Skip to content

UNAS, BENTUK PELECEHAN PROFESI GURU

25 Juni 2007

Elin Driana dalam Jawa Pos edisi 21 Juni 2007 membuat opini yang menggelitik saya untuk turut ikut beropini. Dalam tulisannya yang berjudul “Titik Temu Kontroversi Unas” beliau mengemukakan titik kontraversi antara penentang UN dan pendukung UN.
“Alternatif yang sering diajukan penentang unas ialah mengembalikan penentuan kelulusan kepada guru dan sekolah. Tetapi, yang patut ditanyakan, apakah dampak negatif unas tidak akan muncul bila penentuan kelulusan hanya didasarkan pada informasi yang dimiliki guru dan sekolah?”
Di sini saya ingin melihat persoalan UN ini dari sudut UU Sisdiknas, siapakah yang berhak melakukan evaluasi terhadap hasil belajar siswa ? Apakah UN memang dapat meningkatkan kualitas pendidikan kita ?
Dalam tulisan tersebut, Elin Driana juga meragukan jika standardized test dapat meningkatkan kualitas pendidikan kita. Masih banyak faktor lain yang perlu juga dipertimbangkan, misalnya memiliki pendapatan per kapita yang jauh lebih tinggi dibanding negara kita dan antara kondisi sosial ekonomi siswa dan prestasi belajar mereka memang telah mendapatkan dukungan empiris yang kuat.
Artinya, pemerintah mestinya tidak gegabah mengambil kesimpulan bahwa unas dapat meningkatkan mutu pendidikan nasional. Alih-alih mutu meningkat, justru banyak kemudhorotan yang terjadi. Di berbagai media masa kita sering membaca kecurangan yang dilakukan oleh guru, sekolah, maupun siswa pada saat pelaksanaan unas. Setelah pengumuman juga terjadi fenomena-fenomena yang memprihatinkan kita semua. Misalnya, Harian Pos Kota, 17 Juni 2007 memberitakan puluhan siswa-siswi di SMK Jakarta Pusat I mengamuk setelah mengetahui diri mereka tidak lulus. Tong sampah dibanting, kaca sekolah dilempari, dan tembok dipukuli. Sambil berteriak-teriak karena emosi, pintu gerbang sekolah pun dirusak dan dirobohkan oleh mereka yang tidak lulus UN. Sejumlah siswa yang tidak lulus UN juga merobek-robek spanduk sekolah sambil menangis histeris, bahkan ada yang berguling-guling di lantai. Sumpah serapah pun dilontarkan mereka kepada guru dan kepala sekolah mereka.
Kejadian-kejadian yang menyertai pelaksanaan unas seperti disebutkan di atas telah terjadi pada tahun-tahun sebelumnya, dan beribu kritik pun telah dilontarkan, tetapi semua seperti angin lalu. Depdiknas tetap melaksanakan unas. Biarkan anjing mengonggong, kafilah tetap berlalu. Barangkali begitu semboyan Mendiknas menanggapi “gonggongan” masyarakat. Dalam tulisan ini, saya juga bermaksud ikut-ikutan mengonggong soal unas ini.
UU Sisdiknas nomor 20 tahun 2003 Pasal 58 ayat 1 menyatakan, “evaluasi hasil belajar peserta didik dilakukan oleh pendidik untuk memantau proses, kemajuan, dan perbaikan hasil belajar peserta didik secara berkesinambungan.” Dengan unas, hak guru untuk melakukan evaluasi terhadap peserta didik yang diasuhnya telah dirampas oleh Mendiknas. Kita tidak tahu persis alasan apa yang ada di benak Mendiknas untuk melanggar UU Sisdiknas tersebut. Barangkali Mendiknas tidak mempercayai proses pendidikan yang dilakukan oleh guru dan model pembelajaran yang dibangunnya sendiri.
Jika disimak pasal 58 ayat 1 di atas, jelas disebutkan bahwa proses evaluasi digunakan untuk memantau proses, kemajuan, dan perbaikan hasil belajar peserta didik secara berkesinambungan. Artinya, dalam evaluasi hasil belajar, yang dipentingkan bukanlah hasil, tetapi proses. Melalui unas, pemerintah, dalam hal ini Depdiknas, telah melakukan “eksekusi mematikan”. Nasib siswa ditentukan oleh hasil akhir unas. Melalui unas, pemerintah selain telah merampas hak guru untuk melakukan evaluasi dan perbaikan terhadap siswa, juga mengabaikan upaya siswa belajar selama 3 tahun. Bukankah ini merupakan sebuah bentuk pelecehan kepada kedua belah pihak yang dilakukan seorang Mendiknas ?
Selain itu, pada pasal 59 ayat 1 dinyatakan, “pemerintah dan pemerintah daerah melakukan evaluasi terhadap pengelola, satuan jalur, jenjang, dan jenis pendidikan”. Cukup jelas kiranya, menurut pasal tersebut pemerintah punya tugas mengevaluasi pengelola dan institusi pendidikan, bukan menenetukan nasib siswa.

Perlu Intropeksi
Barangkali Mendiknas perlu mengkaji ulang apakah unas merupakan satu-satunya cara terbaik untuk meningkatkan mutu pendidikan di negeri ini ?
Jika disimak pasal-pasal di atas, sebetulnya apa yang mesti dilakukan pemerintah cukup jelas, yaitu melakukan evaluasi terhadap pengelola dan institusi pendidikan. Evaluasi ini berarti melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap managerial pelayanan pendidikan yang diberikan oleh institusi pendidikan.
Hal ini sebetulnya telah dilakukan oleh pemerintah. Untuk pengawasan rutin dilakukan oleh para pengawas sekolah. Sedangkan secara berkala, 4 tahun sekali melalui akreditasi, dilakukan oleh Badan Akreditasi Sekolah. Pertanyaannya, meski pun pengawasan dan akreditasi telah dilakukan selama bertahun-tahun, tetapi mengapa kualitas pendidikan kita tetap terpuruk ?
Menurut hemat saya, karena pelaksanaan pengawasan tidak melibatkan stakeholder, terutama user, tetapi dilakukan oleh aparat Diknas. Sudah bukan rahasia lagi, bahwa keberadaan pengawas tersebut hampir tidak mendorong sekolah-sekolah yang diawasi untuk terpacu meningkatkan mutu proses pendidikannya. Mereka biasanya datang ke sekolah, ngomong-ngomong sebentar, “menerima amplop”, dan pulang. Setelah itu, proses di sekolah berlaku sebagaimana sebelumnya. Tidak ada perubahan apa-apa. Kadang-kadang ada juga pengawas yang memberi sedikit pembinaan. Namun juga gak ngefek, karena tidak dilakukan dengan sungguh-sungguh dan tersistem.
Demikian juga dengan proses akreditasi. Sebelum akreditasi, sekolah sibuk berbenah untuk memenuhi persyaratan akreditasi. Segala yang kurang diadakan, sehingga sekolah tersebut terkesan sebagai institusi pendidikan yang baik pada saat tim akreditasi datang. Bahkan, demi memenuhi persyaratan tersebut, sekolah meminjam sarana yang dibutuhkan sekadar untuk memenuhi tim akreditasi. Namun, begitu saat akreditasi usai, proses dan sarana belajar kembali seperti semula.
Oleh karena itu, unsur-unsur dalam pengawas sekolah perlu ditinjau kembali. Unsur dunia industri sebagai pengguna lulusan, pendidikan tinggi dan masyarakat sebagai pengguna institusi sekolah harus dilibatkan. Jika dalam unsur pengawas ini terdapat unsur dunia usaha, pendidikan tinggi dan masyarakat, sekolah tidak akan berani main-main. Jika pihak sekolah tidak serius dalam memperhatikan dan meningkatkan mutu, dia akan ditinggal oleh masyarakat dan dunia usaha. Masyarakat tidak akan menyekolahkan anak-anak mereka ke sekolah yang tidak bermutu. Demikian juga dunia usaha, mereka tidak akan merekrut lulusan dari sekolah yang mutunya ecek-ecek.
Selain untuk menjaga mutu, melibatkan masyarakat, pendidikan tinggi dan dunia usaha dalam tim pengawas sekolah, akan menyebabkan sinkronnya kurikulum sekolah dengan kebutuhan riil masyarakat dan dunia usaha. Dengan terlibat dalam tim pengawasan, masyarakat dan dunia usaha akan banyak memberi masukan kepada sekolah ketika mereka menemukan ketidaksesuaian kurikulum dan proses belajar di sekolah dengan kebutuhan nyata masyarakat dan dunia usaha.
Perlu diingat bahwa dunia usaha sangat berkepentingan dengan mutu pendidikan ini. Karena, mereka menginginkan mutu lulusan sekolah yang akan bekerja di tempat mereka memiliki kualifikasi yang baik. Bukankah dunia usaha seringkali mengeluh mengenai rendahnya kualitas lulusan sekolah ? Demikian pula dengan masyarakat, tentu ingin menyekolahkan anaknya di sekolah-sekolah yang bermutu baik.
Jika ini bisa dilakukan, tentu pemerintah tidak perlu lagi dibuat sibuk mengontrol kualitas lulusan sekolah melalui UN. Persoalannya, relakah melepaskan “mega proyek” yang bernama UN tersebut ?

4 Komentar leave one →
  1. wiwin wahyu permalink
    27 Juni 2007 2:59 pm

    Jika dilihat lagi akan mutu pendidikan sekarang dengan 10 th yang lalu, kalau kita mau jujur tentu lebih baik akan hasil 10 th yg lalu. Dimana seorang siswa dan guru lebih serius untuk menhadapi EBTANAS yang sekarang dikenal dengan UNAS. Mereka akan menunjukkan sejauh mana hasil akhir yg telah mereka kerjakan selama disekolah.bukan untuk mengejar pasing grade yang distandarkan seperti pada kelulusan sekarang.Guru akan berlomba-lomba untuk mengejar pasing grade tsb dengan berbagai cara,hanya sekedar untuk mendapatkan nama di masyarakat bahwa sekolah tersebut sudah mampu mengikuti perkembangan dan kemajuan pendidikan yang bercermin pada dunia luar. seorang siswa tidak akan merasa dihargai dengan hasil yang didapat dibawah pasing grade,hal ini akan semakin membuat seorang siswa merasa tertekan meskipun sebenarnya ia mampu dan bisa memghasilkan hasil diatas nilai tersebut. hanya karena mengejar nama dan pengakuan dari masyarakat luas akan mutu pendidikan pada sebuah lembaga pendidikan. para penyelenggara pendidikan mampu mengesampingkan rasa percaya diri siswa dan guru untuk menunjukkan kemampuan mereka. Inilah hasil yang bisa dilihat bukan prestasi yang dicetak tetapi frustasi dan rasa tak percaya diri yang timbul semakin kuat. Kini waktunya sekolah harus bekerja secara profesional. Sekolah tidak boleh terintimidasi pihak – pihak lain dalam menentukan keputusan kelulusan siswa.Meski demikian , bukan berarti sekolah dengan seeanaknya meluluskan siswanya.Sekolah harus bertanggung jawab pada proses pembelajaran siswa di sekolah dan harus memantau hasil belajar siswa

  2. wahyu rochendi permalink
    10 Juli 2007 11:27 am

    “Unas bentuk pelecehan profesi guru”
    Dari ulasan diatas saya dapat menyimpulkan bahwa penulis tidak setuju dengan adanya ujian nasional, hal itu didasarkan pada UU Sisdiknas nomor 20 tahun 2003 Pasal 58 ayat 1. Penulis tidak bisa disalahkan jika mengartikan UU tersebut seperti itu. Dalam UU tersebut masih banyak terdapat ambigu, contoh; Evaluasi apa saja dan bagaimana yang berhak diberikan oleh guru, apakah setiap triwulan, enam bulanan, dan lain – lain? Jadi Penulis tidak bisa jika mengatakan bahwa Mendiknas merampas hak guru / pengajar, karena dalam UU tersebut tidak disebutkan Evaluasi yang mana. Saya pribadi cenderung sangat setuju sekali dengan adanya UNAS. Coba kita bayangkan bagaimana jadinya jika tidak ada ujian nasional? Dengan adanya UNAS kita dapat mengukur kwalitas tiap – tiap wilayah sekolah secara nasional. Selain itu masih banyak lagi manfaatnya. Yang perlu kita pecahkan adalah bagai mana cara mengatasi dampak negative dari UNAS, bukannya meniadakan UNAS. Menanggapi mengenai korelasi pendidikan dengan ekonomi yang diulas oleh penulis bahwa korelasinya sangat kuat, saya kurang setuju. Pertanyaan saya apakah ada penelitian yang sudah membuktikannya? Karena yang saya tau memang ada korelasi antara pendidikan dengan ekonomi tetapi hubungannya kurang kuat atau bisa dikatakan bahwa masih ada variable – variable lain yang mempengaruhinya. Dan sampai saat ini saya belum tau, variable apa yang paling berpengaruh terhadap pendidikan? Jika penulis punya tolong informasinya.

  3. eeyore permalink
    29 September 2007 1:37 pm

    unas itu bagus ya to…
    biar kita bisa mengukur sampai dimana kemampuan kita….
    plus tau seberapa kemampuan kita bila di bandingkan dengan sekolah di seluruh indonesia…
    kalo lulus ya berarti memangnya sudah menguasai materi bila tidak ya berarti tidak berkompeten…
    kecuali ada keadaan khusus seperti dalam keadaan sakit atau keluarga dalam masalah besar misal mau unas malah disuruh berhenti sekolah hanya karna kurang biaya…
    repot kan

  4. 13 Maret 2009 11:04 am

    Ikut gabung mas…

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: