Skip to content

PENDIDIKAN = PROLETARISASI MASSAL ?

9 Juni 2007

PENDIDIKAN = PROLETARISASI MASSAL ?

Ada fenomena menarik yang selalu terjadi setiap menjelang tahun ajaran baru, yakni bingungnya orang-orang tua mencarikan sekolah anaknya. Mereka begitu bernafsu menyekolahkan anaknya ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi, lebih tinggi, dan lebih tinggi lagi. Asumsinya, semakin tinggi tingkat pendidikan seorang anak, maka masa depannya semakin cerah. Pendidikan merupakan “stairway to heaven”. Bagi mereka, harta habis tidak menjadi masalah, yang penting “stairway to heaven” terpegang di tangan. Dengan ijazah, pekerjaan formal apapun dapat dicapai. Semakin bertumpuk ijazah di tangan, semakin terbukalah jalan menuju masa depan.
Namun, saat anak telah menamatkan pendidikannya, dan ijazah telah terpegang di tangan, beratus surat lamaran kerja telah dikirim ke berbagai instansi, dan manakala tak satu perusahaan pun menerima sang anak, sadarlah mereka bahwa pendidikan sebagai “stairway to heaven” hanyalah mitos.
Yang lebih ironis lagi, meski telah menamatkan pendidikan tinggi, anak-anak itu tidak memiliki kemampuan ( tidak berani ? ) untuk hidup mandiri . Jika tidak diterima bekerja di kantor, mereka cenderung menjadi pengangguran, tanpa ada upaya-upaya tertentu untuk menolong dirinya sendiri. Inilah derita yang banyak dialami oleh masyarakat kita, harta habis, anak menjadi pengangguran. Sebuah proses proletarisasi yang sempurna.
Fenomena seperti itu merupakan tipikal dari masyarakat yang sedang mengalami fase industrialisasi, dimana pendidikan disetting sedemikian rupa sehingga dapat “memproduksi” manusia-manusia yang cocok dengan kebutuhan dunia industri. Cara yang paling dianggap logis adalah struktur sistem pendidikan harus mengimak dunia industri. Dalam hal ini, Alvin Toffler, dalam buku Future Shock menggambarkan sistem pendidikan dimaksud sebagai berikut :
Sejumlah besar pelajar ( bahan baku ) dikumpulkan dalam sebuah sekolah yang berlokasi sentral ( pabrik ), untuk diproses oleh para guru ( pekerja ), dan kualifikasi maupun karakteristik lulusannya relatif sama alias standard. Bukankah gambaran pola pendidikan seperti itu persis sama dan sebangun dengan realitas di dunia industri.
Selain pola globalnya, hal-hal yang bersifat tehnik pun dipaksakan sedekat mungkin dengan realitas dunia industri. Mulai dari hierarki administratif pendidikan yang mengikuti model birokrasi industrial, sampai ilmu pengetahuan itu sendiri juga diorganisasikan dalam berbagai disiplin permanen, berdasarkan asumsi-asumsi yang ada di dalam dunia industri. Yang hasilnya berupa penjurusan-penjurusan keilmuan yang sangat rigid.
Sekolah dianggap menjadi sarana untuk mengintroduksikan sekaligus “mentakdirkan” peserta didik untuk menjadi salah satu sekurup di dalam masyarakat industrial. Sekolah menjadi simulasi dari masyarakat dewasa dengan struktur jabatan, peranan, dan lembaga yang mirip dengan struktur dunia industri. Di sini para pelajar tidak hanya mempelajari fakta dan ketrampilan yang dibutuhkan oleh industri, tetapi juga menghayati dan mempelajari gaya hidup yang akan di tempuhnya di masa depan. Aspek yang paling dikecam dalam pendidikan dewasa ini –regimentasi, tiadanya individualisasi, sistem yang kaku dalam pengaturan tempat duduk, pengelompokan, pembagian tingkat, pemberian nilai, dan peran guru yang otoriter – justru merupakan faktor yang membuat pendidikan umum secara massal menjadi sarana adaptasi yang begitu efektif terhadap kebutuhan dunia industri.
Dari gambaran pendidikan seperti itu, bisa dilihat betapa siswa-siswa kita telah “dicetak” menjadi salah satu unsur dari sebuah mesin industri. Di sini penulis tidak akan mengulas terjadinya proses dehumanisasi yang dialami oleh anak-anak muda itu. Tetapi, penulis hanya ingin mempertanyakan, kalau ternyata setelah lulus mereka tidak bisa terserap ke dalam dunia industri, apa yang harus mereka lakukan kalau hanya berbekal ilmu dan ketrampilan yang cocok dengan dunia industri ? Karena oleh sekolah mereka “hanya” dipersiapkan untuk menjadi seorang karyawan dalam industrialisasi, maka jika kemudian mereka tidak terserap oleh dunia kerja, tentunya mereka tidak bisa berbuat apa-apa lagi alias menganggur.
Bukankah kita semua mengetahui bahwa kapasitas pasar kerja dalam menyerap pencari kerja selalu kalah cepat dengan kecepatan sekolah meluluskan murid ? Ini artinya jumlah pencari kerja yang tidak tertampung ke dalam dunia kerja akan terus bertambah setiap tahun. Sementara, di lain pihak, para pencari kerja yang tidak tertampung tersebut tidak memiliki kemampuan lain selain sebagai pekerja. Alhasil, jadilah mereka pengangguran-pengangguran terdidik. Apakah fenomena demikian akan kita biarkan terus terjadi ?
Tentu tidak bukan ? Perlu dicari alternatif pola lain untuk proses pendidikan kita. Sebuah gagasan menarik pernah dicetuskan oleh Prof.Dr.Azyumardi Azra, M.A. beliau pernah melemparkan ide tentang perlunya dibentuk “Universitas Rakyat” (Folk’s University).
Lembaga pendidikan ini harus dibentuk, dikelola, dan dimanfaatkan oleh masyarakat sendiri. Kalau pada pendidikan konvensional, sekolah menjadi determinan masyarakat, maka pada “Universitas Rakyat” ini, masyarakat sendirilah yang menentukan orientasi dari program pendidikan yang diberikan. Dengan demikian, lembaga ini akan mampu memberikan respons terhadap masyarakat dan lingkungannya, guna mengolah dan mengembangkan potensi masyarakat. Melalui pola seperti ini, kelembagaan pendidikan yang selama ini telah terlepas dari masyarakat, akan disambung kembali.
Satu hal yang perlu diperhatikan adalah jangan sampai “Universitas Rakyat” ini terjebak dalam kelembagaan yang penuh birokrasi dan hubungan formalistik, supaya pengaruh kependidikan dari masyarakat dapat berlangsung secara efektif. Tidak terhambat oleh birokrasi yang bertele-tele. Sebab itu, Universitas Rakyat ini harus dikelola sesedikit mungkin tenaga administrasi secara terpusat. Segela macam jaringan birokrasi dan formaslistik harus semaksimal mungkin dieliminir sehingga keakraban dan keterikatan dengan masyarakat tetap terjaga.
Setiap orang yang memiliki peran dan tempat yang baik dalam masyarakat dapat menjadi guru di Universitas Rakyat ini. Guru di sini bukanlah dalam arti profesi yang terikat dan menurut kualifikasi keguruan yang ketat, tetapi dalam pengertian bahwa setiap orang bisa saja menjadi “guru”, sesuai dengan ilmu dan keahliannya berdasarkan tanggung jawab sosialnya. Murid bebas menentukan kepada siapa dia akan belajar sesuai dengan kebutuhannya.
Kurikulum dan materi pendidikan tidak ditentukan oleh pusat sebagaimana selama ini terjadi. Disiplin ilmu, keahlian, maupun ketrampilan apa saja bisa dikembangkan dan dipelajari di sini, yang penting hal itu dibutuhkan oleh masyarakat. Metode pengajarannya pun juga tidak ditentukan secara kaku. Metode dipilih atas dasar kesepakatan guru dan murid. Dalam universitas ini tidak mengenal sistem ujian, tetapi diganti dengan evaluasi diri dengan bimbingan guru. Artinya, yang penting di sini adalah penguasaan ilmu, bukan perolehan ijazah.
Karena sistem yang demikian inilah maka dalam universitas ini tidak diberlakukan pembatasan-pembatasan umur. Siapa saja bisa menghadirinya, guna mengembangkan potensi dirinya. Murid-murid bisa memilih sendiri guru mana yang ia sukai dan keahlian apa yang ingin dikuasai. Dan jika mereka merasa sudah menguasai ilmu atau keahlian yang diinginkan, ia bebas meninggalkan universitas ini. Dan jika suatu saat ia membutuhkan ilmu atau keahlian lainnya, ia bisa masuk kembali. Dengan begitu, lembaga ini akan mendorong terciptanya learning society.
Dengan pola demikian, maka Universitas Rakyat ini merupakan pusat studi yang mempelajari dan mencari pemecahan masalah dan kebutuhan masyarakat. Karena itu, bentuknya bisa berupa pesantren, lembaga riset, bengkel kerja, sanggar seni, pusat kebudayaan, laboratorium, pengajian umum, dan lain-lain. Dengan bentuk kelembagaan seperti ini memungkinkan terjadinya proses pendidikan seumur hidup yang melibatkan seluruh potensi masyarakat.
Satu hal lagi yang penting, karena lembaga ini didirikan oleh masyarakat, maka pendanaan harus disanggah oleh masyarakat sendiri. Tidak mengandalkan bantuan pemerintah. Dana yang dimaksud bisa berupa donasi, infak, wakaf, sedekah, dan lain-lain. Dengan model ini, maka universitas ini benar-benar menjadi milik rakyat.

No comments yet

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: