Pada sebuah pagi, seorang anak lelaki kecil pulang terburu-buru dari sekolahnya. Tangannya yang lucu menenteng sepucuk surat dari gurunya. Sesampai di rumah, ia segera menghampiri ibunya seraya berseru : “Mama… mama, ada surat dari bapak guru.”

Sang ibu, Nancy Elliot, menyambut anak bungsu dari tujuh bersaudara ini dengan ciuman dan pelukan penuh kasih sayang. Ia ambil pucuk surat dari tangan bocah lucu itu. Dengan sedikit tergesa, dibukanya amplop surat tersebut.

Tangan Nancy tiba-tiba bergetar saat matanya mulai membaca kata demi kata dalam surat dari guru anaknya.

 ”Anak ini terlalu bodoh untuk dididik. Kami mengembalikannya kepada Anda. Mulai besok tidak perlu datang ke sekolah lagi.”

Air mata Nancy mulai meleleh setelah membaca kalimat tersebut. Hancur hatinya membaca ‘amar putusan’ guru anaknya. Bagaimana mungkin, anak yang baru berusia 7 tahun, dan baru duduk di bangku sekolah selama 3 bulan, bisa mendapat keputusan sedahsyat itu ? Ia sangat kecewa dengan keputusan itu.

“Mengapa mama menangis ?” tanya si bocah tak paham.

Dengan mata berlinang air mata, si ibu meraih dan memeluk tubuh kecil itu. Dengan suara serak, dibisikkan kalimat ke telinga anaknya,

“Thomas, I educated you my self.”

Semenjak hari ‘naas’ itu, Thomas tak pernah lagi menginjakkan kaki di sekolah. Ibunya, yang kebetulan mantan guru, mengajarinya membaca dan berhitung. Dengan kesabaran dan ketekunan yang luar biasa, akhirnya Nancy mampu membuat Thomas bisa membaca dan berhitung dengan baik. Bahkan dari sistem pengajaran yang dikembangkan Nancy, Thomas tumbuh menjadi anak genius.

Thomas, yang diberi stigma ‘terlalu bodoh’ dan didrop-out dari sekolahnya itu, kemudian hari mampu menancapkan namanya dalam jajaran nama-nama ilmuwan yang paling terkemuka di muka bumi ini. Konon, tidak kurang dari 3000 penemuan tercatat atas namanya. Anak ‘yang terlalu bodoh’ itu adalah Thomas Alva Edison.

Dari ilustrasi di atas tampak bahwa sekolah Thomas tak mampu melihat bakat genius Thomas. Yang terlihat malah sebaliknya, Thomas adalah anak yang ‘terlalu bodoh’. Bisa jadi Nancy akan menyesal jika saja Thomas tidak di-DO dari sekolahnya. Anak seberbakat Thomas tak cocok dididik di sekolah ‘biasa’ yang menganggap semua muridnya memiliki kemampuan sama.

Dalam macam yang sedikit berbeda, nasib buruk seperti dialami Thomas, juga dialami oleh beberapa murid di negeri ini. Di tahun-tahun kemarin, banyak siswa berprestasi tidak lulus hanya lantaran gagal dalam ujian nasional. Sebut saja Siti Hapsah. Pada 2006, mimpinya kuliah di Institut Pertanian Bogor sirna gara-gara ujian ujian nasional. Ia dinyatakan tak lulus ujian nasional lantaran nilainya kurang 0,26.

Padahal, sebelum ujian, ia sudah dinyatakan lolos seleksi sebagai mahasiswa Jurusan Gizi Masyarakat dan Sumberdaya Keluarga IPB melalui jalur Penelusuran Minat dan Kemampuan (PMDK). Siti selalu menduduki peringkat satu atau juara umum sejak duduk di bangku kelas 1 di Perguruan Rakyat II Jakarta Timur. Bahkan ada seorang murid dari SMA PSKD 7 Jakarta yang, namanya Melati, harus rela ‘membuang’ bea siswa dari luar negeri gara-gara tak lulus ujian nasional. ( diambil dari VIVAnews edisi 27 November 2009 ).  Dan berita serupa masih banyak.

Ujian Nasional yang hanya dilaksanakan beberapa hari dan hanya menguji beberapa mata pelajaran saja tidak mungkin mampu menilai kemampuan murid secara memadai. Prestasi murid yang dibina selama 3 tahun dibantai melalui Unas hanya selama beberapa hari saja. Apakah ini bukan pelecehan HAM oleh pemerintah terhadap penduduknya ?

Sebagai masyarakat, tentu kita patut bersyukur saat MA menolak kasasi yang dilakukan pemerintah terkait dengan pelaksanaan Unas. Putusan tersebut  menguatkan putusan Pengadilan Tinggi (PT) DKI Jakarta pada 6 Desember 2007, yang melarang pelaksanaan Ujian Nasional. Namun sayangnya, meski ada putusan MA di atas, pemerintah tetap ngotot akan mengadakan Unas untuk tahun 2010 ini.

Alasan yang digunakan pemerintah untuk tetap mengadakan unas adalah karena dapat digunakan untuk menentukan kelulusan, memetakan mutu pendidikan nasional dan seleksi masuk PTN. Barangkali alasan unas sebagai instrumen penentuan kelulusan murid telah banyak diprotes. Pertama, adalah tidak adil menilai prestasi murid selama 3 tahun hanya dalam waktu beberapa hari. Apalagi jika yang di-unas-kan hanya beberapa mata pelajaran saja. Apakah alat yang bernama unas itu cukup valid dan reliable sebagai alat ukur penentuan kelulusan murid ? Dan semakin aneh jika unas ini digunakan untuk menentukan kelulusan murid SMK. Bukankah SMK bertujuan mendidik  murid untuk terampil dalam bidang pekerjaan tertentu ? Bagaimana mungkin pendidikan yang bertujuan mendidik untuk terampil tapi yang diuji sisi kognitifnya, apalagi materi ujiannya tidak sama dengan keterampilan yang diajarkan ?

Mengenai alasan unas sebagai alat untuk memetakan mutu pendidikan secara nasional, timbul pertanyaan, setelah dipetakan, sekolah-sekolah itu

 mau diapakan ? Kalau setelah dipetakan, pemerintah punya tanggung-jawab membenahi sekolah-sekolah yang punya grade rendah, tentu baik-baik saja. Masyarakat pasti akan mendukung. Tapi kalo sekedar memberi label, misalnya sekolah A adalah kelompok muridnya pintar-pintar, sekolah B termasuk muridnya tidak terlalu pintar, dan sekolah D adalah sekolahnya anak bodoh, maka penistaan pemerintah terhadap murid-murid sungguh keterlaluan. Ini patut dilawan.

Sebagai alat seleksi masuk PTN ? Tentu bukan hal yang mudah. Sudah menjadi pengetahuan umum, bahwa pelaksanaan unas sering diwarnai oleh kecurangan-kecurangan. Hal ini telah terjadi bertahun-tahun. Hingga tahun kemarin pemerintah belum mampu mengatasinya. Kalau dipaksakan sebagai alat seleksi masuk PTN, pasti akan menimbulkan permasalahan-permasalah kebocoran yang lebih akut.

Tujuan Pendidikan adalah Mencerdaskan

Jika tujuan pendidikan adalah mencerdaskan, maka pendidikan haruslah mampu menggali seluruh potensi murid untuk dikembangkan. Hal ini supaya segenap kecerdasan yang dimiliki murid bisa ditumbuhkan secara optimal. Dengan adanya unas, maka segenap daya dan usaha sekolah dan murid hanyalah terfokus pada mengembangkan sisi kognitif, dan itu pun hanya untuk beberapa mata pelajaran saja.

Di banyak sekolah, untuk murid-murid kelas tiga hanya diberi pelajaran-pelajaran yang di-unas-kan saja. Pelajaran non unas diberikan asal-asalan. Begitu juga dengan muridnya. Waktu, tenaga dan dana yang mereka miliki hanya untuk mempelajari pelajaran-pelajaran unas. Pelajaran lain, mereka abaikan. Alasanya, tidak mempengaruhi kelulusan.

Bukankah dengan begitu berarti adanya unas telah mengorbankan ( membunuh ) kecerdasan lain yang dimiliki murid ? Padahal kecerdasan lain itu sangat berguna untuk hidup di masyarakat. Justru, kecerdasan yang diukur oleh unas nyaris tidak ada gunanya di dunia kerja mau pun masyarakat umum. Coba saja, mana ada perusahaan yang menerima pekerja dengan melihat nilai unas dari calon pekerja tersebut. Demikian juga untuk hidup di masyarakat, pelajaran-pelajaran yg di-unas-kan sangat kecil relevansinya.

Jadi, kita patut heran, mengapa pemerintah terus ngotot mengadakan unas ?

Sebagai penutup tulisan ini, saya ingin mengemukakan apa yang disampaikan oleh sosiolog Imam Prasodjo di dalah satu TV swasta. Kira-kira begini singkatnya :”Sebelum pemerintah melakukan standardisasi pada murid-murid, harusnya melakukan standardisasi terhadap fasilitas-fasilitas pendidikan yang ada. Pemerintah harus melengkapi fasilitas-fasilitas yang kurang standard di sekolah-sekolah. Jika belum mampu melakukan upaya melengkapi fasilitas pendidikan yang ada hingga mencapai standard, maka tidak selayaknya pemerintah melakukan standardisasi pada murid-murid.”

Dan jika belum mampu menstandardkan fasilitas pendidikan dan masih ngotot menstandardisasikan murid-murid, maka pengambil kebijakan yang ngotot tetap melaksanakan unas ini harus distandardkan dulu otaknya. Jangan-jangan mereka ini gradenya sebagai pengambil kebijakan memang di bawah standard.

Pada tanggal 1 oktober 2009 lalu, bangsa ini punya hajatan besar, yakni acara pelantikan anggota DPR periode 2009 – 2014. Hajatan ini disebut besar karena menelan biaya 11 miliar, sebuah angka fantastis untuk sebuah acara pelantikan.
“Total keseluruhan sekitar Rp 11 miliar paling banyak untuk transportasi, hotel, dan uang saku,” kata Sekjen KPU Suripto Bambang Setyadi, di Jakarta, Senin (7/9). ( Pikiran Rakyat edisi 8 September 2009 ).
Rakyat banyak dilarang ngiler, apalagi protes atas besarnya anggaran tersebut. Kita harus ikhlas. Pasalnya, mereka yang dilantik adalah para warga negara yang terhormat. Bukan warga negara biasa. Warga Negara biasa seperti kita hanya berhak berharap, berharap ketinggian budi dari mereka yang terhormat itu. Kita hanya bisa berharap mereka akan benar-benar menjadi wakil kita yang akan membela kepentingan-kepentingan kita sebagaimana yang mereka janjikan di saat kampanye legislatif  tempo hari.
Kita tentu tidak ingin lagi melihat perilaku-perilaku memuakkan dari para anggota DPR yang terhormat itu. Seperti perilaku korupsi dan sogok-menyogok ( lihat note saya ‘Catatan Merah Anggota DPR 2004-2009, Fit And Proper Test yang Beraroma Suap dan Kepentingan Kelompok’ ), perilaku bermalas-malasan hingga banyak pekerjaan legislasi yang tak mampu diselesaikan ( lihat Setumpuk PR Buat DPR Baru, Antara edisi 7 Oktober 2009: http://www.antaranews.com/berita/1254922714/setumpuk-pr-buat-dpr-baru ), membuat undang-undang yang bertentangan dengan aspirasi rakyat banyak ( semisal UU BHP ) dan perilaku-perilaku lain yang merugikan bangsa secara keseluruhan.
Kita berharap mereka yang terhormat itu benar-benar mewakili dan memperjuangkan kepentingan kita. Oleh karena itu, kita ingin mereka punya saluran komunikasi dengan rakyat yang memilihnya, supaya rakyat tidak perlu berdemo ke gedung DPR atau DPRD ketika hendak menyampaikan aspirasinya.
Salah satu teman saya pernah ‘bermimpi’. Andai saja para anggota DPR atau DPRD membuka praktek seperti dokter di rumahnya masing-masing tentu mereka akan tahu benar apa yang menjadi harapan dari konstituen pendukungnya. Maksudnya praktek di sini adalah mereka, pada hari-hari dan jam tertentu dalam satu minggu, menyediakan diri di rumahnya masing-masing untuk menerima kedatangan warga sekitarnya yang ingin menyampaikan aspirasi.
Dengan adanya ‘jam praktek’ seperti ini, jalinan hati dengan konstituennya akan terbangun sangat intens. Selain, tentu saja, mereka akan lebih tepat dalam menangkap aspirasi rakyatnya. Namun, saya yakin, tidak semua anggota DPR dan DPRD mampu ( mau ? ) melakukan ini. Hanya mereka yang amanah dan menjaga kemuliaan pribadinya yang mampu melakukan.

Reformasi di bidang pendidikan dari teacher centered ke student centered telah mengakibatkan banyak perubahan di dunia pendidikan. Yang pertama terkena imbas dari arus reformasi tersebut tentunya adalah proses belajar mengajar ( PBM ) karena PBM ini merupakan salah satu esensi dalam dunia pendidikan. PBM yang selama ini berparadigmakan behaviorisme kini bergeser ke konstruktivisme.
Inti dari pergeseran paradigma itu adalah jika sebelumnya PBM dipandang sebagai penuangan berbagai pengetahuan dari pengajar ke pembelajar, maka dengan konstruktivisme PBM dipandang sebagai upaya membantu pembelajar merekonstruksi berbagai pengalaman belajar yang diperolehnya. Sebagaimana dikemukakan oleh Duffy dan Jonassen (1992) bahwa pengkonstruksian pengetahuan merupakan proses desain yang difasilitasi pada saat mahasiswa secara aktif mendesain pengetahuan. Mahasiswa menjadi desainer pengetahuan ketika ia memfokuskan pada tujuan untuk membangun pengetahuan, struktur yang mendasarinya, mengembangkan model, serta menggunakan argumen-argumen yang diperlukan oleh masalah pokok bagi penyesuaian desainnya.Pembelajaran dengan paradigma baru ini memiliki keunggulan dibandingkan model behaviorisme. Seperti yang ditegaskan oleh Jonassen dkk. (1996), memproduksi pengetahuan lewat aktivitas pembelajaran dan penilaian merupakan bentuk yang paling komplit dan memberdayakan dari konstruktivisme. Dengan mengkonstruksi mahasiswa akan memperoleh pengetahuan yang serba lebih; sebaliknya, jika pembelajaran hanya didudukkan sebagai kontainer pencurahan pengetahuan, mahasiswa akan memperoleh pengetahuan yang statis dan ‘kering’.
Perubahan paradigma dalam PBM ini otomatis berimplikasi pada berbagai kegiatan yang berkaitan dengan PBM. Salah satunya adalah terhadap proses penilaian dalam PBM. Dalam behaviorisme, proses belajar merupakan preses pencurahan pengetahuan ke dalam otak pembelajar. Maka, penilaian ditujukan untuk mengukur seberapa besar pengetahuan tersebut mampu dikuasai oleh pembelajar. Oleh karena itu, penilaian ini dilakukan pada akhir sessi PBM. Artinya, behaviorisme melakukan penilaian pada hasil PBM yang dijalani oleh pembelajar. Sebaliknya, konstruktivistime melakukan penilaian selama PBM berjalan. Jika pembelajaran dipandang sebagai proses pengkonstruksian pengalaman belajar, maka penilaian dalam PBM mestinya didesain agar mampu mengoptimalisasikan serta menggambarkan interaksi antara pembelajar dengan pengalaman belajar yang dikonstruksinya itu. Dalam diskursus yang berkembang, penilaian yang sesuai dengan ini adalah penilaian portofolio.

Pengertian Portofolio
Secara etimologi, portofolio berasal dari bahasa Inggris, yang artinya dokumen atau kumpulan surat-surat. Dapat diartikan juga sebagai kumpulan kertas-kertas berharga dari suatu pekerjaan tertentu.
Sebelum digunakan sebagai model penilaian di dalam dunia pendidikan, portofolio ini telah lama digunakan di kalangan seniman. Mereka menggunakan portofolio untuk menunjukkan karya-karya terbaik mereka bagi berbagai macam tujuan, misalkan untuk mendapatkan persetujuan dari galeri-galeri yang akan menampilkan karya-karya mereka atau untuk diberikan kepada para kolektor. Artinya, portofolio ini digunakan sebagai sarana promosi bagi para penciptanya. Dengan demikian, yang ditampilkan sebagai portofolio tentulah karya-karya terbaik dari si seniman. Maka, kalangan tertentu mengartikan portofolio merupakan kumpulan karya-karya terbaik.
Dengan pengertian seperti maka portofolio bisa digunakan baik oleh penilaian yang berbasis behavioristik maupun penilaian yang berbasis konstruktivistik. Penilaian yang berlandaskan behavioristik menekankan pada respon pasif, keterampilan secara terpisah, dan biasanya menggunakan paper and pencil test. Penilaian yang behavioristik cenderung menuntut satu jawaban yang, hal ini karena pengetahuan, bagi behaviorist, dipandang bersifat tetap. Penilaian lebih ditujukan untuk mengukur pemerolehan hasil pengetahuan, karena itu bentuk penilaiannya adalah mengukur seberapa banyak pembelajar dapat mengungkap kembali berbagai pengetahuan yang diperoleh ( yang biasanya berasal dari curahan pengajar ) dalam PBM. Karena orientasinya pada hasil, maka proses penilaian dilakukan pada akhir proses. Dan yang lebih fatal lagi, pembelajar tidak pernah dilibatkan dalam proses penilaian tersebut. Biasanya, hasil penilaian ini berbentuk angka atau huruf. Misalnya, rentangan 1 sampai 4; 1 sampai 10; 1 sampai 100 atau huruf E sampai A.
Model penilaian ala behaviorisme tersebut terbukti membawa beberapa mudhlarat. Pertama, karena orientasinya pada hasil, mengakibatkan banyak pembelajar kurang menghargai atau tidak memahami pentingnya proses belajar. Hal ini mengakibatkan timbulnya kecurangan-kecurangan selama proses penilaian berlangsung. Bagi kelompok pembelajar ini, yang penting nilainya bagus. Apapun caranya untuk memperoleh nilai bagus tersebut, bukanlah masalah. Selaian itu, penilaian model behaviorisme tidak menyertakan pembelajar dalam proses penilaian ini. Pembelajar tidak terlalu paham apa yang dimaksud dengan angka 1,50 atau huruf D yang diberikan oleh penilai. Artinya, pembelajar tidak mengerti mengapa ia diberi nilai seperti itu dan apa yang harus dilakukan dengan nilai-nilai tersebut. Yang pasti, siswa yang mendapat nilai E lebih bodoh dari siswa yang mendapat nilai B.
Di saat diskursus tentang portofolio ini mengemuka belakangan ini, para behaviorist juga tak mau ketinggalan. Mereka juga mengembangkan model penilaian portofolio. Tapi, mereka juga tidak mau bergeser dari model terdahulu, yakni berorientasi pada hasil. Perhatikan difinisi portofolio yang berikut :
Portofolio merupakan kumpulan hasil karya siswa sebagai hasil belajarnya. Portofolio, selain sangat bermanfaat dalam memberikan informasi mengenai kemampuan dan pemahaman siswa serta memberikan gambaran mengenai sikap dan minat siswa terhadap pelajaran yang diberikan, juga dapat menunjukkan pencapaian atau peningkatan yang diperoleh siswa dari proses pembelajaran. (Stiggins, 1994 dalam Mangkoesapoetra, 2004). Dengan pandangan seperti ini, mengacu pada hasil seberapa banyak pembelajar mampu menumpuk pengetahuan dalam otaknya, maka tugas portofolio biasanya berupa pekerjaan rumah yang isinya menerjemahkan, merangkum, mengerjakan soal-soal latihan dan semacamnya. Dengan tugas-tugas semacam itu, pembelajar pasti mengalami kejenuhan,bahkan stress. Hal ini karena mereka tidak diberi “ruang” untuk berkreatifitas atau berkesplorasi.
Konstruktivistik memiliki sudut pandang yang berbeda terhadap penilaian portofolio ini. Jika para behaviorist memandang bahwa pengetahuan bersifat objektif, pasti, dan tetap–tidak berubah. Teori konstruktivistik memandang bahwa pengetahuan dibangun oleh manusia sedikit demi sedikit, yang hasilnya diperluas melalui konteks yang terbatas (sempit) dan tidak sekonyong- konyong. Pengetahuan bukanlah seperangkat fakta-fakta, konsep, atau kaidah yang siap untuk diambil dan diingat. Manusia harus mengkonstruksi pengetahuan itu dan memberi makna melalui pengalaman nyata. Karena itu, menurut teori konstruktivistik, pengetahuan adalah non-objektif, bersifat temporer, selalu berubah, dan tidak menentu (Brooks & Brooks, 1993).
Dengan pemahaman mengenai pengetahuan seperti itu, para konstruktivis berpandangan bahwa belajar merupakan penyusunan pengetahuan, aktivitas kolaboratif, serta refleksi dan interpretasi dari pengalaman yang dilakukan pembelajar. Untuk itu, pembelajar harus dilatih memecahkan masalah, menemukan sesuatu yang berguna bagi dirinya dan menemukan ide-ide sebagai hasil dari pergulatannya dengan berbagai pengalaman belajarnya. Dari pengalaman ini pembelajar akan menemukan atau mengkonstruksi pengetahuannya sendiri, bukan menerima pengetahuan dari pengajar. Bagi konstruktivist, dalam belajar, yang dipentingkan adalah bagaimana strategi memperoleh pengetahuan, bukan seberapa banyak pembelajar memperoleh pengetahuan.
Konstruktivistik memandang bahwa penilaian merupakan bagian utuh dari belajar, untuk itu pembelajaran dilaksanakan dengan cara memberikan tugas-tugas yang menuntut aktivitas belajar yang bermakna serta menerapkan apa yang dipelajari dalam konteks nyata (periksa Reeves & Okey, 1996). Implikasi dari cara pandang seperti itu adalah penilaian bukanlah lagi mengukur seberapa banyak pembelajar mampu mengemukakan kembali berbagai pengetahuan yang dikuasai. Dalam pengajaran yang konstruktivistik, penilaian haruslah mendukung upaya pembelajar menguasai strategi memperoleh pengetahuan. Karena itu, proses penilaian haruslah dilakukan selama proses pembelajar melakukan berbagai pengalaman belajarnya, bukan di akhir PBM. Dengan demikian pembelajar tidak akan merasa dihakimi oleh pengajar tetapi dibantu untuk mencapai apa yang diharapkan.
Dengan tuntutan penilaian seperti itu, maka penilaian portofolio dalam konstruktivistik bukan lagi berbentuk penilaian kumpulan hasil karya terbaik pembelajar. Karena, penilaian terhadap karya terbaik tersebut tetaplah berorientasi pada hasil. Penilaian portofolio dalam konstruktivistik digunakan untuk memantau kegiatan dan kemajuan hasil belajar pembelajar selama PBM berlangsung dan hasilnya menjadi bahan masukan untuk perbaikan pembelajaran lebih lanjut.
Jika hasil penilaian berbentuk angka atau huruf sebagaimana dilakukan oleh kalangan behaviorist di atas, maka tidaklah mungkin bisa digunakan sebagai masukan untuk perbaikan pembelajaran lebih lanjut. Hasil penilaian mestinya berupa catatan tentang apa yang belum dikuasai dan apa yang harus dilakukan oleh pembelajar; kemana mencari nara sumber atau sumber belajar yang terjangkau; sikap-sikap apa yang harus dikembangkan oleh pembelajar ( karena seringkali kegagalan dalam belajar disebabkan oleh sikap yang salah ); dan lain sebagainya.
Yang perlu diperhatikan dalam implementasi penilaian portofolio berbasis konstruktivistik ini adalah model ini merupakan hal baru bagi pembelajar kita. Karena itu, sebelum diimplementasikan haruslah dijelaskan lebih dulu kepada mereka apa yang dimaksud dengan penilaian model ini, apa tujuannya dan apa manfaatnya bagi mereka. Setelah itu, perlu pula dijelaskan mengenai tujuan dan indikator keberhasilan, tema dan jadwal waktu penyelesaian, format dan cakupan setiap tugas.
Selain menginformasikan berbagai hal di atas, antara pembelajar dan pengajar harus memegang dokumentasi format penilaian yang sama. Hal ini bertujuan agar selama proses penilaian dalam penyelesaian tugas-tugas portofolio tersebut, mereka memiliki pemahaman yang sama terhadap hasil penilaian yang dilakukan oleh pengajar. Selain itu, dengan memegang dokumen penilaian, pembelejar akan mengetahui seberapa jauh pencapaian keberhasilannya dalam menyelesaikan tugas portofolionya dan juga akan mengetahui apa saja yang harus dilakukan untuk memperbaiki kinerjanya.
Satu hal yang juga tak kalah pentingnya adalah bahwa pengajar harus memberi waktu konsultasi ( selama konsultasi ini belum menjadi kebiasaan pembelajar, pengajar harus mewajibkan adanya konsultasi ini ) minimal 3 kali selama masa penyelesaian tugas tersebut. Mengapa hal ini penting, karena orientasi penilaian ada pada proses, bukan hasil. Saat konsultasi tersebut pengajar melakukan penilaian dan feedback kepada pembelajar. Semakin banyak pembelajar melakukan konsultasi, karya yang dihasilkan akan semakin baik.

“SMK Swasta Gugat SMKN” demikian judul salah satu berita yang dimuat Radar Malang edisi 8 Juli 2009. Dalam berita tersebut disebutkan bahwa sekitar 20 kepala SMK swasta di Kota Malang akan menggugat secara perdata dan pidana kepala SMKN di Kota Malang. Mereka menilai apa yang dilakukan SMKN dalam menerima siswa baru (PSB) tahun ini sudah dianggap melanggar aturan.

Rencana gugatan tersebut diakibatkan adanya temuan-temuan mengenai pelanggaran yang dilakukan oleh SMKN dalam penerimaan siswa baru. Pelanggaran-pelanggaran tersebut dirasakan sangat merugikan sekolah-sekolah swasta.

“Beberapa kegiatan yang dianggap melanggar itu antara lain, menerima siswa SMP yang tidak lulus ujian nasional (UN). Banyak SMK negeri meneriam siswa yang tidak lulus. Sekolah masih menunggu hingga lulus ujian paket B. Kemudian soal NUN terendah. Dalam surat edaran kepala dinas pendidikan Kota Malang nomor 422/3412/35.73.307/2009 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru SMP, SMA, dan SMK Kota Malang tahun 2009/2010 dijelaskan NUN terendahnya adalah rata-rata 8,00. Tetapi, banyak SMKN yang menerima siswa dengan rata-rata NUN di bawah itu. Dugaan pelanggaran berikutnya adalah membuka kelas melebihi jatah siswa. Yakni, jumlah siswa dalam kelas untuk kelas RSBI maksimal 24 siswa dan sekolah-sekolah standar nasional (SSN) maksimal 32 siswa.” (Radar Malang edisi 8 Juli 2009 ).

Sebenarnya, sekolah-sekolah swasta di kota Malang ini sudah merasakan gerah oleh perilaku kepala-kepala SMKN tersebut sejak 2 tahun lalu. Pasalnya, akibat ‘rakusnya’ sekolah-sekolah negeri dalam meraup siswa baru, beberapa sekolah swasta tidak mendapat murid. Akibatnya banyak sekolah-sekolah swasta ‘bertumbangan’. Tahun kemarin, ada 7 SMK swasta yang terpaksa harus tutup karena tidak mendapatkan siswa baru. Jika perilaku ‘rakus’ SMKN diteruskan lagi tahun ini, diperkirakan akan ada 10 SMK swasta lagi yang bakal tutup. Hal serupa juga dialami oleh SMA dan SMP swasta.

Sebagai gambaran perilaku rakus tersebut, salah seorang teman saya yang guru di salah satu SMKN di kota Malang, mengeluh kepada saya, karena SMKN nya rata-rata setiap tahun menerima tak kurang dari 30 kelas untuk siswa baru. Akibatnya, sebagian siswanya harus dimasukkan sore hari. Apa yang membuat teman saya, guru yang telah berstatus PNS tersebut, adalah dia harus mengajar lebih dari 30 jam per minggu. Sebagian siswa harus masuk sore hari karena jumlah kelasnya tak mencukupi untuk dimasukkan pagi semuanya.

Barangkali kita semua telah mahfum sekolah siang itu biasanya jumlah jam belajarnya jauh berkurang dibandingkan sekolah masuk pagi. Ini kan sangat merugikan masyarakat, terutama para murid itu sendiri. Belum lagi jika yang mengajar kelas sore itu adalah guru-guru yang sejak pagi juga telah mengajar. Kita tentu bisa membayangkan, bagaimana kualitas pembelajaran yang akan dihasilkan oleh lembaga pendidikan yang jumlah jam belajarnya relatif lebih sedikit dan diajar oleh guru-guru yang telah kelelahan.

Jadi, perilaku rakus tersebut, selain merugikan sekolah-sekolah swasta, juga merugikan masyarakat, terutama siswa-siswa yang ‘dipaksa’ harus sekolah masuk siang. Dan hal ini, akan bermuara pada merosotnya kualitas pendidikan di kota yang telah terlanjur menyebut dirinya sebagai kota pendidikan ini.

Kembali ke soal rencana gugatan kepada kepala-kepala SMKN di kota Malang di atas, barangkali setiap elemen di kota Malang harus mendukung rencana gugatan yang dilakukan oleh sekitar 20 kepala SMK swasta di kota Malang itu. Karena kebijakan rakus yang dilakukan oleh para kepala SMKN tersebut jelas-jelas membawa banyak mudharat daripada kebaikan. Selain itu, juga dapat menjadi pembelajaran bagi daerah-daerah lain yang mengalami nasib serupa.

Barangkali jika gugatan itu jadi dilaksanakan, kita akan mengetahui apa motivasi beberapa kepala SMKN di Malang ini sampai begitu rakus dalam mencari siswa. Adakah ‘kebijakan siluman’ yang membuat mereka menjadi begitu rakus ? Lalu, kita juga ingin tahu seberapa besar komitmen mereka dalam mencerdaskan anak-anak bangsa ini ? Adakah motivasi lain dari beberapa kepala SMKN kota Malang itu selain bertujuan memajukan dunia pendidikan di kota Malang ? Dan , saya yakin, akan banyak pertanyaan lain yang akan terbongkar jika gugatan ke PTUN itu benar-benar dilaksanakan.

Jika sebelumnya Sungkowo, Direktur Pembinaan SMA Ditjen Pendidikan Dasar dan Menengah (Dikdasmen) Depdiknas, melemparkan ‘bola panas’ perkara terjadinya kecurangan unas pada siswa, kini giliran bosnya, mendiknas Bambang Sudibyo yang ‘berakrobat’ serupa. Dalam salah satu berita yang ditayangkan Jawa Pos edisi sabtu, 6 Juni 2009, si bos melemparkan kasus kecurangan unas ini kepada BSNP :

Menteri Pendidikan Nasional (Mendiknas) Bambang Sudibyo, tampaknya, tidak peduli lagi terhadap masalah ujian nasional (unas). Dia berusaha melempar kasus yang menyebabkan lima ribu siswa terancam tidak lulus itu kepada Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP).

Bukankah keputusan unas ulang dikeluarkan setelah BSNP melapor kepada Mendiknas? ”Jangan tanya saya, tanya BSNP saja,” katanya.

Sikap yang ditunjukkan Mendiknas kita ini sangat memprihatinkan. Bagaimana mungkin bisa lempar tanggung-jawab seperti itu, padahal sebelumnya beliau ini adalah sosok yang paling ngotot memperjuangkan dan mempromosikan perlunya unas dilaksanakan di Indonesia ini. Kita jadi bertanya-tanya, apa yang sedang terpikir di benak beliau ini. Apakah sedang bingung ? Mau menyelamatkan muka ? Atau ingin menunjukkan kepada kita bahwa keputusan adanya unas bukanlah kehendaknya, tetapi karena adanya ‘paksaan’ dari pihak lain ?

Tetapi, apa pun latar belakang sikap beliau, rasanya tak pantas jika sosok yang paling bertanggung-jawab atas ‘merah-hijaunya’ pendidikan di negeri ini justru merasa tidak tahu menahu atas ‘bencana’ di atas. Nilai kepribadian apa yang bisa dicontohkan kepada murid-murid di Indonesia oleh beliau ? Apa mau mencontohkan kepada anak muda sebuah sikap yang suka melempar tanggun-jawab ?

Kita memang tidak terlalu berharap Mendiknas mundur dari jabatannya karena kasus kecurangan ini. Toh sebentar lagi juga sudah tidak jadi Mendiknas. Yang kita harapkan adalah adanya keputusan cepat yang diambil oleh Mendiknas dalam menghadapi masalah ini. Janganlah terlalu lama menggantung nasib siswa-siswa yang terlanjur dicap berbuat curang dalam pelaksanaan unas. Karena, sebentar lagi sudah masa pendaftaran masuk ke PTN, mereka masih harus mempersiapkan diri, baik fisik mau pun mental, untuk mengikuti seleksi masuk PTN. Kita khawatir kalau terlalu lama dibiarkan dalam situasi yang tidak pasti, akan merugikan mereka dalam ajang seleksi masuk PTN nanti.

Belum lagi dengan siswa-siswa yang sudah diterima di beberapa PTN melalu jalur Penelusuran Bakat Swadana ( dulu PMDK ) yang tiba-tiba dibatalkan alias tidak jadi diterima di PTN yang mereka pilih. Betapa malu dan kecewa mereka dan orang tua mereka. Tidakkah ini bisa menyebabkan trauma ? Padahal mereka ini adalah siswa-siswa yang digolongkan berprestasi selama 3 tahun masa studi mereka. Patutkah kader-kader bangsa yang memiliki prestasi di atas rata-rata ini ‘dihempaskan’ gara-gara kasus kecurangan ini ?

Hal lain yang patut segera mendapat respon Mendiknas adalah sikap dan keputusan yang diambil oleh beberapa rektor PTN yang tidak mau menerima lulusan dari sekolah-sekolah yang dianggap melakukan kecurangan sampai beberapa tahun ke depan. Artinya, siswa-siswa yang sekarang sedang berada di kelas X dan XI tidak akan ‘diijinkan’ memasuki PTN-PTN tersebut. Salah mereka ini apa kok sampai haknya memasuki PTN tertentu dibatasi ? Apakah ini tidak melanggar HAM ?

Lebih dari semua itu, stigmatisasi terhadap siswa-siswa yang sedang mengalami nasib sial tersebut telah menempatkan mereka sebagai pihak terfitnah. Padahal, belum ada penyelidikan yang mendalam dan sungguh-sungguh atas kasus ini. Benarkah semua dari 5000 siswa yang berasal dari 34 SMA dan 19 SMP telah berbuat kesalahan  ? Tentu belum bisa kita memberi vonis kepada mereka selama belum dilakukan investigasi yang sungguh-sungguh. Yang pasti, saat ini, ke 5000 siswa tersebut mengalami tekanan oleh rasa malu yang luar biasa, rasa ketidakpastian dan bisa jadi juga merasa terteror. Akankah kita rela membiarkan nasib anak bangsa ini dalam situasi seperti itu tanpa ada penyelesaian segera ?

Saat ini kita hanya bisa menunggu keputusan pemerintah, yang dalam hal ini Mendiknas, dalam menangani masalah tersebut sebijaksana mungkin. Kita tidak ingin Mendiknas Bambang Sudibyo yang sebentar lagi pensiun menjadi Mendiknas meninggalkan masalah nasional yang akan dicatat sebagai noktah hitam dalam sejarah pendidikan nasional kita.

Dunia pendidikan kita kembali dibikin malu oleh kecurangan pada saat unas, yang berbuntut 19 SMA muridnya tidak lulus 100%. Peristiwa curang semacam ini sebenarnya bukan barang baru dalam pelaksanaan unas kita. Cuma, kali ini mungkin yang paling dahsyat. Bayangkan, seluruh murid kelas XII di 19 SMA melakukan kecurangan berjamaah. ( Kalo yang ketahuan 19 sekolah, yang nggak ketahuan berapa ya ? )

Anggaran cukup besar telah disiapkan untuk pelaksanaan unas itu, baik yang berasal dari pemerintah mau pun dari masyarakat. Sebagai catatan : meski pemerintah gembar-gembor bahwa masyarakat tidak dipungut biaya untuk pelaksanaan unas, toh kenyataan masyarakat harus membayar juga supaya anaknya bisa mengikuti unas. Ini terutama terjadi pada sekolah-sekolah swasta. Perlu diketahui, untuk pelaksanaan unas ini, sekolah-sekolah swasta harus menyetor sejumlah uang ke panitia sub rayon masing-masing. Ketua sub rayon ini biasanya adalah berasal dari sekolah-sekolah negeri.

Anggaran untuk unas ini digunakan mulai dari pembuatan soal, pencetakan soal dan LJK, biaya keamanan, biaya melibatkan unsur PT, dan lain-lain. Menjelang pelaksanaan unas, diknas menjamin keamanan dari pelaksanaan unas ini. Mereka membual bahwa untuk melakukan kecurangan pada saat unas adalah sangat sulit karena sistem keamanannya sangat ketat. Tapi, apa kenyataannya ? Kecurangan terus berlanjut dan tak pernah surut. Drama seperti ini selalu terjadi setiap tahun saat pelaksanaan unas.

Barangkali yang menjadi ganjalan bagi benak kita adalah anggaran diknas yang amat besar kok hanya berakibat sekolah-sekolah mendidik murid-murid kita menjadi ‘maling’ ya ? Penulis amat sangat yakin jika kita semua telah paham jawabannya, terutama pejabat-pejabat diknas tentunya. Dengan unas, proses pembelajaran yang berlangsung selama 3 tahun, keberhasilannya hanya ‘dilihat’ selama beberapa hari selama pelaksanaan unas. Tentu saja ini menyebabkan murid mau pun sekolah tidak ingin “jatuh” ( muridnya banyak yang tidak lulus ) hanya karena unas. Maka, tidak perlu heran jika kemudian banyak sekolah ‘mengajari’ murid-muridnya berbuat curang dalam mengerjakan soal-soal unas.

Saya juga sangat yakin jika pejabat-pejabat diknas sangat memahami hal ini. Tapi mengapa pendekatan yang mereka lakukan hanyalah sebatas pada tataran pengamanan ? Mengapa mereka tidak melakukan refleksi atas unas, apakah dengan pelaksanaan unas ini kualitas pendidikan nasional kita akan meningkat ? Apakah unas ini sesuai dengan nilai-nilai yang ada dalam paedagogiek? Apakah tidak ada cara lain untuk mendongkrak kualitas pendidikan kita selain melalui unas ?

Tapi mohon maklum bahwa kebiasaan melakukan refleksi seperti itu bukanlah kebiasaan pejabat-pejabat diknas. Kalau di luar negeri kita sering mendengar seorang pejabat tinggi mengundurkan diri hanya karena kesalahan yang dilakukan stafnya. Maka di Indonesia ini justru situasinya terbalik. Coba saja Anda ikuti perkembangan kasus ini di media masa, pasti tidak akan ada seorang pejabat pun yang mau mengakui kesalahan atas kasus di atas. Justru yang terjadi sebaliknya, mereka lebih sibuk mencari kambing hitam. Tujuannya jelas, menyelamatkan mukanya sendiri atau muka atasannya atau muka instansinya. Contohnya baca berita berikut ini:

Sungkowo menyayangkan kenapa masalah itu bisa terjadi. Apalagi, kata dia, SMAN 2 Ngawi dan SMAN Wungu, Madiun, berstatus rintisan sekolah bertaraf internasional (RSBI). Kemampuan siswanya notabene di atas rata-rata. ”Sekolah-sekolah itu kan favorit. Sayang, kenapa siswanya harus mempercayai kunci jawaban,” ujarnya.

Sungkowo justru menyalahkan siswa. Menurut dia, pihaknya berkali-kali mengimbau siswa agar tidak memercayai kunci jawaban. Apalagi, kata dia, standar kelulusan unas sejatinya tidak begitu tinggi. Nilai minimal rata-rata unas tahun ini hanya dipatok 5,50. Dengan patokan itu, tingkat ketidaklulusan unas di Indonesia diprediksi sekitar tujuh persen. ( Jawa Pos, edisi senin, 1 Juni 2009 ).

Terus terang, membaca berita ini saya jadi geli sendiri. Bagaimana mungkin si Sungkowo, Direktur Pembinaan SMA Ditjen Pendidikan Dasar dan Menengah (Dikdasmen) Depdiknas , bisa menyalahkan siswa. Jika yang melakukan satu dua siswa sih pantes mereka dipersalahkan. Tapi ini yang melakukan seluruh siswa kelas XII dari 19 sekolah. Dengan kesalahan yang begitu masif, pantaskah hanya melihat kesalahan ini dari sudut siswa belaka ? Kenapa tidak dicoba cari sumber kesalahan yang lebih mendasar ?

Saya jadi teringat dongeng yang pernah dicaeritakan pada saya sewaktu kecil dulu. Ada seorang tukang kayu yang memproduksi kursi. Di desa si tukang kayu itu, kursi bikinan tukang tersebut adalah yang terbaik. Sehingga, banyaklah pelanggannya. Karena pelanggannya banyak, si tukang kayu mulai menjadi sombong. Di desa itu, tidak akan pernah ada tukang lain yang mampu menggungguli produk kursinya, meski jika dibanding dengan kursi buatan tukang lain dari desa sebelah, kursi buatan tukang kayu tersebut kualitasnya jauh di bawahnya.

Suatu hari, pagi-pagi sekali, datanglah seseorang dari desa tersebut hendak membeli kursi. Maka dipilihlah satu kursi yang kelihatan berkualitas baik. Sebelum terjadi transaksi, calon pembeli mencoba duduk di kursi yang akan dibelinya. Begitu diduduki, kursi itu langsung ambruk. Si tukang kayu dan calon pembeli sama-sama terkejut. Calon pembeli pun marah-marah pada sang tukang kayu. Dia katakan bahwa kursi hasil bikinan tukang kayu tersebut sungguh tidak berkualitas dan sangat tidak layak jual. Si tukang kayu tidak menjawab sepatah kata pun. Diam seribu bahasa.

Sepeninggal calon pembeli, tukang kayu mendekati kursi yang rusak tadi dengan perasaan geram. Lalu dia lampiaskan kemarahannya pada kursi itu, “Dasar kursi goblok. Tidak ngerti aturan. Kamu telah mempermalukan aku di muka calon pembeliku. Aku heran, bagaimana kau bisa bertindak bodoh seperti ini ? “

Seharian penuh si tukang kayu memaki-maki kursi yang dianggapnya telah mempermalukan dirinya. Si tukang kayu tidak pernah mencoba menginstropeksi dirinya. Apakah metodenya dalam membuat kursi salah ? Bahan baku yang dipilihnya jelek ? Konstruksi kursi bikinannya kurang baik ? Atau yang lain. Barangkali karena telah merasa menjadi ‘raja kursi’, maka dia enggan untuk melakukan instropeksi.

Apa bedanya perilaku tukang kayu itu dengan pernyataan Bapak Sungkowo di atas ?

Setiap tanggal 2 Mei kita selalu memperingati Hari Pendidikan Nasional ( Hardiknas ). Dipilihnya 2 Mei sebagai Hardiknas adalah dikaitkan dengan kelahiran seorang tokoh nasional yang telah banyak berjasa dalam memajukan bangsa kita, terutama di bidang pendidikan. Tokoh tersebut adalah Ki Hajar Dewantoro, yang namanya kecilnya Raden Mas Soewardi Soeryoningrat.
Ki Hajar Dewantoro dilahirkan di Yogyakarta pada tanggal 2 Mei 1889. Ia berasal dari keluarga keraton, Puro Paku Alaman, Yogyakarta. Nama Ki Hajar Dewantoro mulai ia gunakan sejak berusia 40 tahun menurut hitungan tahun Caka. Sejak saat itu gelar kebangsawanannya tidak pernah dipergunakannya lagi. Tujuannya, supaya lebih bebas dekat dan bergaul dengan rakyat, baik secara fisik maupun hatinya.
Sejarah hidupnya diwarnai dengan berbagai pergolakan perjuangan demi nusa dan bangsanya. Ia merupakan penulis yang piawai. Karena itu, ia mengambil profesi wartawan. Ia bekerja dibeberapa surat kabar antara lain Sedyotomo, Midden Java, De Express, Oetoesan Hindia, Kaoem Moeda, Tjahaja Timoer dan Poesara. Melalui tulisan-tulisannya ia mengobarkan semangat kebangsaan kepada para pembacanya. Di samping sebagai wartawan, ia juga aktif dalam organisasi social dan politik. Di dalam organisasi semacam ini, ia merasa lebih bias mengkongkritkan ide-ide kebangsaannya.
Pada tahun 1908, ia aktif di dalam organisasi Boedi Oetomo pada seksi propaganda. Di situ, ia dengan penuh semangat membangkitkan kesadaran masyarakat akan pentingnya rasa persatuan dan kesatuan sebagai sebuah bangsa. Kemudian, pada tanggal 25 Desember 1912, bersama dengan dr. Douwes Dekker dan dr Cipto Mangoenkoesoemo, ia mendirikan Indische Partij, yang merupakan partai politik pertama yang berpaham nasionalis Indonesia, yang bertujuan mencapai Indonesia merdeka. Namun, Indische Partij kesulitan mencari status badan hukum.
Setelah pulang dari pengasingan, bersama rekan-rekan seperjuangannya, pada 3 Juli 1922, Ki Hajar Dewantoro mendirikan perguruan yang berwatak nasional, Nationaal Onderwijs Instituut Tamansiswa (Perguruan Nasional Tamansiswa). Perguruan ini sangat menekankan pendidikan rasa kebangsaan kepada peserta didik agar mereka mencintai bangsa dan tanah air dan berjuang untuk memperoleh kemerdekaan. Bagi Ki Hajar Dewantoro, Taman Siswa adalah badan perjuangan kebudayaan dan pembangunan masyarakat yang menggunakan pendidikan untuk mencapai cita-cita kebangsaannya. Pendidikan bukanlah menjadi tujuan akhir, melainkan sebagai sarana perjuangan untuk mewujudkan manusia Indonesia yang merdeka. Merdeka artinya tidak terjajah secara fisik, budaya, ekonomi, politik dan intelek. Oleh karena itu, pendidikan harus bisa memerdekakan peserta didik dari kebergantungan kepada pihak lain, melalui pendidikan anak-anak dilatih mampu bersandar pada kekuatannya sendiri.
Jadi, melalui pendidikan, Ki Hajar Dewantoro bermaksud menjunjung derajad bangsa Indonesia. Upaya ini akan berhasil jika dimulai dari segenap lapisan rakyat. Bukan hanya bagi segelintir elit. Sebagaimana kita ketahui, sebelumnya pendidikan hanya diperuntukkan bagi segelintir anak-anak bangsa Belanda dan priyayi pribumi. Rakyat merupakan sumber kekuatan untuk memerdekakan bangsanya. Oleh karena itu, rakyat harus mendapatkan pengajaran secara merata, tanpa pilih kasih, agar pandai melakukan upaya bagi kemakmuran bangsanya. Apabila sebuah bangsa menajdi makmur, ia akan menjadi bangsa yang merdeka.
Di dalam mendidik, Ki Hajar Dewantoro berpandangan bahwa pendidikan merupakan tuntunan bagi berkembangnya anak-anak. Mereka adalah makhluk hidup yang memiliki kodrat dan potensi tumbuh dan berkembangnya masing-masing. Tugas pendidik adalah membantu mereka untuk menumbuh-kembangkan kodrat dan potensinya masing-masing untuk mencapai derajad optimal. Pendidik tidak bisa dan tidak boleh memaksakan kehendak bagi kodrat anak-anak seperti keinginan pendidik. Pemaksaan seperti ini identik dengan penjajahan. Seperti dikemukakan di atas, penajahan bertentangan dengan kodrat dan cita-cita pendidikan Ki Hajar Dewantoro.
Beliau memberi analog yang mudah dimengerti untuk ini. Seorang petani tidak bisa merubah padi menjadi jagung. Jika ia menanam padi, panennya pasti padi. Ia tidak bisa merubah kodrat tersebut. Apa yang bisa ia lakukan adalah menumbuhkan padi dengan memperbaiki tanahnya, memberinya pupuk, memeilhara tanamannya, dan menghilangkan hamanya.
Tugas pendidik relatif sama dengan petani. Ia hanya bisa membimbing anak-anak untuk mengembangkan kecerdasan, bakat dan segenap potensi anak didiknya bagi keberhasilan hidupnya di masa akan datang. Pendidik tidak bisa merubah kodrat kecerdasan, bakat dan potensi peserta didiknya. Setelah itu, pendidik juga harus membantu peserta didik menangkal pengaruh-pengaruh jahat ( hama ) yang bisa merusak dirinya, sehingga pertumbuhan dan perkembangannya bisa optimal.
Bersama dengan peringatan Hari Pendidikan Nasional ini, penulis ingin memajukan beberapa pertanyaan sebagai bahan refleksi buat dunia pendidikan kita. Apakah dunia pendidikan kita telah melakukan upaya-upaya penyadaran kepada peserta didik rasa persatuan dan kesatuan sebagai sebuah bangsa ? Apakah dunia pendidikan kita telah menanamkan kesadaran kemerdekaan pada peserta didiknya ? Apakah pendidikan kita diberikan kepada semua masyarakat tanpa pilih kasih, terutama antara rakyat yang kaya dan rakyat yang miskin ? Apakah para pendidik telah berperan sebagai pembimbing bagi peserta didik untuk mengembangkan kecerdasan, bakat dan segenap tanpa melakukan pemaksaan-pemaksaan ?
Barangkali jawaban atas pertanyaan-pertanyaan itu bisa digunakan sebagai bahan untuk mengkaji kembali pola pendidikan yang telah kita lakukan selama ini. Bukankah kita sering berkeluh-kesah mengenai kekeliruan-kekeliruan yang telah dilakukan oleh pendidikan kita selama ini ?

Setahun lalu, tepatnya 20 Mei 2008, Bangsa Indonesia memperingati Hari Kebangkitan Nasional ke 100. Peringatan itu dilakukan besar-besaran secara nasional. Tak tanggung-tanggung, pemerintah samapai membentuk panitia khusus untuk memperingati hari besar tersebut dan Presiden RI, Soesilo Bambang Yudhoyono, memberi sambutan yang cukup panjang pada acara pembukaan acara itu. Tujuan dari peringatan Hari Kebangkitan Nasional ( Harkitnas ) yang ke 100 adalah untuk menggelorakan kembali jiwa dan semangat kebangkitan nasional kepada segenap komponen bangsa. Tujuan akhir yang hendak dicapai melalui peringatan ini adalah memperkokoh Negara Kesatuan Republik Indonesia menuju Indonesia Jaya.

Di dalam sambutannya, secara eksplisit Presiden SBY mengemukakan :”Dan kita semua bertekad, memasuki abad ke 21 ini, Indonesia dapat benar-benar menjadi bangsa yang maju, yang kuat, an yang unggul. “ Bayangkan, betapa dahsyat cita-cita tersebut. Saya yakin, setiap warga negara Indonesia pasti punya impian seperti itu ? Tapi, bagaimana kenyataannya?

Beberapa bulan setelah acara spectakuler tersebut usai, semua masyarakat, dan mungkin juga para pemimpin bangsa ini, seolah telah melupakan acara yang juga diharapkan menjadi Kebangkitan Nasional Indonesia ke 2 ini. Para pemimpin, cendekiawan, ilmuwan, para politikus, tokoh masyarakat sampai rakyat biasa hampir tidak pernah menyebut-nyebut lagi acara peringatan hari besar nasional yang spektakuler tersebut. Mengapa ini bisa terjadi ? Hal ini karena visi yang dibawa tidak mampu dicerna oleh rakyat akibat terlalu abstrak. Coba bandingkan dengan yang terjadi pada tahun 1908 !

Pada tahun 1908, Di kampus Stovia Jakarta, Dr. Wahidin Soedirohoesodo, Dr. Goenawan dan Soewardi Soerjodiningrat mendirikan sebuah organisasi kebangsaan bernama Boedi Oetomo. Boedi Oetomo, saat itu, merupakan sebuah organisasi modern dengan cara pandang kebangsaan yang baru dan berbeda. Setelah melalui ‘pengembaraan mental’ yang intens, mereka menangkap sebuah visi bagi bangsa ini, yakni menggagas sebuah bangsa yang memiliki identitas diri.

Jika kita melihat masa sebelumnya, perlawanan-perlawanan yang dilakukan secara sporadis dan bersifat lokal, maka sesungguhnya kemerdekaan bangsa ini bukan diberi inspirasi oleh gerakan-gerakan sporadis tersebut. Terwujudnya kemerdekaan bangsa ini bermula dari sebuah gagasan yang ditelurkan oleh para pemikir kita di atas. Dari gagasan mereka muncullah kesadaran bahwa kita sebagai sebuah bangsa mesti memiliki kemandirian dan terlepas dari penjajahan oleh bangsa lain. Dari gagasan inilah kemudian muncul perjuangan dan kerja keras dengan meminta banyak pengorbanan, bangsa kita pada akhirnya mencapai ‘status merdeka’ sebagai sebuah bangsa.

Jadi, permulaan kebangkitan nasional kita adalah gagasan mengenai ‘siapa diri kita seharusnya ?’ dan bagaimana mewujudkan gagasan tersebut dalam praksis. Karena gagasan tersebut muncul dari ‘rahim pemikiran’ mereka, maka tak mengherankan jika kemudian mereka menjadi tokoh-tokoh pergerakan nasional. Gagasan yang mereka lahirkan bukanlah gagasan ‘pepesan kosong’, yang melayang-layang di luar kesadaran bangsa ini, melainkan keinginan nyata yang ada di setiap benak bangsa kita. Apa yang mereka suarakan adalah mengartikulasikan keinginan atau cita-cita kita semua.

Karena kecerdasan mereka di dalam mengaktualisasikan keinginan bangsa, maka tak heran pula jika kemudian bermunculan organisasi-organanisasi kebangsaan yang memiliki visi sama. Sebut saja Jong Ambon (1909), Jong Java dan Jong Celebes (1917), Jong Sumatera dan Jong Minahasa (1918). Pada tahun 1911 juga berdiri organisasi Sarikat Islam, 1912 Muhammadiyah, 1926 Nahdlatul Ulama, dan kemudian pada tahun 1927 berdiri Partai Nasional Indonesia.

Kesadaran sebagai sebuah bangsa mencapai puncaknya pada tahun 1928, dengan bersatunya berbagai organisasi kebangsaan, terutama organanisasi kepemudaan, untuk mewujudkan gerakan kebangsaan yang eskalasinya lebih besar dan menyeluruh melalui Sumpah Pemuda : Satu tanah air, satu bangsa, dan satu bahasa ….Indonesia. Gerakan pemuda pada tahun 1908 dan 1928 merupakan titik penting bagi gerakan Kebangkitan Nasional Indonesia.

Sejak saat itu, kesadaran dan rasa nasionalisme terus bertumbuh dan menjalar di setiap sudut penjuru tanah air. Dan semangat nasionalisme tersebut mencapai puncaknya pada 17 Agustus 1945 ketika bangsa ini berhasil memproklamasikan kemerdekaannya. Kemudian, dalam perjalanan sejarah berikutnya, dengan berbekal rasa nasionalisme yang tinggi, kita berhasil mempertahankan kemerdekaan itu.

Jika kita balik lagi ke situasi Indonesia kontemporer, timbul pertanyaan : Apa yang sekarang diimpikan secara riil oleh segenap lapisan bangsa kita ? Barangkali ide dasar para cendekia di atas perlu direaktualisaikan. Apakah saat ini sudah merdeka ? Apakah sebagai sebuah bangsa, kita memiliki kemandirian untuk menentukan jalan hidup kita sendiri ? Jika kita merasa belum merdeka, dalam hal apa kita sekarang terjajah ? Lalu, strategi apa yang harus digunakan untuk melepaskan diri dari keterjajahan tersebut ?

Pertanyaan-pertanyaan di atas seharusnya menjadi bahan renungan para elit kita saat ini. Selanjutnya, mereka juga harus mampu ‘menggebrak’ kesadaran seluruh elemen bangsa untuk segera bangkit sebagai bangsa yang mandiri; sebagai bangsa yang tidak dijajah oleh bangsa lain; dan sebagai bangsa yang memiliki kebebasan untuk mengatur jalan nasibnya sendiri. Ini berarti, tugas para elit selain memanage nation, mereka juga harus sebagai pendidik. Mereka harus terus menerus melakukan pendidikan dan penyadaran ke segenap komponen bangsa secara terus menerus dan berkesinambungan akan jati diri sebagai sebuah bangsa. Ini bisa dilakukan jika para elit itu tidak lagi sekadar berebut kekuasaan. Perebutan kekuasaan sangat rentan menyebabkan terjadinya konflik-konflik yang tidak perlu yang berakibat merongrong kesatuan dan persatuan bangsa. Keruntuhan kesatuan dan persatuan akan menjadikan bangsa ini semakin tidak berdaya menghadapi intervensi bangsa lain.

Pembukaan kembali praktik celup batu oleh Ponari membuat kecewa kalangan dokter dan praktisi medis. Selama ini, melalui Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Jombang dan Muspida, para dokter sudah berupaya menyadarkan masyarakat bahwa keberadaan praktik Ponari lebih banyak dampak buruknya daripada manfaatnya. Namun, dengan dibukanya lagi praktik Ponari oleh keluarga, upaya itu seakan sia-sia. Demikian berita Jawa Pos edisi 16 Maret 2009 ‘Pengunjung Merosot, Ponari Ogah-ogahan Lakukan Pengobatan’.

Kalangan dokter di Jombang akan all out membendung Ponari supaya prakteknya tidak dipercayai oleh masyarakat luas. Simak lanjutan berita Jawa Pos berikut :

Yang bisa dilakukan IDI, lanjut dokter Puji, adalah menyadarkan masyarakat secara persuasif. Misalnya, melibatkan para kiai dan tokoh masyarakat desa setempat. ”Kami ingin membuka mata masyarakat, siapa yang sebenarnya berkompeten memberikan pengobatan,” ungkap dr Puji kepada Radar Mojokerto kemarin.

Jika cara itu sudah tidak mempan, dokter-dokter siap menguji kemampuan Ponari. Tujuannya untuk membuktikan siapa yang benar-benar berkompeten menyembuhkan. Apakah ilmu dan pengalaman dokter, ataukah batu temuan bocah kelas III SD itu. ”Wacana ini sebagai upaya terakhir dan kami siap jika Muspida memfasilitasinya,” ujar dr Puji.

Jika wacana ini benar-benar direalisasikan, jelas dr Puji, teknisnya adalah memilih sejumlah pasien dengan penyakit tertentu. Jika kubu Ponari setuju, si bocah akan dibawa ke Bapelkes RSD Jombang.

Di sanalah Ponari diminta mengobati pasien, sementara tim dokter juga mengobati pasien lain dengan sakit yang sama. Selanjutnya, masyarakat bisa membuktikan pasien siapa yang akan sembuh. Jika memang pasien Ponari sembuh, lanjut dr Puji, tidak ada masalah. Yang terpenting, agar masyarakat mengerti, apakah Ponari benar-benar bisa menyembuhkan penyakit. ”Itulah tujuannya, agar masyarakat bisa mengambil kesimpulan dengan seyakin-yakinnya,” ungkap dr Puji. ( Jawa Pos, 16 Maret 2009 ).

Yang menjadi pertanyaan saya adalah mengapa para dokter itu begitu sewot pada Ponari. Apakah memang benar praktek Ponari memang merugikan banyak masyarakat ? Apakah para dokter itu punya data tentang pasien-pasien yang dirugikan oleh pengobatan Ponari ? Kalau banyak orang dirugikan dengan berobat ke Ponari, bagaimana mungkin puluhan bahakan mungkin ratusan ribu orang berduyun-duyun minta pengobatan ke Ponari? Apakah kalau yang menangani pasien adalah dokter, pasien pasti tidak dibikin rugi ?

Keheranan saya yang lain adalah sebelum Ponari buka praktek, telah banyak dukun, paranormal, tabib, kyai, romo, atau ‘orang pinter’ yang membuka praktek pengobatan, tapi mengapa para dokter tidak pernah meributkan sebelumnya ? Bahkan ada salah satu ustadz yang membuka praktek melalui acara dzikir bersama, dan pesertanya bisa mencapai puluhan ribu orang, kok dokter-dokter pada diam semua ya ? Padahal model penyembuhannya juga memakai metode ghoib. Apakah para dokter itu hanya berani pada Ponari karena bocah ini dan keluarganya adalah orang desa yang mudah ditaklukkan ?

Di dalam berita di atas disebutkan bahwa para dokter akan bekerja-sama dengan para ulama untuk menyadarkan masyarakat agar tidak ‘berpaling’ ke Ponari dalam mencari pengobatan. Tentu kita semua bisa menduga kalau para ulama yang ‘turun tangan’, paling-paling yang mereka sampaikan ke masyarakat adalah bahwa pengobatan oleh Ponari bisa menjadi musyrik. Bisa mengakibatkan masyarakat menuhankan ‘batu Ponari’.

Saya percaya, himbauan semacam itu tidak akan membuat orang-orang takut berobat ke Ponari. Kenapa ? Sekarang ini bukan jaman jahiliah, sebuah jaman di mana orang-orang sangat mudah menuhankan benda. Anda boleh mencoba bertanya pada orang-orang yang pernah berobat ke Ponari, adakah di antara mereka yang beranggapan bahwa batu yang di bawah Ponari itu Tuhan atau selevel dengan Tuhan ? Saya yakin, tidak ada seorang pun yang berpandangan demikian. Kalau mereka percaya bahwa batu tersebut bisa mengobati penyakit, sama juga dengan kepercayaan masyarakat tentang aspirin. Mereka sama sekali tidak mengerti tentang aspirin, tapi mereka percaya bahwa aspirin bisa mengobati sakit kepala. Apakah kepercayaan pada aspirin menjadikan mereka kaum yang musyrik ?

Tulisan ini tidak bermaksud membela Ponari, apalagi mendorong orang-orang berobat ke dukun cilik tersebut. Tulisan ini hanyalah sekadar mengutarakan rasa heran yang begitu besar atas reaksi berlebihan dari para dokter terhadap praktek Ponari. Mestinya, kalau para dokter itu yakin bahwa pengobatan yang dilakukan Ponari banyak mudharatnya, ya biarkan saja Ponari praktek, nanti kalau masyarakat tahu bahwa Ponari tidak bisa mengobati, kan Ponari akan ditinggalkan ? Tapi, jika ternyata banyak yang berhasil disembukan sang dukun cilik, ya biarkan saja masyarakat berobat ke Ponari.

Begitu saja kok ribut Dok…