Dominasi era global telah membuat para penyelenggara pendidikan terjebak dalam perasaan ketidak-pastian dengan sistem pendidikan saat ini. Hal ini disebabkan oleh tingkat kemajuan-kemajuan yang dicapai ilmu pengetahuan dan teknologi, khususnya teknologi informasi, melampaui kesiapan lembaga-lembaga pendidikan dalam mendesign kurikulum, metode dan sarana yang dimiliki guna menghasilkan lulusan-lulusannya memasuki sebuah era yang ditandai dengan tingkat kompetisi dan perubahan yang begitu masif dan cepat. Saat ini, persoalan yang dihadapi oleh lembaga pendidikan bukan lagi sekadar relevansi antara content yang diberikan kepada peserta didik dengan kebutuhan dunia kerja supaya lulusannya siap memasuki dunia kerja, tetapi dunia pendidikan juga dituntut untuk selalu mencermati relevansi dimensi paedagogies-didaktif ( antara lain : tehnik pengajaran, kurikulum, metode, tempat pembelajaran dan lainnya ) dengan trend budaya global.
Profesor Mastuhu dalam Menata Ulang Pemikiran Sitem Pendidikan Nasional dalam Abad 21 mengemukakan : “Globalisasi sering diterjemahkan “mendunia” atau “mensejagat”. Sesuatu entitas, betapapun kecilnya, disampaikan oleh siapapun, dimanapun dan kapanpun, dengan cepat menyebar ke seluruh pelosok dunia, baik berupa ide, gagasan, data, informasi, produksi, temuan obat-obatan, pembangunan, pembangunan, pemberontakan, sabotase, dan sebagainya; begitu disampaikan, saat itu pula diketahui oleh semua orang di seluruh dunia. Hal ini biasanya banyak terjadi di lingkungan politik, bisnis, atau perdagangan, dan berpeluang mampu mengubah kebiasaan, tradisi, dan bahkan budaya.Misalnya, Mc Donald’s, Berger King, Domino’s Pizza, Kentucky Fried Chicken, Jean’s, tas tangan merk Gucci dari Itali, kartu kredit City Bank,ABN Amro, dan lain sebagainya. Barang-barang ini telah mampu mengubah kebiasaan, dari sejak : makan, pakaian, dan gaya hidup seseorang atau kelompok dari “tradisi lokal” ke “tradisi global”.
Yang perlu dicermati adalah globalisasi membawa akibat terjadinya perubahan yang terus menerus dan semakin cepat. Fenomena perubahan yang kian berakselerasi memberi imperatif berbagai lembaga pendidikan yang ada untuk terus melakukan sefl reform jika ingin tetap mempertahankan eksistensinya di jaman yang berlari seperti sekarang. Namun, juga perlu diperhatikan bahwa jika reformasi dilakukan secara serampangan, sekadar reaktif dan tidak visioner, justru akan menyebabkan terjadinya degradasi kemanusiaan di masa mendatang.
Misalkan, sekitar tahun 80-an, dunia pendidikan kita dikritik habis-habisan oleh masyarakat, khususnya dari kalangan dunia kerja. Lulusan sekolah, baik sekolah menengah maupun perguruan tinggi, dikeluhkan tidak memiliki kapasitas dan ketrampilan yang memadai seperti dibutuhkan oleh dunia kerja. Mereka hanya pandai berteori, tetapi tidak menguasai teknis-praktisnya. Tak ayal, kurikulum pendidikan, metode pengajaran, prasarana dan sarana praktek dan link and match dalam lembaga pendidikan menjadi pembicaraan publik.
Dunia pendidikan bukannya tidak memahami atas persoalan tersebut. Negara, sebagai pihak yang mengemban amanat penyelenggara pendidikan terus melakukan upaya-upaya penyempurnaan terhadap penyelenggaraan pendidikan nasional. Namun sayangnya, kebijakan-kebijakan penyempurnaan yang dibuat cenderung bersifat reaksioner. Kurang didasari visi yang jelas.
Doni Koesoema A dalam artikelnya ‘Pendidikan Manusia Versus Kebutuhan Pasar’ menilai bahwa tanggapan pemerintah atas berbagai persoalan dalam dunia pendidikan terkesan lebih bersifat reaksioner ketimbang visioner. Kebijakan yang diambil pemerintah dalam meningkatkan kualitas dunia pendidikan hanya didasarkan sikap reaktif, kaget, bingung, bahkan sekadar memenuhi kepentingan dan kebutuhan sesaat. Keluhan, bahwa ganti menteri ganti kebijakan, ganti buku pelajaran, dan lain-lain adalah afirmasi atas situasi ini. ( Pendidikan Manusia Indonesia, Kompas, 2004 ).
Selanjutnya, Doni Koesoema memberi contoh kebijakan pemerintah yang kurang didasari visi jangka panjang di bidang pendidikan : “…… pendidikan kita ditengarai menghasilkan orang-orang yang tidak siap masuk dunia kerja. Karena itu, satu-satunya cara untuk memperbaikinya adalah menyiapkan sekolah-sekolah agar menghasilkan orang-orang yang siap memasuki dunia kerja. Bagaimana caranya ? Diperkenalkan program link and match. Program link and match dicanangkan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan ( Mendikbud, kini berubah menjadi Mendiknas ) Wardiman Djojonegoro     ( 1193-1998 ) yang mengaitkan berbagai macam program dan kurikulum di sekolah dengan tuntutan yang dibutuhkan perusahaan…….”
Program link and match ini dalam implementasinya bernama Pendidikan Sistem Ganda ( PSG ). Dengan PSG dimaksudkan sebagai model belajar sambil magang kerja. PSG merupakan bentuk penyelenggaraan pendidikan yang memadukan secara sistemik dan sinkron program pendidikan sekolah dan program penguasaan keahlian/ketrampilan yang diperoleh melalui kegiatan bekerja langsung di dunia kerja dan diarahkan untuk mencapai suatu tingkat keahlian profesional tertentu.
Dilihat sepintas, barangkali tidak ada yang keliru dengan PSG ini. Namun jika dicermati lebih jauh, maka akan terlihat bahwa visi yang ada di balik kebijakan PSG ini sangat membahayakan. Saat itu, link and match  dianggap sebagai sebuah imperatif yang harus diterapkan di semua jenjang pendidikan, mulai dari tingkat dasar sampai pendidikan tinggi. Ini merupakan dominasi dunia industri yang dibiarkan masuk dalam sistem pendidikan tanpa mempertimbangkan kerugian yang akan diderita peserta didik dan bangsa secara umum.
Persoalan-Persoalan Yang Dihadapi Dunia Pendidikan
Dengan link and match  seolah-olah  satu-satunya tujuan pendidikan yang dibenarkan adalah mempersiapkan peserta didik untuk cocok masuk sebagai salah satu bagian dari dunia industri. Maka, segala upaya pendidikan adalah harus disesuaikan memenuhi kebutuhan dunia kerja. Sekali lagi, program link and match   tidaklah salah. Karena tujuan peserta didik menjalani pendidikan adalah untuk mempersiapkan diri memasuki dunia kerja. Namun, menjadi bahaya manakala ini diasumsikan sebagai satu-satunya tujuan pendidikan. Dengan berasumsi demikian, maka fungsi-fungsi lain dari pendidikan direduksi, jika tidak dikatakan dihilangkan.
Lembaga pendidikan yang mendesign kurikulumnya guna membekali peserta didiknya dengan berbagai keahlian yang dibutuhkan dunia kerja merupakan sikap yang bijak. Karena, menciptakan sebuah kebijakan dalam dunia pendidikan agar tetap relevan dengan kebutuhan masyarakat merupakan sebuah tuntutuan yang mendesak dan terus ada. Namun, merupakan cerminan keterbatasan horizon pemikiran manakala beranggapan bahwa tujuan pendidikan semata-mata demi memenuhi kebutuhan praktis sesaat.
Kebijakan pendidikan yang dilatari oleh horizon berpikir sempit seperti ini berpotensi melahirkan proses dehumanisasi pada diri peserta didik. Pendidikan yang terlalu memfokus pada upaya mencetak tenaga-tenaga trampil yang dibutuhkan dunia industri dan melupakan tujuan-tujuan pendidikan yang lain, akan melahirkan robot-robot berbaju manusia. Implikasi dari kebijakan-kebijakan pendidikan semacam itu telah lama kita rasakan. Misalkan, rendahnya moralitas, rendahnya sikap toleransi, rendahnya sikap menghargai sesama, lemahnya mental enterpreuner, rendahnya mental team-work, minimnya jiwa kepemimpinan dan lain-lain.
Percepatan inovasi yang terjadi di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi menuntut manusia-manusia pembelajar yang terus mau dan mampu meng-upgrade diri. Ini berarti lembaga pendidikan harus juga mampu mendorong dan mengembangkan kemampuan belajar  peserta didiknya. Lembaga pendidikan harus memberi ketrampilan learn how to learn.
Ketika lembaga-lembaga pendidikan ‘dipaksa’ mendesign kurikulumnya hanya untuk kepentingan link and match, dan mengabaikan learn how to learn ini, pasti akan menghasilkan generasi-generasi yang gagap terhadap aneka perubahan yang terjadi di era global ini. Barangkali, generasi hasil program link and match akan menunjukkan kinerja yang memuaskan saat mereka baru memasuki dunia industri/kerja. Namun, ketika perusahaan harus menggunakan instrumen-nstrumen baru, yang ini berarti menuntut para pekerjanya untuk mempelajari hal-hal baru, maka umumnya performance dari generasi ini akan mengecewakan. Mereka kurang memiliki ketrampilan untuk mempelajari hal-hal baru.
Belum lagi jika kita lihat fakta bahwa jenis-jenis pekerjaan yang sepuluh sampai dua puluh tahun lalu masih berjaya, kini satu per satu mulai sirna ditelan arus perubahan. Seperti diuraikan di atas, lembaga pendidikan yang terlalu terfokus pada program link and match bertujuan menghasilkan output yang memiliki ketrampilan pada jenis pekerjaan tertentu. Permasalahan muncul manakala jenis pekerjaan yang dikuasai tersebut dipaksa sirna, maka yang bersangkutan tidak mampu berbuat apa-apa. Ketrampilan yang dimiliki dari lembaga pendidikan yang telah ditempuh menjadi tidak berguna bagi hidupnya. Artinya, program link and match yang dilakukan secara gegabah akan mempersempit ruang kerja alumninya.
Kemajuan di bidang teknologi informasi memang banyak memberi kemudahan bagi kita saat ini. Melalui berbagai media elektronik ( televisi dan internet ), kita dan anak-anak kita setiap detik dibanjiri dengan berbagai informasi dari berbagai belahan dunia. Banyak informasi yang memang berguna bagi kita dan anak-anak kita untuk meningkatkan pengatuan, ketrampilan dan sikap.  Namun, juga harus diakui bahwa kemudahan dan manfaat yang ditawarkan, banyak juga sisi mudhlaratnya. Resahnya para orangtua akan maraknya pornografi di dunia maya, kejahatan dan penipuan yang terjadi di dunia maya memberi bukti atas hal ini. Banyaknya sisi mudhlarat tersebut bukan berarti kita bisa menjauhkan diri dari pemanfaatan teknologi informasi. Karena, siapa pun yang menjauhkan diri dari gegap gempitanya dunia teknologi informasi ini akan ditinggal oleh arus perubahan. Akan terjerumus dalam kategori golongan primitif.
Alvin Toffler dalam bukunya Culture Shock :”Globalisasi, selain menghadirkan peluang “positif” untuk hidup mudah, nyaman, murah, indah dan maju; juga dapat menghadirkan peluang “negatif” sekaligus, yaitu menimbulkan keresahan, penderitaan,, dan penyesatan. Globalisasi bekerja selama 24 jam dengan menawarkan banyak pilihan dan kebebasan yang bersifat pribadi. Pendek kata, dewasa ini telah terjadi “banjir pilihan dan peluang”, terserah kemampuan seseorang untuk memilikinya.
Mencermati apa yang dikemukakan Toffler di atas, secara tersirat memberi amanat bahwa dunia pendidikan harus memberi satu life skill  kepada peserta didik yang saat ini sangat penting, yakni ketrampilan mencari, menyaring, memilah dan memanfaatkan berbagai informasi, peluang dan pilihan dengan benar. Sekaligus juga memberi nilai-nilai hidup untuk berani membuang informasi dan pilihan yang tidak berguna dan merusak.
Kebijakan Pendidikan Putera Indonesia Malang
Yayasan Putera Indonesia Malang sangat menyadari bahwa kebijakan pendidikan yang ‘hanya’ bertujuan mencetak robot-robot pekerja merupakan malpraktek dalam dunia pendidikan. Oleh karena itu, Yayasan Putera Indonesia Malang, selain membekali mahasiswa dengan ketrampilan-ketrampilan yang dibutuhkan oleh dunia usaha, juga membekali mahasiswa dengan berbagai life skill dan nilai-nilai hidup supaya mereka bisa survive di zaman global ini.
Untuk memberi bekal ilmu dan ketrampilan yang sesuai dengan dunia kerja di bidang kefarmasian, mahasiswa ditempa dalam berbagai laboratorium kefarmasian. Di laboratorium ini, mereka mendapatkan berbagai pelatihan dan melakukan uji coba dalam bidang obat-obatan, kosmetika, makanan dan minuman, alat kesehatan dan obatan-obatan tradisional. Kemudian, supaya mahasiswa lebih mendalami ketrampilannya dan lebih mengenal dunia kerja secara riil, maka kami menjalin kerja sama dengan berbagai pihak sebagai tempat mahasiswa Praktek Kerja Lapangan. Pihak-pihak yang dimaksud meliputi, apotik, rumah sakit dan puskesmas, dunia industri, lembaga-lembaga pengawasan dan pengujian, serta lembaga-lembaga lain yang dipandang relevan dengan bidang kefarmasian.
Selain mata kuliah yang bersifat praktik, mata kuliah teoritis pun mendapat perhatian serius. Mengingat lembaga-lembaga pendidikan yang berada di bawah Yayasan Putera Indonesia Malang bersifat vokasi, maka mata kuliah teori bertujuan untuk mendasari keahlian dan ketrampilan mahasiswa. Sebelum melakukan kuliah praktek, mereka ditugaskan melakukan kajian-kajian teoritis terlebih dahulu dengan difasilitasi secara penuh oleh para dosen. Dengan kajian ini diharapkan mahasiswa mampu melakukan praktek dengan pemahaman yang mendalam terhadap semua materi dan prosedur yang dipraktekkan. Sehingga, mereka tidak saja mampu melakukan dengan sempurna, tapi juga mampu melakukan penelitian-penelitian dan inovasi-inovasi keilmuan.
Pola seperti itu dikembangkan karena kami seringkali menemui mahasiswa sangat terampil dalam melakukan kegiatan praktik, tetapi begitu ditanya mengapa mereka memilih prosedur tertentu dan bukan lainnya, mereka diam seribu bahasa.  Artinya, mereka melaksanakan suatu praktek, tapi mereka tidak memahami apa yang dilakukannya. Mereka menjadi semacam robot. Dan, dari “robot-robot” ini jelas mustahil berharap ditemukannya kreasi dan inovasi-inovasi baru.
 Untuk tidak terjebak dalam menciptakan “robot-robot” seperti itu, maka Yayasan Putera Indonesia Malang mengembangkan suatu model pembelajaran baru. Model pembelajaran yang dimaksud adalah yang memberi tekanan kepada learn how to learn. Dengan model ini, dosen tidak lagi dianggap sebagai satu-satunya sumber ilmu dan informasi. Karena itu, tugas dosen tidak lagi sebagai “orang pintar” yang bertugas mengisi otak mahasiswa dengan pengetahuan-pengetahuan yang dimilikinya. Tetapi, tugas dosen adalah membantu atau memfasilitasi mahasiswa memanfaatkan beragam sumber belajar yang ada ( buku, perpustakaan, media massa, internet atau para praktis ) sehingga mahasiswa mampu mengkonstruksi sendiri segala macam ilmu dan informasi yang diperolehnya. Tugas utama dosen adalah melatihkan metode-metode belajar kepada mahasiswa. Tujuan akhirnya adalah mahasiswa mampu belajar dari sumber-sumber belajar yang ada secara mandiri, sehingga ketika mereka lulus mereka siap mempelajari berbagai hal baru.  Karena, di era global ini setiap detik selalu muncul hal-hal baru yang harus dikuasai, sehingga yang dibutuhkan era ini adalah manusia-manusia pembelajar yang haus inovasi. Bukan orang-orang yang bisa bertindak jika ada petunjuk atasan.
Untuk mewujudkan hal itu, maka model pengajaran deduktif diganti dengan yang bersifat induktif. Pada model deduktif, biasanya dosen hanya memberikan konsep-konsep dari textbook, kemudian mahasiswa menghapalnya tanpa tahu mengapa konsep tersebut seperti itu dan bagaimana menerapkannya dalam situasi nyata. Sedangkan pada model induktif, penguasaan konsep dimulai dari hal-hal nyata yang ada di masyarakat yang telah dikenal baik oleh mahasiswa. Fakta-fakta nyata tersebut dijadikan sebagai premis minor. Dari premis-premis minor ini, dengan difasilitasi dosen, mahasiswa dilatih untuk membuat generalisasi-generalisasi. Ketika generalisasi yang dilakukan oleh mahasiswa ternyata salah atau bertentangan dengan teori-teori yang ada, tugas dosen untuk membantu membenarkannya. Dengan metode ini diharapkan akan menjadi netode pembelajaran yang mampu mengembangkan semangat dan kemampuan belajar lebih lanjut.
Model induktif tidak akan bisa dicapai jika dosen memberi kuliah hanya dengan metode ceramah. Metode ini hanya akan membuat mahasiswa menjadi manusia-manusia pasif. Perkuliahan harus melalaui metode diskusi,dialog, brainstorming dan mencari kebenaran bersama dalam wilayah akademik. Memang, tak bisa dipungkiri ada mata kuliah-mata kuliah tertentu yang harus tetap bersifat doktriner, seperti mata kuliah agama. Namun jumlahnya sangat kecil.
Selain dibekali dengan berbagai keilmuan di atas, mahasiswa juga dibekali berbagai keatrampilan penunjang yang dibutuhkan untuk hidup mereka, baik di tempat kerja maupun dalam masyarakat luas. Misalkan, ketrampilan bekerja-sama, ketrampilan kepemimpinan, etos kerja yang baik, nilai-nilai spiritualisme, sikap toleransi dan lain-lain. Hal ini diperoleh mahasiswa melalui kegiatan outbond, latihan kepemimpinan pada kegiatan-kegiatan ekstra kurikuler, aktivitas keagamaan dan pembelajaran di dalam kelas.
Satu hal lagi yang kami sadari adalah penggunaan teknologi informatika ( TI ) dalam hampir setiap aspek kehidupan, terutama di dunia kerja. Maka, mau tidak mau, kami harus memberikan ketrampilan-ketrampilan aplikasi dan pemanfaatan TI ini. Selain untuk menyiapkan mahasiswa terhadap tuntutan penguasaan TI di dunia kerja, pemanfaatan TI dalam proses belajar adalah untuk melatih mahasiswa dengan satu ketrampilan hidup yang sangat dibutuhkan saat ini, yakni ketrampilan mencari, menyaring, memilah dan memanfaatkan informasi dengan benar dan membuang informasi yang tidak berguna dan merusak. Supaya mahasiswa memiliki ketrampilan ini, mereka harus diberi kesempatan dan ruang untuk menjelajah kehidupan melalui proses pencarian dan penemuan pada proses belajar mereka. Maka dari itu, model pembelajaran yang menggunakan model pendiktean, penghafalan, indoktrinasi dan deduktif harus dibuang jauh-jauh karena tidak sesuai dengan tuntutan zaman.
Ketrampilan mencari, menyaring, memilah dan memanfaatkan informasi sangat dipermudah dengan adanya teknologi komputer dan internet. Karena itu, sarana-sarana tersebut telah kami sediakan berupa area hotspot dan intranet. Dan kami sangat menyadari bahwa sarana tersebut akan mubazir manakala mahasiswa tidak memiliki ketrampilan dan kesadaran untuk memanfaatkannya. Karena itu, ketrampilan mempergunakan fasilitas-fasilitas tersebut kami berikan kepada mahasiswa. Selain itu, pemanfaatan sarana TI juga telah kami integrasikan dalam beberapa mata kuliah. Kurikulum telah mulai kami design supaya mahasiswa memanfaatkan internet atau jaringan intranet yang ada untuk mengerjakan tugas-tugas, mencari informasi dan berinteraksi dengan dosen.
Satu hal lagi yang perlu kami sampaikan adalah, salah satu seksi dari biro humas kami punya tugas menggali data tentang kebutuhan-kebutuhan akan tenaga kerja pada dunia industri atau atau dunia usaha. Data-data yang terkumpul kemudian kami umumkan melalui website kami atau langsung kami sampaikan kepada para alumni yang belum mendapat pekerjaan. Upaya-upaya ini akan terus kami lakukan dan hubungan baik dengan dunia usaha dan dunia industri akan terus kami tingkatkan. Tujuannya adalah untuk memudahkan para alumni mendapatkan pekerjaan.

Oleh : Rohadi Wicaksono
Disampaikan pada acara Talk Show yang diadakan oleh Akademi Farmasi
Dan Akademi Analis Farmasi dan Makanan Putra Indonesia Malang
Pada tanggal 9 Agustus 2008

Ada kesedihan mendalam setelah pengumuman kelulusan SMP dan SMA / SMK bagi kota Malang. Betapa tidak ? Dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, tahun ini jumlah ketidaklulusan adalah yang paling jeblok. Dan, seperti yang biasa terjadi, ketika terjadi musibah atau ‘kecelakaan’, maka semua pihak saling melempar kesalahan kepada pihak lain seraya mencari selamat sendiri. Bahkan pihak yang paling bertanggung-jawab pun melakukan hal yang sama, berkoar-koar mencari pembenaran diri. Akibatnya, setiap ada masalah, hampir tak pernah ditemukan solusi yang jitu.

Di salah satu media lokal, salah seorang pejabat diknas kota Malang berteriak bahwa penyumbang ketidak lulusan terbesar di kota Malang ini adalah sekolah-sekolah swasta. Setali tiga uang dengan pejabat diknas tersebut, Sekretaris Dewan Pendidikan Kota Malang  ( DPKM ), Mistaram, seperti dimuat di Malang Post edisi 23 Juni 2008, juga berkoar bahwa sekolah-sekolah swasta sebagai penyumbang ketidaklulusan di Malang. Dari situ, kita bisa melihat betapa bahagia diknas dan DPKM karena telah menemukan kambing hitamnya, yakni sekolah swasta. Jika disimpulkan dengan bahasa sederhana menjadi “Gara-gara sekolah-sekolah swasta-lah maka mutu pendidikan kota Malang menjadi jeblok.”

Jika dilanjutkan kembali, maka bunyinya menjadi.”Andai di Malang ini tidak ada sekolah swasta, niscaya ketidaklulusan tahun ini tidak akan sebesar ini.”

Kalau kita simak fakta yang ada, ungkapan itu tidak salah. Seluruh murid SMKN yang mengikuti unas tahun ini sebesar 2075 orang siswa. Dari jumlah itu, yang tidak lulus sebanyak 93 siswa alias 4.48%. Sedangkan jumlah siswa SMK swasta di Malang yang mengikuti unas adalah sebesar 3522 siswa, yang tidak lulus sebanyak 682 siswa ( 19.3% ). Sedangkan dari SMA, jumlah peserta unas dari sekolah negeri sebesar 3292 siswa, tidak lulus sebanyak 47 siswa ( 1.4% ). Dari SMA swasta, pesertanya sebesar 2971 siswa, tidak lulus 759 siswa ( 25.5% ). Ada pun ditingkat SMP, peserta dari SMPN sebanyak 6116 siswa, tidak lulus 175 siswa ( 2.8% ). Peserta dari SMP swasta sebanyak  4399 siswa, tidak lulus sebanyak 1337 siswa ( 30.39% ).

Jika kita melihat data-data di atas, tak bisa disangkal, bahwa sekolah-sekolah swasta memang menjadi penyumbang ketidak lulusan terbesar di kota Malang. Tapi persoalannya, apakah masalah akan beres untuk tahun-tahun mendatang hanya dengan menimpakan kesalahan kepada sekolah-sekolah swasta ?

Pada hemat saya, pemerintah, yang dalam hal ini adalah diknas kota, harus mencari akar masalah yang sebenarnya supaya ‘kecelakaan’ yang sama tidak terulang lagi di tahun-tahun mendatang. Karena, diknas adalah sebuah institusi pemerintah yang bertanggung-jawab atas keberhasilan semua sekolah, baik sekolah swasta mau pun sekolah negeri, yang berada di bawah binaannya. Yang perlu digarisbawahi adalah bahwa diknas bukan hanya bertanggung-jawab membina sekolah-sekolah negeri saja, tetapi sekolah-sekolah swasta juga menjadi tanggung-jawabnya.

Realitasnya adalah ada ribuan generasi muda yang saat ini menuntut ilmu di lembaga-lembaga pendidikan swasta - baik SMK, SMA mau pun SMP. Bahkan, jumlah siswa yang belajar di SMK swasta jauh lebih banyak dibandingkan  yang bersekolah di SMK-SMK Negeri. Apakah diknas akan membiarkan anak-anak muda bangsa itu digembleng oleh lembaga-lembaga pendidikan yang - maaf  -  kurang bermutu ?

Persoalan berikutnya adalah mengapa banyak lembaga pendidikan yang dikelola swasta kurang memadai mutunya ?

Memang ada banyak faktornya, tetapi di sini penulis hanya akan menyoroti beberapa sudut saja, terutama yang berkaitan dengan kebijakan diknas kota Malang yang sama sekali tidak mendukung peningkatan kutu sekolah-sekolah swasta.

Membicarakan lembaga pendidikan swasta, hal penting yang harus dipahami adalah bahwa lembaga-lembaga pendidikan ini membiayai sendiri segala macam kebutuhannya, mulai dari biaya ATK, pengadaan sarana dan prasarana pendidikan hingga gaji guru. Semuanya ditanggung sendiri oleh lembaga tersebut. Dan sudah bukan rahasia lagi, kebanyakan sekolah swasta mengandalkan segala macam pembiayaan tersebut kepada uang pembayaran siswa.

Karena segala pembiayaan sangat mengandalkan dari iuran murid, tentu ada hubungan yang signifikan antara besarnya jumnlah murid dengan mutu dari lembaga tersebut. Semakin besar jumlah muridnya, dana yang dimiliki juga akan semakin besar. Selanjutnya, semakin besar dana yang dimiliki, jika tidak ada yang diselewengkan, pasti sangat berpengaruh kepada mutu lembaga itu.

Di sinilah titik pertama yang banyak menjadi penyebab kurang bermutunya kebanyakan sekolah-sekolah swasta di kota Malang ini. Beberapa tahun belakangan, sekolah-sekolah negeri begitu rakus merekrut murid-murid baru.  Akibatnya, banyak sekolah-sekolah swasta, terutama yang kecil-kecil, sulit mencari murid. Saya pernah mendengar cerita dari seorang teman guru dari salah satu SMP swasta di kota Malang. Akibat rakusnya sekolah-sekolah negeri, sekolahnya hanya mendapat murid baru sebanyak 20 orang. Meski hanya mendapatka siswa baru sebanyak 20 biji, ia dan teman-temannya tetap bertekad menjadikannya satu kelas. Tidak dioper ke sekolah lain.

Belum seminggu tahun ajaran baru berjalan, ia harus merelakan 7 orang dari 20 murid baru tersebut meninggalkan sekolah teman saya tadi. Apa pasal, setelah tahun ajaran baru berlangsung 3 hari, ada salah satu ‘utusan’ dari salah satu SMPN mendatangi rumah-rumah dari ke tujuh orang murid tersebut. Sang utusan menawari ke tujuh murid itu untuk masuk ke salah satu SMPN. Kontan saja tawaran menggiurkan demikian disambut dengan segala suka cita oleh ke tujuh murid tersebut. Tanpa menunggu waktu lama, ke tujuh anak itu mendatangi SMPN yang ditunjuk. Maka, murid baru SMP swasta tersebut tinggal 13 gelintir orang saja. Pertanyaannya, dengan 13 gelintir murid baru, bagaimana SMP swasta tersebut bisa membiayai kebutuhan operasionalnya ?

Dengan minimnya jumlah murid pasti berakibat pada rendahnya dana yang dimiliki sekolah swasta. Kemudian, jika dana yang dimiliki sangat minim, bagaimana mungkin sekolah-sekolah swasta itu bisa meningkatkan mutunya ? Mestinya pihak diknas kota Malang mempertimbangkan hal ini, kecuali jika diknas memang ingin ‘membunuh’ sekolah-sekolah swasta yang selama ini telah turut membantu mencerdaskan bangsa, saat negara belum mampu sepenuhnya mengemban tanggung-jawab konstitusional mencerdaskan bangsa.

Oleh karena itu, penulis melihat betapa ‘mencleknya’ kebijakan diknas kota Malang yang tidak mau menjalankan pagu siswa per kelas yang ditetapkan kadiknas provinsi Jawa Timur. Bahkan, diknas kota Malang tidak saja menolak pembatasan pagu tersebut, lebih dari itu, ia sepertinya menginstruksikan kepada sekolah-sekolah negeri, terutama untuk jenjang SMK, supaya menerima setiap murid baru yang mendaftar. Akibatnya, banyak SMK negeri yang mengalami kerepotan dengan instruksi ini. Bayangkan, mereka harus membuka kelas paralel sampai 20 kelas per angkatan.

Dari situ mudah dipahami jika semakin tahun, sekolah-sekolah semakin kesulitan mendapatkan murid baru. Yang ini akan berakibat seretnya pendapatan mereka yang salah satunya bisa digunakan untuk peningkatan mutu. Dengan kebijakan tersebut, patutkah jika diknas kota Malang menimpakan kesalahan besarnya ketidaklulusan tahun ini ditimpakan ke sekolah-sekolah swasta saja ? Harusnya pihak diknas menginstropeksi kebijkan-kebijakannya selama ini. Tanpa instropeksi alias hanya berkoar-koar menyalahkan sekolah swasta saja, tidak akan memperbaiki situasi. Hal yang sama pasti akan terjadi lagi di tahun-tahun mendatang.

Apakah murid-murid yang bersekolah di sekolah-sekolah negeri tidak dirugikan dengan kebijkan diknas selama ini ? Silakan dibaca tulisan sebelumnya “BRAVO FORUM KOMITE SEKOLAH KOTA MALANG !!!”  Artinya, dengan kebijakan yang mendorong sekolah-sekolah negeri menjadi ‘mahluk-mahluk rakus’ pasti akan berakibatkan dua konsekuensi buruk. Pertama, sebagian besar sekolah swasta akan kesulitan meningkatkan mutu akibat kekurangan dana. Kedua, sekolah-sekolah negri akan kewalahan melayani jumlah besar murid yang diluar kapasitas yang sebenarnya. Jika murid-murid itu tidak terlayani dengan maksimal, bisakah dihasilkan lulusan-lulusan yang berkwalitas ?

Karena itu, kalau kadiknas kota Malang sering berteriak-teriak ingin meningkatkan kualitas pendidikan di kota Malang, tidak usah dianggap hati. Kita, sebagai warga kota Malang tidak perlu bermimpi kadiknas kita ini ingin benar-benar mewujudkan apa yang diteriakkan itu.  Dia hanya sedang ‘ndhagel’.

Sudah bukan rahasia lagi jika selama ini keberadaan kebanyakan komite sekolah di berbagai daerah hanyalah sekadar tukang stempel kemauan kepala sekolah. Fungsinya tak ubahnya seperti BP3 tempo dulu. Keberadaan komite sekolah sama tak berdayanya dengan BP3 di hadapan keperkasaan kepala sekolah.
Bermula dari kekhawatiran sekumpulan anggota komite sekolah yang anak-anaknya menuntut ilmu di sekolah-sekolah negeri, yang mereka rasa mulai kurang mendapat perhatian selayaknya dari pihak sekolah. Entah dimotivasi oleh faktor apa, hampir semua sekolah negeri dari berbagai jenjang, secara serentak menaikkan pagunya hingga ke taraf yang sulit dinalar dengan akal sehat. Sekolah-sekolah negeri yang sebelumnya hanya menerima murid baru antara  8 sampai 10 kelas, tiba-tiba secara spektakuler menaikkan antara 20 sampai 25 kelas. Sementara jumlah guru dan fasilitas relatif tidak ada penambahan yang berarti. Bisa dibayangkan, apa yang terjadi ?
Karena penambahan jumlah murid yang luar biasa tersebut tidak dibarengi dengan penambahan jumlah kelas, maka sebagian murid harus dimasukkan sore. Mereka dikenakan shift kayak di pabrik-pabrik. Dengan berjalannya waktu, masyarakat semakin sadar bahwa model shift ini sangat merugikan peserta didik. Pertama, dari sudut waktu. Jika masuk pagi, jam belajar mulai dari jam 7.00 hingga jam 14.00. Durasi setiap jam pelajaran adalah 45 menit. Bandingkan jika sekolah yang menggunakan 2 shift. Shift pagi biasanya dipulangkan maksimal pukul 13.30. Sedangkan shift siang dimasukkan pukul 13.30 ( biasanya molor, karena pergantian murid shift pagi dan shift siang pasti membutuhkan jeda waktu ) dan pulang pukul 18.00. Alhasil, total jumlah jam mereka yang dikenakan shift siang belajar maksimal hanya 4 jam setengah. Artinya, mereka yang dikenakan shift pagi jumlah jam belajarnya dikurangi setengah jam, sedang yang shift siang berkurang 2 jam setengah.
Kerugian akibat jumlah jam belajar yang dikorupsi oleh pihak sekolah biasanya dialami oleh murid-murid kelas satu. Sedangkan nasib murid kelas dua juga setali tiga uang. Hanya saja modus operandi dari mengkorupsi jumlah waktu belajarnya berbeda. Modus operandi yang dimaksud di sini dilakukan oleh beberapa SMK Negeri yang jumlah muridnya juga mengalami peningkatan jumlah yang membabi-buta. Karena jumlah kelasnya tidak cukup, jam praktek kerja lapangan yang biasanya berkisar antara 3 sampai 4 bulan, dijadikan setahun. Hal ini bertujuan supaya selama setahun itu murid-murid kelas dua tidak membutuhkan kelas, sehingga kelasnya bisa digunakan untuk kelas satu dan kelas tiga. Dengan cara ini, murid-murid kelas dua otomatis banyak kehilangan sebagian besar julah jam pelajaran yang seharusnya digunakan mempelajari pelajaran-pelajaran yang harusnya dilakukan bersama guru di ruangan kelas.
Sedangkan yang ke dua, seperti dikemukan di atas, penambahan jumlah murid baru yang fantastis itu tidak begitu dibarengi dengan penambahan jumlah guru yang signifikan. Akibatnya, banyak guru yang harus bekerja dua shift. Mereka harus mengajar pagi dan sore. Kalau di perusahaan saja, yang notabene tidak untuk mempersiapkan masa depan kader-kader bangsa,  dihindari bekerja dua shift supaya tingkat kelelahan fisik dan stabilnya konsentrasi terjaga, lha kok malah sekolahan yang justru tidak memperhitungkan hal itu. Kalau gurunya sudah kelelahan, baik fisik maupun daya konsentrasinya, bagaimana mungkin mereka bisa mengajar dengan optimal. Yang pasti, murid-murid yang mengalami shift siang hanya mendapat ‘sisa-sisa’ dari tenaga dan pikiran gurunya. Pertanyaannya sekarang adalah dengan diberi ‘sisa-sisa tenaga dan pikiran seperti itu, bisakah guru-guru yang kelelahan itu mampu membawa murid-muridnya menjadi manusia berkualitas ?
Ada fenomena lain lagi yang muncul di beberapa sekolah negeri akibat membludaknya jumlah siswa mereka. Menurut salah seorang shohib yang mengajar di salah satu SMKN di Malang, ia harus mengajar mata pelajaran yang bukan bidangnya. Mengapa bisa terjadi ? Karena guru untuk mata pelajaran yang dimaksud memang tidak ada, maka, daripada kosong tidak terisi, lebih baik diisi oleh guru apa pun, meski guru yang bersangkutan tidak menguasai bidang yang diajarkannya. Kalau gurunya sendiri kurang menguasai mata pelajaran yang diajarkannya, apatah lagi muridnya ?
Maka sangat pantas jika sekelompok wali murid tidak bisa menerima perlakuan sekolah-sekolah negeri terhadap anak-anak mereka. Mereka tidak mau masa depan anak-anak mereka menjadi ‘mainan’ orang-orang yang disebut pendidik itu. Mereka membentuk kelompok yang di beri nama Forum Komite Sekolah.
Apa agenda forum ini ?
Barangkali awalnya adalah kumpulan wali murid yang tidak mau anak-anaknya ‘dikorbankan’ masa depannya oleh lembaga-lembaga pendidikan milik pemerintah. Tapi, akibat intensifnya berkomunikasi antara satu anggota dengan anggota lainnya, maka tuntutan mereka pun kian melebar. Tidak sekadar supaya anak-anak mereka lebih mendapat perlakuan yang layak, tetapi juga menuntut hak-hak mereka yang selama ini hendak ‘dilupakan’ oleh pihak sekolah.
Seperti dikemukakan pada awal tulisan ini, selama ini fungsi komite sekolah masih sama dan sebangun dengan BP3 tempo dulu. Padahal, tujuan dari dibentuknya komite sekolah sebagai langkah perbaikan dari BP3, yakni lebih memberdayakan masyarakat agar tidak lagi sekadar menjadi sapi perahan pihak sekolah. Komite sekolah diharapkan menjadi partner manajemen sekolah dalam merancang kurikulum pendidikan dan pengemgambangan sekolah, dan tentu saja termasuk membantu pembiayaannya. Namun, implementasinya tidak selalu sama indah dengan tujuannya. Fungsi-fungsi komite sekolah banyak dieliminir kecuali turut membantu pembiayaan pendidikan. Kongkritnya, komite sekolah hanyalah sekadar tukang stempel tanda persetujuan ketika manajemen sekolah hendak mengeruk uang masyarakat.
Jum’at kemarin, 20 Juni 2008, forum ini mengajak kepala-kepala sekolah di kota Malang untuk membahas RAPBS. Harapannya, supaya RAPBS masing-masing sekolah lebih rasional dan ada pertangunggung-jawaban publiknya.  Tapi sayang, ternyata sebagian besar kepala sekolah tidak berani mendatangi forum tersebut. Kita tidak tahu alasan ketidak-datangan mereka, akibat ketakutan pribadi atau karena tekanan dari atasan. Yang pasti, hal itu jelas menunjukkan bahwa manajemen sekolah memang tidak ingin bersikap transparan dalam pengelolaan anggaran dan menganggap wali murid tak perlu ikut campur tangan dalam pengeloaan pendidikan.
Tulisan ini bermaksud memberi support kepada Forum Komite Sekolah kota Malang. Terus perjuangkan hak-hak masyarakat dalam pengelolaan pendidikan dan anggaran di sekolah-sekolah tempat kader-kader muda bangsa mempersiapkan masa depannya. Kita tidak bisa lagi mentoleransi pengibulan, ketertutupan dan sikap maunya sendiri dari pihak sekolah. Mari kita ambil hak-hak kita. Bravo Forum Komite Sekolah kota Malang !!!

Hari ini unas SMP telah berakhir. Ini berarti rangkaian hajatan besar nasional pendidikan yang bernama unas telah usai. Kini, orangtua, siswa dan guru tinggal menunggu hasil dari killing event tersebut.
Seperti tahun-tahun sebelumnya, ada banyak cerita minor selepas acara hajatan nasional itu. Mulai dari besarnya dana yang harus dipersiapkan oleh orangtua – meski dikabarkan biaya unas ditanggung negara, LJK yang tidak bermutu, jual beli jawaban unas ( meski konon ini merupakan model penipuan yang dilakukan oleh ‘oknum-oknum cerdas’ yang pandai memanfaatkan situasi ) hingga ‘kecurangan’ yang dilakukan para guru yang ingin membantu muridnya. Cerita seperti ini tampaknya telah menjadi rutinitas, tapi unas terus berlangsung.
Cerita mengenaskan datang dari SMAN 2 Lubukpakam, Deliserdang. 16 guru di SMAN 2 Lubukpakam ditangkap anggota Densus 88 saat tengah mengubah jawaban bahasa Inggris siswa mereka pada hari terakhir unas.  Hal ini mereka lakukan karena mayoritas siswa ternyata kesulitan menjawab soal tersebut. Dan perbuatan ini atas izin kepala sekolahnya.
Apa yang terjadi di SMAN 2 Lubukpakam, Deliserdang bisa jadi merupakan cerminan dari kebanyakan sekolah-sekolah lain. “Sebab, yang terjadi (di SMAN 2 Lubukpakam) itu adalah potret kecurangan unas secara nasional,” kata pengamat pendidikan dari Universitas Paramadina Utomo Dananjaya saat dihubungi koran ini kemarin. ( Jawa Pos, 26/4/2008 ).
Beberapa hari setelah peristiwa penangkapan di atas, saya melihat berita di salah satu televisi swasta, sejumlah murid kelas tiga mendemo kantor polisi atas penangkapan guru mereka. Sembari berurai air mata mereka menyatakan kira-kira seperti ini :
“Guru kami bukanlah koruptur. Mereka hanya ingin membantu muridnya. Tidak ada guru, yang juga orang tua kami, ingin menghancurkan anak-anaknya. Kenapa guru yang membantu muridnya ditahan ? sedang koruptor-koruptor milyaran rupiah dibiarkan lepas ?”
Saya amat yakin bahwa demo siswa tersebut murni dari nuraninya. Bukan ‘ditunggangi pihak-pihak yang tidak bertanggunjawab’ sebagaimana demo-demo politik yang belakangan ini makin marak mengiringi pilkada. Barangkali dengan menyimak fenomena di tas, kita mesti bertanya : ‘Pantaskah guru-guru yang membantu muridnya seperti itu harus dipandang sebagai kriminal ?’ Tidakkah Depdiknas bisa menangani ini dengan cara-cara yang berbobot edukatif ?
Tapi mendiknas tampaknya tetap nekad hendak mempidanakan guru-guru yang dianggap membocorkan jawaban unas yang nilainya sama dikatakan sama dengan rahasia negara tersebut.
Mendiknas Bambang Sudibyo menegaskan akan tetap mengambil langkah hukum untuk memidanakan guru maupun kepala sekolah yang membocorkan soal unas dan jawabannya kepada siswa. “Saya telah menyurati Kapolri untuk memidanakan guru dan kepala sekolah yang membocorkan soal UN, dengan tembusan presiden dan wakil presiden serta Mendagri,” kata Bambang di Kendari. ( Jawa Pos, 26/4/2008 ).
Keangkuhan pejabat diknas dalam memandang kasus di atas tampaknya disebabkan oleh sudut pandang yang berbeda dengan para guru ‘kriminal’ tersebut. Pejabat diknas beranggapan bahwa upaya guru membantu membocorkan jawaban unas merupakan akibat dari keinginan meluluskan siswanya 100%, sehingga gengsi sekolah dan guru-gurunya meningkat. Perhatikan ungkapan Anggota BSNP berikut :
 Anggota BSNP (Badan Standar Nasional Pendidikan) Bidang Pengaduan Depdiknas Yunan Yusuf menyatakan, Depdiknas tidak pernah memaksakan suatu daerah agar meluluskan siswa 100 persen dalam unas. Artinya, integritas sekolah tetap diakui meski pada hasil unas nanti tidak sesuai dengan harapan. “Pemetaan kami berdasarkan Standar Kompetensi Lulusan (SKL). Itu pun yang minimal,” katanya.
Padahal, coba tanya pendapat para guru kebanyakan mengenai unas. Mereka umumnya tidak sepakat dengan unas karena beberapa hal :
• Unas dapat mereduksi usaha murid selama 3 tahun. Unas yang dilaksanakan selama 3 atau 4 hari dipakai sebagai tolok ukur hasil belajar siswa selama 3 tahun. Padahal, dalam pelaksanaan unas tersebut, banyak kemungkinan bisa terjadi yang dapat menyebabkan siswa tidak mampu mengerjakan ujian secara maksimal.
• Pelajaran yang diujikan hanya beberapa saja. Bagaimana mungkin yang beberapa itu bisa mengukur seluruh pelajaran yang telah dipelajari siswa selama tiga tahun.
• Kondisi satu daerah dengan daerah lain sangat heterogen di Indonesia. Dan pemerintah tidak mampu menstandarkan berbagai prasarana, sarana dan SDM yang dimiliki berbagai sekolah di tanah air. Dengan tiadanya standar dalam hal prasarana, sarana dan SDM tersebut, bukankah merupakan lelucon kalau Diknas bermimpi melakukan standardisasi mutu lulusannya ?

Dengan membantu membocorkan jawaban kepada siswanya, saya sangat yakin guru-guru itu tidaklah didorong oleh keinginan memperoleh prestise, tapi mereka tidak ingin siswa-siswa mereka menjadi korban dari mimpi Diknas yang sama sekali tidak lucu itu ?

Model Konvergen dan Divergen
Saya yakin kedua istilah tersebut telah dimengerti dengan baik, konvergen dan divergen. Bahasan ini bertujuan menyegarkan ingatan kita supaya kita bisa menyadari saat menggunakannya. Hal ini dianggap perlu lantaran kita biasanya cenderung memiliki kecondongan kepada satu pola berpikir saja. Padahal pola berpikir tersebut hanya cocok untuk situasi tertentu dan tidak produktif untuk situasi lainnya. Akibatnya, kecenderungan kepada salah satu pola berpikir akan membatasi diri kita sendiri.
Seperti dikemukakan di atas, pada saat kuliah kita sering mendengar cara berpikir konvergen dan divergen. Tapi sayang sekali kita tidak pernah dilatih untuk menggunakannya. Kelemahan sekolah-sekolah kita adalah mereka tidak pernah mengajarkan kepada kita cara berpikir. Mereka hanya mencekoki kita apa yang harus kita pikirkan ( apa yang harus dipelajari ) dan dinilai melalui ujian. Sedangkan bagaimana kita berpikir diserahkan kepada masing-masing individu. Akibatnya, secara tak sadar kita terjebak pada satu pola yang kita sukai saja sepanjang hidup kita. Dan pengambilan satu pola ini yang menyebabkan kita seringkali berbenturan dengan banyak orang dan menyulitkan kita mengikuti berbagai perubahan yang cepat.
Mengutip S.p.Reid dalam bukunya Berpikir Strategis, pemikiran konvergen dikaitkan dengan fokus dan mengarah pada jawaban tertentu. Terpusat pada sasaran akhir merupakan keinginan dasar dari jenis berpikir ini. Di sisi lain, pemikiran divergen dikaitkan dengan eksplorasi dan kreativitas, terbuka dan bergerak menjauh.
Masing-masing model berpikir tersebut memiliki aturan-aturan masing-masing yang saling berseberangan satu sama lain. Yang perlu dipahami, ke duanya tidak bisa dicampuradukkan. Masing-masing model cocok untuk situasi tertentu, dan seringkali tidak cocok untuk situasi lainnya.
Bayangkan, di sebuah UGD ada seorang pasien yang gawat. Dalam situasi seperti itu sangat dibutuhkan jawaban spesifik yang jelas , langkah-langkah yang pasti dan cepat untuk menangani pasien tersebut. Pemikiran-pemikiran kreatif dan imaginatif, dalam kondisi demikian, akan dipandang sebagai perilaku tidak bertanggung-jawab dan kurang ajar. Dalam situasi kritis yang membutuhkan langkah segera yang pasti, model berpikir konvergen sangatlah tepat.
Sebaliknya, ketika kita diminta membuat visi, di mana setiap person diminta pemikiran prediktifnya sangatlah tidak mungkin menggunakan pola berpikir konvergen ini. Andai saat akan menyusun visi yang akan dicapai bersama, kemudian pimpinan mengatakan,
“Silakan Anda mengembangkan ide-ide kreatif dan pikiran imaginatif sehingga akan diperoleh gambaran visioner yang kaya. Tapi mohon diingat, jangan sekali-sekali membuat gambaran yang tidak cocok dengan keadaan kita saat ini. Itu akan membuang-buang waktu dan pikiran saja.”
Atau “Silakan membuat visi yang kreatif, tapi mohon tidak melampaui visi yang telah saya buat.”
Atau ketika ada sebuah program baru yang hendak dijalankan. Lalu pimpinan mengadakan pelatihan-pelatihan untuk melaksanakan program tersebut. Dalam pelatihan itu, peserta hanya diberikan contoh-contoh pelaksanaan program tersebut. Pimpinan tidak pernah memberi kesempatan peserta untuk menyampaikan pemahamannya terhadap program tersebut.
Dalam situasi seperti itu, tidak akan mungkin lahir ide-ide kreatif. Semuanya hanya diarahkan kepada satu kemungkinan jawaban yang dianggap benar oleh pimpinan.
Seperti dikemukakan di atas, pola berpikir konvergen tidaklah mesti buruk, tapi menjadi kontraproduktif jika kita hanya cenderung menggunakan satu pola saja                ( konvergen ) untuk segala situasi. Budaya yang berlaku di negara kita sangat kuat berkecenderungan pada satu pola ini. Sejak sekolah, oleh para guru kita hanya diperbolehkan kita menjawab satu jawaban yang dianggap benar saja, misalnya sesuai dengan pendapat guru atau texbook. Jawaban yang tidak cocok dengan pendapat guru atau texbook pasti dianggap salah. Dan kita dinilai goblog karena memberi jawaban yang tidak sesuai. Akibatnya lebih jauh, murid-murid tidak akan membaca buku atau mencari pengetahuan lain di luar yang disarankan guru, meski pun dari disiplin ilmu yang sama. Kalau membaca buku dari disipilin yang sama saja sudah enggan, apalagi membaca wacana dari disiplin ilmu yang lain, tentu mustahil.
Di dunia kerja juga berlaku hal yang demikian. Selama bertahun-tahun dunia kerja kita dipimpin oleh pemimpin-pemimpin yang memberlakukan pola pikir konvergen ini. Siapapun yang dapat melaksanakan pekerjaan sesuai dengan protap dan juknis yang telah digunakan selama bertahun-tahun akan dianggap sebagai pekerja yang baik. Dan siapapun yang mempunyai pikiran-pikiran yang keluar dari kebiasaan-kebiasaan yang berlaku akan dicap pembangkang. Semuanya berkewajiban untuk tunduk patuh kepada aturan-aturan dan program-program yang telah ditetapkan oleh pimpinan. Menyampaikan program alternatif dipandang sebagai perlawanan terhadap pimpinan.
Sebagai akibat dari pembudayaan pola berpikir konvergen dalam waktu lama, maka tercipta budaya bisu. Di mana pun kita akan mudah mendapati orang-orang yang tidak berani berbeda pendapat dengan pimpinan, orang-orang yang tidak mampu menelurkan ide-ide baru, orang-orang yang suka ‘nggrundel’ ketika tidak menyetujui kebijakan pimpinan tapi tidak berani mengutarakan kepada pimpinannya, orang-orang yang tidak siap dengan perubahan, orang-orang yang selalu menolak hal-hal ( informasi ) baru dan masih berderet lagi sikap-sikap yang dihasilkan dari pembudayaan berpikir konvergen ini.
Padahal, jika dilihat dari kecenderungan-kecenderungan  yang berlaku di masyarakat saat ini sangat dibutuhkan person-person yang selalu mampu untuk melihat kemungkinan-kemungkinan lain untuk menjawab tantangan-tantangan baru yang ada, yang tidak lagi bisa dihadapi dengan cara-cara lama.
Dengan kenyataan tersebut, mau tidak mau kita juga harus mulai mengembangkan alternatif model berpikir yang lain, yakni model berpikir divergen. Namun perlu sekali lagi dipahami bahwa keharusan ini bukanlah disebabkan oleh jeleknya model konvergen. Seperti dicontohkan di atas, konvergen cocok diterapkan untuk situasi tertentu. Misalnya untuk situasi yang kritis dan mendesak, diperlukan langkah-langkah cepat untuk menanganinya.
Model berpikir divergen frekuensinya sangat terbuka lebar, berbeda dengan konvergen yang terfokus. Pola berpikir divergen selalu bergerak, mengarah keluar, mencari sesuatu yang menarik di sepanjang perjalanan. Keuntungan menggunakan pola pikir divergen yang baik adalah mereka seringkali piawai dalam menghasilkan ide dan alternatif. Tapi sayangnya, mereka tidak suka mengakhiri sesuatu dan mereka tidak suka bekerja dalam suatu sistem yang teratur. Lebih parah lagi, seringkali kelompok ini tidak bisa konsisten mengikuti sebuah program kerja yang telah ditetapkan sebelumnya. Satu lagi kelemahan kelompok ini adalah tidak begitu memiliki ketrampilan menggunakan logika-logika formal. Padahal, dalam sebuah kerja tim seringkali ditemui masalah-masalah yang membutuhkan penyelesaian yang terfokus.
Di tangan pemikir divergen jarang sekali diperoleh hasil yang tuntas. Adalah berbahaya menyerahkan tanggung-jawab pelaksanaan program kerja yang membutuhkan hasil yang jelas. Perlu dipahami bahwa pemikir divergen murni hampir tidak pernah memikirkan pencapaian hasil, mereka hanya menikmati proses yang terbuka. Dalam arti, dalam perjalanan pelaksanaan program, bisa jadi rencana yang telah disepakati akan diabaikan. Mereka membuat perencanaan baru yang tidak jelas arahnya.
Dari uraian di atas, bisa ditarik kesimpulan bahwa masing-masing pola berpikir memiliki kelebihan dan kelemahan masing-masing. Orang yang berpikir konvergen menyukai pendekatan logika, sementara orang divergen menyukai pikiran-pikiran yang terbuka dan kreatif. Masing-masing akan cocok untuk situasi tertentu dan tidak cocok untuk situasi lainnya. Ada situasi tertentu yang membutuhkan logika terstruktur, dan ada juga situasi lain yang membutuhkan pemikiran yang elastis dan terbuka.
Atas dasar kenyataan di atas, maka tidaklah mungkin kita hanya mengembangkan salah satu pola berpikir saja. Keduanya harus kita kembangkan secara seimbang. Yang dimaksud mengembangkan adalah seringkali menggunakan kedua pola berpikir tersebut dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang kita hadapi. Menggunakan kedua pendekatan berpikir ini tidak sama dengan mencampuradukkan keduanya. Pencampuradukkan akan menghasilkan kekacauan berpikir.
Menurut S.P. Reid, ada orang yang terlahir “cemerlang” dan ada pula orang-orang hebat yang cukup beruntung dapat belajar sejak dini dari kehidupan bagaimana menguasai kiat memanfaatkan ketrampilan konvergen dan divergen tersebut. Mereka sering tampil di hadapan kita sebagai wirausahawan intuitif, pemimpin inovator dengan visi besar, atau sebagai genius. Selain itu, mereka dapat menjadi manajer luar biasa yang mampu menyelesaikan masalah-masalah paling kompleks dan multi aspek secara lebih cepat daripada kebanyakan orang. Kabar baiknya, pola tersebut dapat dipelajari dan ditingkatkan pada usia berapa pun juga.
Selanjutnya, menurut S.P. Reid, apakah dengan memiliki peta sederhana tentang proses intelektual berarti kita bisa  belajar menjadi genius di sebuah lokakarya atau kursus ? Jawaban singkatnya : tidak, banyak bukti menunjukkan bahwa meskipun ketrampilan berpikir itu dapat dipeoleh, masih diperlukan waktu setidaknya 10 tahun kerja keras untuk mewujudkan karya inspiratif dan mencerahkan yang dapat digolongkan “cemerlang” dalam bidang seni dan ilmu. Jadi, mengembangkan pola berpikir yang secara intuitif digunakan seorang genius takkan mengubah Anda menjadi seorang cemerlang dalam waktu semalam. Kabar baiknya adalah, begitu Anda mengetahui adanya dua pola berpikir yang sangat berbeda, keduanya dapat dikembangkan terus menerus di dalam diri Anda dan rekan Anda.

Berpikir Holistik
Yang dimaksud dengan berpikir holistik adalah model berpikir yang menggunakan model berpikir divergen dan konvergen secara bertahap. Kemampuan menggunakan kedua model berpikir tersebut, ditambah kemampuan “melihat” hubungan antara ide-ide atau informasi-informasi yang sebelumnya tidak terhubung merupakan dasar bagi berpikir cerdas.
Untuk bisa menguasai cara berpikir seperti itu, kita harus membiasakan pikiran kita menggunakan kedua model berpikir. Dunia kita saat ini hampir selalu mementingkan fokus dan kepastian sehingga berakibat    kemampuan otak kita untuk berpikir kreatif        ( divergen ) menjadi lemah. Oleh karena itu, untuk menguasai cara berpikir holistik seperti diuraikan di atas, kita harus sering melatih ke dua-duanya.
Pimpinan-pimpinan yang dianggap memiliki kinerja otak yang tinggi tampaknya mampu menggunakan sumber daya intelektual yang beragam. Kemampuan mereka dalam menganalisis situasi yang mereka hadapi dengan tajam dan memberikan solusi-solusi yang tepat menunjukkan kepiawaian mereka menggunakan berpikir divergen dan dilanjutkan dengan menggunakan cara berpikir konvergen. Jika seseorang terbiasa menggunkan pola berpikir dua tingkat seperti itu, maka otaknya akan secara konsisten bekerja seperti itu.
Yang perlu kita mengerti adalah begitu kita memahami arah dan penggunaan dari kedua cara berpikir tersebut, maka kita dapat memperoleh manfaat yang besar dari penggunaan cara berpikir holistik tersebut. Semakin sering kita mempraktekkannya, maka secara otomatis kualitas berpikir kita akan meningkat.

Syukurlah, akhirnya apa yang ditakutkan rakyat miskin mengenai akan diberlakukannya disintensif tarif listrik bagi pelanggan yang menggunakan listrik di atas 80% x penggunaan rata-rata nasional  tidak terjadi. Pada tulisan sebelumnya, penulis sangat mengkahwatirkan jika skema tarif listrik baru dikenakan pada semua pelanggan, maka yang banyak menderita adalah rakyat miskin, yang menggunakan listrik bukan untuk bermewah-mewah. Tapi untuk kegiatan produktif.

Kita patut bersyukur bahwa skema tersebut ternyata hanya dikenakan pada pelanggan R3 ( 6000 VA ) ke atas. Kebijakan ini tentu bisa membuat rakyat kebanyakan bisa sedikit bernapas lega di tengah himpitan kenaikan harga-harga berbagai barang kebutuhan hidup.

Tapi, hal ini tentu tidak bisa seratus prosen menghentikan rasa was-was kita semua. Kita masih khawatir, apakah tidak diberlakukannya skema tarif baru ini untuk pelanggan R1 dan R2 seterusnya atau sementara saja ? Kekhawatiran yang ke dua adalah apakah dengan diterapkan model disintensif pada pelanngan R3 tidak akan memicu kenaikan harga komoditas ?

Barangakali, sebagai rakyat, kita cuma bisa berdo’a, semoga kekahwatiran-kekhawatiran itu tidak terjadi. Dan mari kita terus berdo’a semoga orang-orang yang punya power memainkan harga berbagai komoditas bisa terbuka hatinya, bahwa rakyat kebanyakan sedang dilanda kesulitan hidup yang susahnya telah mencapai ubun-ubun.

Suatu sore, rumah teman saya, seorang pimpinan sebuah instansi pemerintahan yang hampir pangsiun, dibuat geger oleh kedatangan beberapa petugas kejaksaan yang tidak diundang. Tamu tak diundang tadi mengundang teman saya untuk bertamu ke kantor kejaksaan saat itu juga. Pertanyaan teman saya mengapa kejaksaan mengundanya tidak dijawab oleh tamu tadi. Maka, dengan sejuta tanya di ubun-ubun teman saya mengikuti kemauan sang tamu.
Hingga larut malam teman saya tidak pulang. Keluarganya mulai resah dan gelisah. Anak-anak dan ibunya bertanya-tanya mengapa Bapak belum juga pulang ? Sementara hand phonenya tidak bisa dihubungi. Semalaman mereka tidak tidur menunggu kabar berita pahlawan keluarga.
Esoknya, sekitar pukul 6 pagi, telepon di ruang tamu berdering. Mereka grudugan mendekati telpon. Setelah diangkat, suara sang pahlawan dari seberang sana.
“Dik, tampaknya untuk sementara waktu yang tidak bisa ditentukan, aku tidak bisa pulang,” jelas teman saya dengan suara lelah, karena semalaman dia harus menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan petugas kejaksaan.
“Kenapa Mas ?!” Jerit sang istri.
“Aku didakwa menggelapkan uang negara.”
Sejak itu, teman saya menjalani hari-harinya di bui, karena hakim memutuskan bahwa dia dituduh melakukan tindak korupsi.

Berbeda lagi dengan kisah tetangga saya Mas Dirman di sebelah rumah. Mas Dirman baru saja pangsiun jadi mantri guru. Meski usianya terbilang tidak lagi muda, ia masih kelihatan gesit, lincah dan parlente. Kayak bisnisman. Mas Dirman ini orangnya grapyak dan suka beranjang-sana ke sanak tetangga.
Namun, hampir sebulan ini saya tak melihat batang hidung Mas Dirman, tentunya juga tak melihat anggota tubuh yang lainnya. Di dalam hati saya bertanya-tanya, apakah teman saya ini sakit. Saya pun bertanya-tanya ke tetangga kanan-kiri perihal ketidak-munculan Mas Dirman hampir sebulan ini dalam arena nggedabrus di malam hari yang biasa bertempat di pos ronda sebelah rumah saya.
“Apa Mas Guru tidak mendengar berita Mas Dirman ? “ Tanya kang Kaprawi ketika pertanyaan itu saya lontarkan padanya. “Kalau siang Mas Dirman bertapa di kolong tempat tidur.”
“Memang sedang nglakoni ngelmu apa to Kang ?” Saya bertanya tak mengerti.
“Bukan nglakoni ngelmu Mas, tapi diuber-uber depth collectornya BPR. Utangnya kebanyaken,” timpal dik Jono.

Jika kita amati di sekitar kita, belakangan ini makin banyak saja pejabat yang kesandung kasus korupsi dan, yang bukan pejabat, terlilit utang hingga setinggi batang lehernya. Dan yang memprihatinkan, masalah tersebut tidak hanya menimpa orang-orang muda saja, orang-orang pangsiunan yang seharusnya sudah terlepas dari urusan duniawi juga harus meringkuk di bui. Soalnya, kasus korupsi yang dilakukan diungkap setelah purna tugas. Dan banyak orang tua yang setiap hari harus berlari terbirit-birit diuber-uber juru tagih.
Saya jadi merenung, mengapa itu bisa terjadi ?
Setelah merenung sekian lama, saya terilhami tulisan seorang kolomnis majalah Tempo yang sangat terkenal, almarhum Mahbub Junaedi. Kira-kira begini bunyi tulisannya: kita ini bukan sosialisme, juga bukan kapitalisme. Kalau begitu, jangan-jangan kita ini memang bukan apa-apa.
Menurut pikiran spekulatip saya, setiap orang ingin menikmati hidup makmur. Segala kebutuhan hidupnya ingin bisa dipenuhinya. Namun, cara mencapai kemakmuran ini berbeda-beda antara satu dengan lainnya. Secara umum, jika kita menginginkan sesuatu, caranya ada dua jalan. Pertama, hidup hemat. Hasil penghematan itu ditabung. Jika sudah mencukupi, baru membeli atau menikmati sesuatu yang diinginkan tersebut. Sedang cara kedua dengan cara menambah pendapatan melalaui bekerja lebih keras. Hasil dari penambahan yang diperoleh itu yang digunakan untuk membeli atau menikmati sesuatu yang diinginkan. Ini cara yang logis.
Namun, jika kita amati sekitar kita, termasuk diri kita tentunya, kurang begitu suka dengan kedua cara di atas. Ketika menginginkan sesuatu, kita tidak suka melalui bekerja lebih keras atau menghemat lebih dahulu. Tapi, kita lebih suka ngutang dulu. Sehingga, tanpa bekerja lebih keras atau menabung lebih dahulu, kita bisa mendapatkan apa yang kita inginkan.
Untuk saat ini cara ngutang lebih dahulu dianggap wajar-wajar saja. Buat apa susah-susah kalau bisa diperoleh dengan cara mudah ? Barangkali begitu pikiran kita saat memutuskan untuk mengambil langkah ngutang.
Tapi sadarkah kita bahwa kebiasaan itu sangat berbahaya ? Sadarkah kita jika kecenderungan tersebut berasal dari virus yang berbahaya yang telah merusak kehidupan bangsa ini ?
Kecenderungan ngutang berasal dari sebuah kebiasaan ‘terlalu ingin cepat menikmati kebahagiaan’. Logikanya, ketika menginginkan sesuatu, seharusnya diikuti oleh usaha keras. Baik melalui penghematan maupun bekerja lebih keras. Penghematan maupun bekerja lebih keras, karena menimbulkan rasa tidak enak, bisa berfungsi menjadi pagar dari muluapnya berjuta keinginan dari otak kita.
Dengan kemudahan ngutang, secara sadar atau tidak, kita didorong terus untuk konsumtif. Apapun yang kita inginkan, bisa kita dapatkan dengan mudah melalui ngutang. Dan kita hampir tidak pernah berpikir bahwa utang itu harus dibayar yang seringkali menyebabkan kita mengalami kesengsaraan di kemudian hari. Karena resiko itu letaknya di belakang ( setelah memiliki apa yang diinginkan ), resiko itu nyaris tak pernah menjadi pertimbangan kita. Menurut saya, inilah yang menjadikan kita semakin tua semakin menumpuk hutang, kayak Mas Dirman di atas.
Kebiasaan ‘terlalu ingin cepat menikmati kebahagiaan’ ini lebih berbahaya jika menyerang pejabat. Karena akses menggunakan dana ( dana negara maksudnya ) cukup terbuka lebar, maka syahwat untuk cepat-cepat bahagia semakin menggila. Berapa pun dana yang ada akan dikuras untuk memuaskan dahaga bahagia materi tersebut. Semakin tinggi jabatan, semakin tinggi pula menggunakan dana negara sebesar-besarnya. Barangkali karena kecenderungan ‘terlalu ingin cepat menikmati kebahagiaan’ begitu mewabah, maka korupsi di negeri ini semakin menggila dan belum tampak tanda-tanda kesembuhannya.
Dari pejabat-pejabat seperti itu, mungkinkah memiliki sikap amanah ? Padahal, salah satu syarat untuk menjadi pejabat adalah mementingkan nasib rakyat. Dengan mental kebiasaan ‘terlalu ingin cepat menikmati kebahagiaan’ kepentingan rakyat menjadi nomor sekian. Yang penting, dia sendiri harus makmur dulu, meski rakyat sedang menjerit-jerit dihimpit kesulitan hidup.
Cara mereka untuk membahagiakan diri, seraya membohongi rakyat, bisa dilakukan melalui korupsi maupun dengan berkedok aturan-aturan legal. Seperti contoh, beberapa lalu DPR dan pejabat-pejabat Pemda Batu bancakan mobil baru. Padahal mobil yang sebelumnya masih terbilang amat sangat layak di gunakan. Alasan mereka melakukan pengadaan mobil baru tersebut adalah karena prosedurnya memang demikian.
Saya jadi bertanya, apakah kalau mereka melanggar prosedur tersebut, dengan tetap memakai mobil yang sudah ada tanpa mengadakan mobil baru termasuk melanggar hukum ? Apakah nurani mereka merasa berdosa kalau tidak mengadakan mobil baru, sementara masyarakatnya tengah didera berbagai kesulitan ekonomi dan penderitaan hidup ?
Belum lagi tentang jajaran departemen keuangan, yang kemudian disusul departemen kehakiman, yang akan menambah jumlah tunjangan bagi pegawai-pegawai di jajarannya masing-masing. Semua tontonan itu bak cerita dalam sinetron kita. Membuat rakyat kebanyakan hanya ngiler dan ndoweh.
Paradoks-paradoks smecam itu tampaknya akan tyerus berlanjut. Rakyat, dengan penuh toleransi dan kedewasaan, akan melihat drama itu sebagai ‘hiburan’ di tengah kegetiran hidup yang semakin satire. Barangkali, satu-satunya yang bisa dilakukan adalah berdo’a, kapan pejabat-pejabat itu menjadi dewasa dan tersembuhkan dari sindrome ‘terlalu cepat ingin bahagia’.
Yang penting bagi kita adalah membuang jauh-jauh ‘terlalu cepat ingin bahagia’. Hidup kita akan jauh lebih tenang, tidak bingung di kejar-kejar hutang atau hati was-was khawatir kejahatan ( korupsi ) yang telah dilakukan ketahuan. Pilihlah jurus yang benar jika ingin hidup makmur : kerja keras, hidup sederhana atau kedua-duanya. Selain itu, katakan : go to hell with ‘terlalu cepat ingin bahagia’.

Salah satu faktor memburuknya perekonomian nasional saat ini adalah rendahnya mental wiraswasta yang dimiliki bangsa kita. Akibatnya, daya juang, need for achievement, atau dorongan berusaha sebagian masyarakat kita rendah. Di pihak lain, bangsa kita yang kebetulan berada di level atas, lebih suka menjadi makelar. Lebih menggadaikan aset bangsa kepada pihak asing daripada berusaha memberdayakan SDM sendiri untuk mengelolanya. Akibat lanjutannya, banyak pakar mensinyalir, kebijakan-kebijakan kita banyak dikendalikan oleh the invisible hand ( meminjam istilah Pak Amien Rais ) yang memegang tengkuk birokrasi kita. Sehingga, bisa dikatakan kita ini terjajah dalam alam kemerdekaan.

Persoalannya, faktor apa saja yang membuat kita miskin mental wiraswasta ? Sejak kapan hal itu terjadi ?
Untuk menjelaskan hal ini, akan dikutip uraian Prof. Dr. Koentjaraningrat dalam bukunya Kebudayaan Mentalitas dan Pembangunan. Menurut ahli budaya ini, mentalitas bangsa kita yang tidak selaras dengan tuntutan pembangunan berasal dari dua faktor, yakni faktor yang bersumber dari budaya kita sendiri dan faktor kondisi setelah revolusi.
Salah satu karakter budaya bangsa kita adalah feodalisme. Feodalisme ini, salah satunya, mengejawantah pada nilai yang terlampau banyak  berorientasi vertikal, ke arah tokoh, pembesar, atasan atau senior. Nilai itu mematikan beberapa sifat mentalitas tertentu, seperti kemauan untuk berusaha atas kemampuan sendiri, rasa disiplin murni dan rasa bertanggungjawab sendiri.
Rendahnya kemauan untuk berusaha atas kemampuan sendiri berasal dari sifat tak percaya kepada diri sendiri.  Dalam sebuah penelitian yang dilakukan oleh Koentjaraningrat, menunjukkan bahwa sifat tak percaya kepada diri sendiri ini memburuk terutama di antara penduduk perkotaan di Indonesia, yakni pada golongan pegawai. Sifat ini tampaknya dapat dikembalikan  kepada nilai budaya dalam mentalitas para pegawai dan priyayi, yang terlampau banyak berorientas vertikal terhadap tokoh-tokoh atasan dan senior.
Budaya feodalisme telah menjadikan bangsa kita, setidaknya, terbagi pada dua strata; strata bangsawan atau priyayi di satu sisi, dan strata rakyat jelata di sisi lain. Golongan bangsawan dianggap sebagai patron bagi rakyat jelata. Segala sesuatu harus mengacu kepada kelompok bangsawan. Karena menganggap golongan lain sebagai patron, maka kedudukan kelompok rakyat jelata menjadi tersubordinasikan. Mereka memposisikan diri berada di bawah kelompok lain. Berdasarkan kaidah yang berlaku, kelompok yang di bawah harus menurut titah; harus meniru kebiasaan-kebiasaan; dan bangga menjadi abdi kelompok atas. Dan kelompok bawah ini tidak boleh punya kemauan sendiri. Segala macam kemauan diserahkan pada  kemauan kelompok atas. Inilah yang menyebabkan sebagian besar bangsa kita tidak punya kemauan berusaha atas kemampuan sendiri.
Sifat tak berdisipilin, kalau dirunut ternyata, juga terdapat dalam mentalitas pegawai yang terlampau berorientasi vertikal. Banyak orang Indonesia, sampai saat ini, berpenampilan disiplin hanya ketika diawasi dari atas. Ketika pengawasan surut, hilanglah dorongan hati untuk mentaati berbagai peraturan. Sifat ini juga muncul dalam bentuk ketidaktekunan dan kesungguhan dalam bekerja atau berusaha. Saat diawasi, mereka kelihatan tekun dan sungguh-sungguh dalam bekerja. Begitu pengawasan berkurang, berkurang pula ketekunan dan kesungguhan.
Kurang tanggungjawab ini, menurut Koentjaraningrat pula, bisa juga disebabkan oleh tradisi gotong royong. Siapa pun mengakui jika tradisi ini cukup baik dan perlu dilestarikan. Namun, ternyata, ia punya wajah lain yang justru kurang menguntungkan jika salah penempatan.
Tradisi gotong royong memberi rasa aman kepada pendukungnya. Jika salah satu anggota tertimpa bencana atau kesulitan, maka yang lain akan ramai-ramai membantu. Dalam masyarakat demikian, orang jarang merasa bertanggungjawab secara pribadi dalam menghadapi aneka macam kesulitan. Perasaan semacam ini ternyata dapat menghambat  munculnya tanggung jawab pribadi.
Selain yang berasal dari tradisi feodalisme, mentalitas bangsa kita yang menghambat pembangunan juga dipengaruhi oleh kondisi lingkungan pasca kemerdekaan. Kondisi ini  melahirkan mental suka mengabaikan kualitas dan ambil jalan pintas.
 Kepekaan kita terhadap mutu suatu barang, baik sebagai produsen maupun sebagai konsumen sudah hampir hilang.  Para ahli menduga bahwa mentalitas yang sering mengabaikan mutu ini adalah kosekuensi kemiskinan yang menghebat yang kita alami setelah kemerdekaan. Kemiskinan membuat kita tak sempat memikirkan kualitas, yang penting tersedia barang dan bisa dimanfaatkan.  Kita juga sudah cukup puas jika suatu pekerjaan telah diselesaikan, apapun mutunya tak jadi soal. Yang penting selesai dan segera bisa dimanfaatkan.
Sebagai contoh dari kebiasaan  mengabaikan mutu  adalah kebijakan yang diambil oleh dunia pendidikan kita. Ketika jumlah penduduk mengalami peningkatan luar biasa, dan sarana pendidikan tidak mampu mengimbanginya, maka pemerintah mengambil kebijakan bahwa murid-murid harus segera diluluskan supaya tempatnya segera bisa diganti calon murid lain yang sedang antri. Apapun mutunya tak jadi soal, yang penting sebagian besar penduduk muda usia pernah mengenyam pendidikan.
Adapun mental suka mengambil jalan pintas adalah mentalitas yang bernafsu segera mencapai tujuan tanpa kerja keras, setahap demi setahap. Dalam masyarakat kita saat ini, tampak banyak usahawan baru yang  mau mencapai dan memamerkan taraf hidup yang gemerlap dan penuh kemewahan dengan  cepat, melalui cara yang tidak wajar, atau dengan mengambil keuntungan sebesar-besar ‘mumpung’ ada kesempatan tanpa menghiraukan jangka panjangnya.
Seorang karyawan atau pegawai, terutama pegawai negeri, yang ingin segera mencapai fasilitas-fasilitas pangkat atau tingkatan tinggi dalam waktu sesingkat mungkin tanpa mau berjuang, tak segan-segan untuk menyuap. Dengan suap ini, tanpa bertele-tele bisa naik pangkat. Di sini, wawasan keilmuan, kerja keras, prestasi, maupun ketrampilan hanya dipandang sebelah mata. Yang penting ada uang pelicin, kedudukan pasti didapat.
Seorang yang belum kerja pun, untuk mendapatkan pekerjaan, terutama untuk menjadi pegawai negeri dan tentara, mereka tak segan-segan menyuap supaya lolos dalam seleksi masuk, tanpa peduli berapapun tarifnya. Mereka ini tak mau tahu bahwa tujuan diadakan test seleksi adalah untuk menyaring agar diperoleh pegawai-pegawai yang kapabel dengan bidang yang akan dimasuki. Mereka tak mau berjuang mencari ilmu untuk meningkatkan kapabilitasnya. Mereka lebih suka menggunakan uangnya untuk menyuap.
Fenomena suka ambil jalan pintas ini mulai muncul ketika penjajah meninggalkan negeri ini. Pada saat itu, banyak lowongan-lowongan pekerjaan yang ditinggalkan penjajah. Sedangkan lowongan tersebut harus segera diisi supaya kehidupan bernegara bisa segera berjalan, meski mereka kurang kapabel.
Memang, di tempat-tempat lain, mental ingin mencapai jalan pintas itu juga ada. Bedanya, di negeri kita hal itu tampil sangat ‘telanjang’, terutama pada masa orde baru dan era reformasi ini. Sedangkan di sebagian negera-negara lain, perilaku ingin jalan pintas ini tidak begitu  menonjol, karena ‘nafsu’ itu dikendalikan dan dikekang.
Menurut Koentjaraningrat, dorongan tersebut bisa dikendalikan, karena dalam pandangan umum pada masyarakat lain tadi masih ada kesadaran akan guna dari garis panjang kemajuan hidup. Bisa dikekang karena di sana ada norma-norma yang memaksa orang menuruti garis panjang kemajuan hidup itu secara demi selangkah.
Jika kita amati sifat-sifat di atas, jelas bahwa mentalitas-mentalitas tersebut sangat bertentangan dengan  karakter yang harus dimiliki  seorang wiraswastawan. Selanjutnya, menurut uraian di atas, suatu bangsa yang kekurangan manusia bermental wiraswasta  akan mengalami kemacetan pertumbuhan ekonomi dan keterbelakangan. Bukankah seperti keadaan bangsa kita saat ini ?

Seperti pagi-pagi biasanya, pagi ini, 5 Maret 2008, sesampai di kantor saya langsung buka internet untuk browsing berita-berita koran. Tanpa bi bu ba,saya langsung buka salah situs koran , di halaman utama. Mata saya langsung melotot hingga hampir copot dari kelopak ketika membaca judul berita :”Denda-Diskon Listrik Berlaku Mulai April.” Si Purwono, Dirjen Listrik dan Pemanfaatan Energi Departemen ESDM, bilang kalau PLN akan melakukan sosialisasi selama satu bulan dan pada 1 April 2008, tarif progresif ini mulai diberlakukan. Si Purwono juga bilang bahwa setelah ini ( mungkin yang dimaksud sosialisasi selama satu bulan tersebut ), tidak bisa mundur lagi.
Semula saya berpikir kalau si Purwono ini sedang mbanyol. Pasalnya, menurut berita kemarin, 4 Maret 2008, setelah melakukan Raker ESDM dengan Komisi VII DPR kemarin, si Purwono mengumumkan penundaan penerapan tarif progresif sampai waktu yang belum ditentukan. Saat itu, Purnomo berkilah belum ada instruksi resmi dari Kementerian ESDM selaku regulator di sektor energi kelistrikan kepada PLN untuk memberlakukan tarif listrik progresif. “Kami berpegang pada petunjuk presiden,” ujarnya. ( jadi ingat omongannya Harmoko sewaktu menjadi Menpen ). Ternyata pengumuman penerapan tarif progresif yang akan diberlakukan mulai 1 April mendatang bukan banyolan. Tapi sungguhan.

Kesungguhan PLN ini bisa kita lihat dari ucapan Purwomo, bahwa, Departemen ESDM akan memberlakukan tarif ini meski tanpa persetujuan DPR, karena ini adalah aksi korporat. Jadi, tidak perlu minta persetujuan wakil rakyat.

Dengan ngomong bahwa pemberlakuan tarif gaya baru yang bakal mencekik masyarakat kecil tersebut sebagai aksi korporat sehingga tidak diperlukan persetujuan DPR, sepertinya Purwono menganggap PLN sebagai perusahaan warisan nenek moyangnya. Kalau saja pabrik listrik negara tersebut didirikan oleh nenek moyangnya barangkali tak menjadi soal apakah jajaran PLN mau jungkir balik, berputar-putar atau kentut di depan umum tidak bakal ada yang protes. Tapi PLN itu kan pabrik milik negara, yang tergolong menguasai hajat hidup orang banyak, yang itu menyebabkan PLN memiliki kuasa monopoli atas pengelolaan listrik di republik ini. Mana bisa PLN ngomong soal tarif sebagai aksi korporat yang tidak memerlukan persetujuan DPR sebagai wakil rakyat. Apa mereka ini lupa bahwa hidup negara ini ( termasuk PLN ) dibiayai dari uang rakyat dan dari berbagai kekayaan perut bumi Indonesia yang juga milik seluruh rakyat Indonesia. Atau mereka ini menganggap bahwa kekayaan seluruh negeri ini menjadi milik mereka sehingga mereka bisa bebas mengaturnya ?
Yang lebih konyol lagi, mereka pikir tanggung-jawab mereka sudah cukup dengan mensosialisasikan tarif baru tersebut selama satu bulan kepada masyarakat. Apakah mereka kira dengan sosialisasi demikian, masalah-masalah yang dihadapi masyarakat, terutama pengusaha kecil yang sangat bergantung kepada listrik negara ini bisa terselesaikan ? Hemat saya, yang paling terkena dampak pemberlakuan skema tarif baru ini adalah orang-orang kecil yang usahanya banyak menggunakan listrik yang saat ini usahanya sudah senin-kamis akibat kenaikan harga barang-barang dan membanjirnya produk-produk luar negeri yang harganya sangat murah. Apakah PLN mau bersikap bisu-tuli terhadap kenyataan bahwa golongan industri skala rumah tangga ini sedang sekarat ? Atau memang PLN mau sekalian membunuh golongan ini supaya tidak mengganggu sepak terjang multi national corporate ?
Mestinya PLN bisa lebih cermat lagi dalam mengklasifikasikan golongan mana saja yang bisa dikenai tarif progresif itu. Jangan digebyah uyah kayak begitu. Kalau skema baru ini tetap diterapkan bulan depan, tentu yang paling ndoweh akibat dampak tarif baru tersebut adalah golongan melarat, yang konon golongan ini paling banyak jumlah prosentasenya. Golongan mampu ? Nggak ngefek lha yauw !!!
Mari kita cermati, mana ada masyarakat yang listriknya cuma 900 VA ke bawah pakai ac, home theatre, tv plasma yang 32 inc ke atas, atau perangkat-perangkat mewah lain yang membutuhkan listrik besar di rumahnya. Kalau mereka ini mengkonsumsi litrik banyak, sebagian besar karena untuk usaha. Seperti tukang jahit yang memakai mesin jahit listrik; garmen; tukang seterika pakaian tetangga; tukang service yang sudah pakai solder listrik; tukang service dinamo atau lainnya. Mestinya PLN tahu bahwa mereka ini usaha pakai modal sendiri, tidak mengemis-ngemis pada negara yang mengakibatkan utang ke IMF dan World Bank bertambah besar. Nah, apakah penggunaan listrik untuk mencari rezeki buat keluarga dan tanpa minta bantuan negara ini tergolong pemborosan ?
Harusnya PLN tidak menggolongkan pelanggan 900 VA  ke bawah ke dalam golongan yang terkena denda. Karena, sepengetahuan saya, pelanggan 900 VA  ke bawah kebanyakan adalah golongan yang tidak bisa dibilang hidup berkecukupan. Andai saja tidak takut hidungnya hitam semua terkena jelaga, pasti mereka pakai lampu teplok di rumahnya. 
Apakah PLN tidak punya akal lain untuk melakukan penghematan tanpa menambah susah golongan yang saat ini lagi tertekan dari kepala, pundak, ketiak dan selangkangannya ini ? Mbok ya mikir alternatif lain. Misalnya meningkatkan efisiensi kinerja PLN, mengurangi gaji direksi yang selangit ( ini tergolong ide bego ), atau melakukan sweeping terhadap pelanggan yang masih suka nyolong listrik. Di samping tentunya tetap menerapkan tarif progresif untuk golongan pengguna 2200 VA  ke atas.
Atau, mungkin karena otak lagi kurang energi untuk cerdas, tetap akan mengenakan tarif progresif ke semua lapisan masyarakat-baik masyarakat yang baunya wangi karena pakai parfum dari Paris maupun masyarakat yang baunya tengik karena kalau mandi pakai sabun detergen-harusnya pemerintah lebih dahulu mengupayakan kemandirian listrik di desa-desa.
Dulu, di desa tetangga desa saya, ada seorang purnawirawan serdadu republik Indonesia. Orang biasa menyebut beliau mbah Sidik. Setelah pangsiun, mbah Sidik pulang ke kampung halamannya. Meski pangkatnya terbilang tinggi, karena tidak pandai korupsi, sampai pangsiun tiba, mbah Sidik tidak mampu membeli rumah di kota. Akibatnya, begitu pangsiun tiba, ia harus kembali ke desa untuk menempati rumah warisan bapaknya. Padahal, teman-temannya tidak saja bisa punya rumah mewah di kota, tetapi juga punya vila di puncak, mobil keren untuk jaman itu dan tak lupa istri muda belia.
Kepulangan mbah Sidik ke desa, ternyata membawa berkah bagi penduduk di desa itu. Berkah ini bukan karena mbah Sidik membuka praktek dukun atau mendita seperti cita-cita Soeharto sewaktu dilengserkan, tetapi beliau telah menyulap desa itu dari keadaan gelap gulita menjadi desa yang terang benderang. Bermodal pengetahuan yang diperoleh dari sekolahnya jurusan STM mesin, dia memanfaatkan sungai desa untuk memutar turbin yang dibuatnya bersama penduduk. Turbin itu untuk memutar generator, yang kemudian menghasilkan listrik yang bisa memenuhi kebutuhan listrik penduduk desa itu. Tapi, sayang begitu listrik negara masuk ke desa itu, listrik made in mbah Sidik sedikit demi sedikit raib ke alam baka.
Di Indonesia, kita ini kaya sungai, angin, atau panas matahari. Di samping itu, di desa banyak pemuda-pemuda lulusan SMK jurusan listrik yang belum mendapat kerja, yang kalau sore pekerjaannya hanya plonga-plongo di pinggir jalan sembari menatap kosong masa depannya. Mbok ya pemerintah ini mengucurkan dana ke desa-desa ini untuk membangun sumber daya listrik desa dengan memanfaatkan sumber daya alam yang ada dan memanfaatkan pemuda-pemuda desa yang plonga-plongo tersebut. Dengan begitu, masyarakat miskin bisa bilang go to hell with your tarif progresif.

Sejak bulan ini, mau tidak mau, seluruh masyarakat Indonesia harus melakukan penghematan penggunanaan listrik. Pasalnya, mulai bulan ini, pemerintah akan mengenakan pemberian insentif bagi pelanggan yang menggunakan maksimal 80% dari rata-rata penggunaan listrik rata-rata nasional. Insentifnya sebesar 20%. Sebaliknya, pelanggan yang mengkonsumsi listrik melebihi 80% akan dikenai disinsentif ( denda ? ) sebesar 1.6 kali alias 160% terhadap kelebihan dari angka 80% tersebut.
Meski tanpa persetujuan DPR, pemerintah tidak perlu meminta persetujuan DPR untuk melaksanakan program insentif dan disinsenti, begitu menurut Purwono, Dirjen Listrik dan Pemanfaatan Energi Departemen ESDM J. Purwono. Skema ini sudah disiapkan selama 2 tahun dan pemerintah telah mengantisipasi dampak sosial yang terjadi. ( Antara, 28 Februari 2008 ).
Banyak pihak memperkirakan bahwa penerapan skema baru ini akan berdampak pada masyarakat luas. Tampaknya, jajaran PLN sangat terburu-buru dalam melaksanakan Skema tarif baru ini. Ini bisa dilihat dari kurangnya sosialisasi skema tarif baru tersebut kepada masyarakat luas. Bisa diprediksi, masyarakat, terutama kalangan menengah ke bawah akan “semaput” ketika membayar rekening listrik di bulan April nanti. Pasalnya, selain tidak sempat berhemat, juga karena denda yang dikenakan melebihi dari harga normal yang juga tetap harus dibayar. Meski pemerintah telah mengantisipasi dampak sosialnya, yang tidak pernah disebutkan antisipasi dalam bentuk apa, tampaknya akan timbul berbagai ekses.
Sekretaris Jenderal REI Setyo Maharso memprediksi tarif yang pembayarannya mulai dibebankan pada April mendatang itu justru berdampak besar bagi rumah-rumah kalangan menengah ke bawah. Hal itu terlihat dari jumlah pelanggan PLN yang menggunakan daya 450 watt (VA) sebanyak 18,9 juta rumah (R1). Pelanggan dengan daya 900 watt 10,8 juta rumah (R2). Bandingkan dengan jumlah rumah dengan daya listrik 1.300 watt yang sebanyak 2,8 juta dan daya 2.200 watt sebanyak 1 juta pelanggan. “Artinya, yang banyak menderita justru kalangan menengah ke bawah, kalau disamaratakan dengan pelanggan lain,” terangnya. ( Jawa Pos, 2 Maret 2008 ).
Menurut perkiraan pihak PLN sendiri, pelanggan yang diperkirakan akan terkena disinsentif tersebut lebih dari 90%, yang diperkirakan bakal menerima insentif Cuma 9.33% pelanggan. Ini artinya, sebagian terbesar masyarakat kita akan menerima kenaikan pembayaran rekenong listrik pada bulan April mendatang. Dan itu, menurut keterangan di atas, sebagian besar adalah golongan menengah ke bawah, yang kehidupannya saat ini sudah begitu terhimpit kesulitan ekonomi.
Di sini kita diberi tontonan betapa para pejabat kita tidak memiliki kepekaan sosial. Di saat masyarakat kita di himpit berbagai kesulitan akibat terus melambungnya harga-harga barang untuk kebutuhan hidup, yang ini juga diakibatkan oleh ketakmampuan pemerintah dalam mengelola tata laksana berbagai komoditi yang dibutuhkan masyarakat, mereka justru menambah beban baru dengan menaikkan biaya penggunaan listrik. Memang mereka tidak mau menyebut skema baru ini kenaikan, tapi nyatanya, pada akhirnya, sebagian besar masyarakat akan harus membayar jauh lebih mahal biaya penggunaan listrik.
Mestinya, sebelum memberlakukan skema tarif baru ini, pemerintah harus melakukan berbagai pertimbangan dan survey mengenai siapa saja yang harus dikenai disinsentif. Kalau pemerintah menginginkan supaya masyarakat melakukan penghematan dalam penggunaan listrik, harusnya dicari dulu, siapakah yang terbesar konsumsinya dan untuk apa konsumsi tersebut. Apakah golongan R1 dan R2 ini memang melakukan pemborosan dalam penggunaan listriknya. Saya yakin, sebagian besar dari golongan ini tidak memiliki AC, sound sistem yang membutuhkan listrik besar, TV di atas 21 inchi atau barang-barang mewah lainnya. Yang menggunakan barang-barang mewah yang membutuhkan listrik banyak pasti golongan di atas golongan tersebut.
Kalau golongan R1 dan R2 ini menggunakan listrik dalam jumlah besar, pasti bukan digunakan untuk aktivitas-aktivitas yang bersifat konsumtif, tapi untuk kegiatan yang produktif. Mereka ini misalnya, tukang jahit, tukang service barang-barang elektronik, tukang setrika, warung-warung kecil yang buka sampai malam hari atau usaha-usaha kecil lainnya. Perihal ini kelihatannya tidak dipertimbangkan pemerintah.
Pengusaha-pengusaha yang besar tidak terkena skema baru ini, tapi masyarakat kecil yang punya usaha kecil justru terkena pelaksanaan skema tarif baru tersebut. Dalam era persaingan global ini, pengusaha-pengusaha pribumi yang kecil tengah terbanting-banting karena dipaksa harus berhadapan dengan perusahaan-perusahaan multinasional. Pengusaha lokal yang kalah pengetahuan,ketrampilan, modal dan pengalaman jelas tak berdaya menghadapi gempuran MNC tanpa proteksi pemerintah.
Maka tak heran kalau ada pendapat yang menyatakan bahwa pemerintah ‘sengaja’ membiarkan ‘pahlawan’ bangsa tersebut menjadi bulan-bulan kapitalis-kapitalis mancanegara. Dan tampaknya, ketidakberdayaan tersebut masih dianggap kurang sempurna. Untuk menyempurnakannya perlu dibuat pengaturan baru yang bernama skema baru tarif listrik. Salah satu contoh yang terkena dampak kebijakan ini adalah industri garmen yang tengah kelimpungan ditonjoki produk-produk garmen dari negeri China.
Sekjen Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) Ernovian G. Ismy mengaku kecewa dengan kebijakan PLN itu. Dia melihat pola progresif tak ubahnya memutarbalikkan angka untuk menaikkan tarif listrik. 
Menurut dia, pola penarifan PLN itu justru membebani industri tekstil kecil. Sebab, 70 persen dari sekitar 1.070 anggota API merupakan industri garmen rumah tangga. “Garmen itu rata-rata home industry yang 100 persen masih pakai listrik PLN untuk mesin jahit,” tambahnya. ( Jawa Pos, 2 Maret 2008 )
Apakah salah jika kita bertanya, demi siapakah skema baru tarif listrik tersebut ? Untuk masyarakat bawah dan industri kecil atau untuk kalangan menengah ke atas, industri besar dan perusahaan multi nasional ? Yang tahu tentu pemerintah sendiri.

Catatan :

Ketika artikel ini diposting, belum ada pengumuman dari PLN mengenai penundaan penerapan skema baru tarif listrik tersebut. Pagi ini, 4 Februari 2004, ternyata pemerintah mengumumkan penundaan skema tarif baru tersebut. Tapi artikel ini tidak saya delete, supaya bisa menjadi renungan jika nanti tiba-tiba PLN menerapkan skema tarif tersebut.