab mendorong lahirnya entrepreneur-enterpreneur baru.
Tuntutan ini, langsung atau tidak, akan mengubah wajah dan tampilan pendidikan di sekolah. Secara global, sekolah kini dituntut untuk melahirkan insan-insan yang memiliki kreativitas, berani, dan mampu belajar sepanjang hayat. Dan mata pelajaran kewirausahaan atau kewiraswastaan merupakan salah satu dari upaya ini.

RUWETNYA MERUMUSKAN KODE ETIK PROFESI GURU

 Salah satu program kerja 100 hari Mendiknas Bambang Sudibyo adalah pencanangan “Guru Sebagai Profesi”. Hal itu beliau ungkapkan pada 2 Desember 2004, bersamaan dengan peringatan Hari Guru Nasional. Sebagai suatu profesi, guru memerlukan kode etik. Naskah kode etik itu, saat pencanangan tersebut tengah digodok.
 Draf kode etik guru tersebut selain diambil dari kode etik yang sudah dimiliki PGRI dan memperoleh masukan dari para profesor doktor bidang pendidikan, juga dengan membandingkan kode etik yang dimiliki oleh profesi lain. Artinya, secara prosedural penyusunan draf kode etik guru itu sudah sesuai mekanisme kerja yang benar. Meskipun demikian, tidak berarti bahwa draf itu dapat dikatakan final dan layak untuk disahkan menjadi kode etik guru  ( Darmaningtyas,Kompas, 13 Desember 2004 ).
 Namun, hingga saat ini tampaknya penyusunan draft tersebut belum kelaar juga. Padahal pengesahannya sangat ditunggu banyak pihak, khususnya masyarakat pengguna jasa layanan pendidikan dan, tentunya, para guru itu sendiri. Bagi masyarakat, dengan adanya kode etik guru, mereka akan memperoleh pelayanan pendidikan yang lebih professional dari para guru. Karena, dalam kode etik tersebut akan diatur persyaratan keahlian minimal yang harus dimiliki profesi tersebut. Selain itu, kode etik merupakan janji dari sebuah profesi untuk memberi pelayanan yang optimal kepada masyarakat Dengan demikian mereka tidak perlu merasa khawatir lagi putra-putri mereka  dididik guru-guru yang tidak layak dan asal-asalan.
 Selain itu, masyarakat tidak perlu merasa khawatir lagi menjadi bola permainan beberapa guru seperti sering terjadi selama ini. Meski pemerintah sudah mengeluarkan larangan bagi guru-guru untuk berjualan buku kepada murid-muridnya, namun dengan berbagai dalih dan cara, mereka tetap saja memaksa murid-murid membeli buku yang mereka tunjuk, yang merupakan hasil kerjasamanya dengan penerbit tertentu. Murid tidak diberi kesempatan untuk menggunakan buku lain, sehingga seolah ilmu dari buku tersebut saja yang paling bermutu. Dan untuk mempertahankan pangsa pasarnya pada tahun berikutnya, maka buku-buku tersebut sudah tidak bisa dipakai oleh kelas berikutnya.
 Model ‘pemerasan lainnya’ guru membuka les privat bagi murid-muridnya, meski hal ini juga sudah ada larangannya. Namun, karena para orang tua takut kalau terjadi apa-apa pada anaknya jika tidak mengikuti les tersebut, maka dengan terpaksa mengikutkan anaknya les tersebut.

PENDIDIKAN = PROLETARISASI MASSAL ?

PENDIDIKAN = PROLETARISASI MASSAL ?

Ada fenomena menarik yang selalu terjadi setiap menjelang tahun ajaran baru, yakni bingungnya orang-orang tua mencarikan sekolah anaknya. Mereka begitu bernafsu menyekolahkan anaknya ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi, lebih tinggi, dan lebih tinggi lagi. Asumsinya, semakin tinggi tingkat pendidikan seorang anak, maka masa depannya semakin cerah. Pendidikan merupakan “stairway to heaven”. Bagi mereka, harta habis tidak menjadi masalah, yang penting “stairway to heaven” terpegang di tangan. Dengan ijazah, pekerjaan formal apapun dapat dicapai. Semakin bertumpuk ijazah di tangan, semakin terbukalah jalan menuju masa depan.
Namun, saat anak telah menamatkan pendidikannya, dan ijazah telah terpegang di tangan, beratus surat lamaran kerja telah dikirim ke berbagai instansi, dan manakala tak satu perusahaan pun menerima sang anak, sadarlah mereka bahwa pendidikan sebagai “stairway to heaven” hanyalah mitos.

Pendidikan Yang Epistemologis

A. PENDAHULUAN

Usia pendidikan sama tuanya dengan usia kebudayaan manusia. Pendidikan telah mulai dilaksanakan semenjak manusia hadir di muka bumi. Pada mulanya, tujuan pendidikan hanyalah sekadar mempersiapkan generasi muda untuk bisa survive di tengah masyarakat luas. Karena itu, bentuknya adalah berupa mewariskan wawasan, pengetahuan, dan ketrampilan yang diperlukan untuk survival kepada generasi berikutnya. Masa ini, peran pendidik dilaksanakan sendiri oleh orangtua.
Kemudian, peradaban umat manusia terus mengalami perkembangan dan pertumbuhan. Sejalan dengan itu, mau tidak mau pendidikan mesti mengikuti arus tersebut. Dan ia pun mengalami penyempurnaan-penyempurnaan, baik isi, bentuk, maupun pelembagaan penyelenggaraannya.
Kalau pada mulanya pendidikan dilakukan sendiri oleh para orangtua dengan cara yang tidak sistematis, maka seiring dengan tuntutan perkembangan zaman, pola pendidikan mengalami pergeseran. Pola pendidikan mulai disistematisasikan, dalam bentuk magang atau nyantrik. Pada saat itu, paradigma pendidikan mulai mengalami pergeseran. Yang sebelumnya berada di tangan orangtua, kini mulai diserahkan kepada orang lain yang dianggap lebih memiliki kompetensi. Tapi,pola pendidikan ini masih bersifat individual.
Namun, karena bertambahnya jumlah penduduk dan semakin beraneka-ragamnya macam pekerjaan, bentuk magang itu pun dirasa kurang memadai. Maka, kemudian muncullah kelembagaan yang sekarang dikenal dengan nama sekolah, yang salah satu karakteristiknya adalah dilakukan dengan sistem klassikal.
Jika disimak, misi pendidikan pada masa-masa awal adalah mempersiapkan generasi muda untuk dapat hidup di masyarakat sesuai dengan pengetahuan, nilai, tradisi, maupun budaya yang berlaku saat itu. Hal ini mengandaikan bahwa pengetahuan, nilai, tradisi, maupun budaya tersebut merupakan sesuatu yang relatif statis. Pendidikan dianggap berhasil bilamana individu-individu memiliki seperangkat pengetahuan, ketrampilan, nilai-nilai yang sesuai dengan yang berlaku di masyarakat.pada masa itu. Dalam konteks demikian, pendidikan dipahami sebagai memberi bekal wawasan, pengetahuan, ketrampilan dan nilai-nilai yang berguna bagi individu untuk hidup di tengah masyarakat. Karakteristik dari pola ini, subjek didik diasumsikan sebagai sesuatu yang pasif. Pendidik, yang diasumsikan sebagai “maha tahu” segala hal, mentransfer pengetahuannya tersebut kepada peserta didiknya. Peserta didik ini “wajib” menerimanya tanpa punya daya apa-apa.
Faham demikian sempat sangat dominan, sehingga sisa-sisanya masih terasa hingga detik ini. Akibatnya, setiap pembaharuan di bidang pendidikan hanya diartikan sebgai pembaharuan isi kurikulum : dikurangi, diganti, diubah urutannya, atau ditambah. Dan fenomena terakhir merupakan yang paling sering terjadi, sehingga peserta didik nyaris tak kuasa lagi memikul beban yang terus menggunung tersebut. Perbaikan sistem penyampaiannya pun baru sebatas pada upaya peningkatan tehnologi. Yang justru sangat esensial nyaris tak terusik, yakni visi dan ciri hakiki hubungan pendidik-terdidik yang dikehendaki di dalam proses pendidikan. Akibatnya, meski barangkali out put-nya laku di pasar kerja, namun pendidikan ini tidak mampu melaksanakan fungsinya sebagai pusat pendidikan, yang salah satunya adalah mengembangkan segenap potensi peserta didik.

B. Tantangan Masa Depan

introduction

Blog ini mengajak Anda yang berminat untuk memperhatikan masalah-masalah pendidikan di negeri ini untuk sharing opini tentang masalah-masalah tersebut.

Yang dimaksud dengan pendidikan di sini tidak terbatas pada pembicaraan pendidikan formal saja, tetapi juga pendidikan informal maupun pendidikan non formal. Juga tidak terbatas pada pendidikan yang diselenggarakan oleh sebuah institusi pendidikan, tetapi juga pendidikan untuk keluarga, untuk anak-anak kita, untuk istri kita atau pun untuk kita sendiri.

Jadi, pemahaman saya soal pendidikan itu mencakup aspek yang sangat luas. Apa pun dari sisi hidup kita pasti mengandung unsur pendidikan.

Oleh karena itu, dengan segala hormat saya mengundang Anda untuk berbagi opini di Rohadi Education.

Hello world!

Welcome to WordPress.com. This is your first post. Edit or delete it and start blogging!