Skip to content

Perlunya Transparansi dan Standardisasi Biaya Pendidikan

26 Juli 2007

Berakhirnya SPMB di kota Malang diakhiri dengan badai protes wali murid akibat melangitnya biaya SBPP (sumbangan biaya pendidikan dan pembangunan) yang dilakukan sekolah-sekolah negeri.
Hari pertama daftar ulang siswa baru SMP dan SMA Kota Malang kemarin diwarnai banjir aksi protes orang tua siswa. Mereka mengeluh karena banyak sekolah SMPN maupun SMAN yang minta wali murid langsung melunasi SBPP (sumbangan biaya pendidikan dan pembangunan). Jika SBPP tak dilunasi hingga pendaftaran terakhir Kamis 12 Juli ini, maka siswa tak bisa masuk ke sekolah pilihan. ( Radar Malang, 12 Juli 2007 ). Menurut laporan dari beberapa wali murid, besaran dana SBPP berkisar antara Rp.2.000.000,- hingga Rp 5.000.000,-
Selain persoalan mencekiknya biaya SBPP tersebut, kota Malang juga diwarnai biaya daftar ulang yang dilakukan oleh sekolah-sekolah, terutama hampir semua sekolah negeri.. Konon, biaya daftar ulang yang dikenakan kepada wali murid rata-rata berada di atas SK wali kota. Tampaknya, tingginya apresiasi warga Malang dimanfaatkan betul oleh sekolah-sekolah negeri.
Akibat otoda, larangan mendiknas menarik SBPP dan daftar ulang tidak digubris oleh pihak terkait, sekolah, diknas kota maupun pihak walikota. Ada fenomena menggelikan terjadi di kota Malang, yang katanya memiliki brand sebgai kota pendidikan. Ketika masyarakat gusar atas tingginya biaya SBPP dan SPP yang dikenakan oleh sekolah-sekolah negeri, walikota Malang, Peni, yang merupakan salah satu tokoh pendidikan di kota Malang, dengan enteng menjawab, “Mana ada penyelewengan. Tidak ada yang masuk meja saya. Ini bisa-bisanya wartawan saja,” ( dimuat Radar Malang edisi 11 juli 2007).
Dia memandang di lapangan tidak ada fenomena itu. Sehingga, untuk mengambil tindakan, dia memilih menunggu laporan masuk ke mejanya. Ketika laporan yang masuk banyak, maka dia baru akan bertindak. Yang mengherankan, “Bapak kita ini tidak berkeinginan menerjunkan anak buahnya untuk ngecek ke lapangan. Padahal, di kabupaten Malang, beberapa sekolah telah didapati adanya pungutan-pungutan seperti di sebutkan di atas, sehingga kepala sekolahnya memperoleh peringatan keras, bahkan konon akan diberi sangsi.
Sebelum pelaksanaan UN, mendiknas telah mengeluarkan larangan, sekolah tidak boleh melakukan pungutan SBPP dan daftar ulang. Hal ini karena, menurut Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah (Mandikdasmen) Depdiknas Suyanto mengatakan bahwa pada dasarnya pemerintah pusat tidak memberlakukan aturan daftar ulang bagi siswa yang naik kelas. “Itu wewenang pada dinas pendidikan setempat,” katanya.
Namun ia menghimbau agar sekolah-sekolah tidak melakukan pungutan liar termasuk pada saat proses daftar ulang kalau memang diadakan. Dana BOS dari pemerintah pusat sudah cukup banyak dan bisa digunakan untuk mengkaver kebutuhan sekolah antara lain pembelian alat habis pakai, honor guru, rehab kecil dan sebagainya. “Jadi apalagi yang belum ditanggung oleh pemerintah,” tandas Suyanto. ( Harian Pikiran Rakyat edisi 13 Juli 2007 ).
Dengan dalih untuk subsidi silang, maka kota Malang terus melaksanakan kebijakan pungutan SBPP dan daftar ulang. Supaya yang kaya bisa membantu biaya pendidikan anak-anak yang kurang beruntung secara finansial. Memang indah kedengarannya. Tapi siapa bisa menjamin bahwa seluruh dana hasil pungutan tersebut benar-benar digunakan untuk pendidikan dengan model subsidi silang ? Siapa yang bisa menjamin uang hasil pungutan itu tidak akan dikorupsi ?
Barangkali semua pada mahfum bagaimana sih perilaku sekolah-sekolah dalam menangguk keuntungan dari ketidakberdayaan masyarakat dalam mengelola pendidikan di negeri ini. Sebut saja, bagaimana sekolah bersengkongkol dengan pihak penerbit untuk “memeras” siswa dengan mewajibkan membeli buku-buku pelajaran yang nilainya ratusan ribu setiap tahun. Dan buku-buku itu pasti tidak bisa dipakai lagi oleh adik-adik kelasnya karena setiap tahun harus berganti, meski buku gantinya tersebut isinya relatif sama. Hanya halamannya dibolak-balik doang atawa ditambah sedikit soal-soal baru.
Dengan kelakuan seperti itu, bagaimana kita bisa percaya kalau dana SBPP dan daftar ulang akan bersih dari korupsi. Ada salah satu sekolah yang setiap tahun menarik sumbangan pembangunan yang relatif tinggi kepada murid-murid barunya. Konon, dana itu akan digunakan untuk membangun aula. Sumbangan tersebut mulai dikenakan ketika keponakan saya baru masuk SMP tersebut. Sekarang keponakan saya sudah hampir lulus kuliah, tapi tidak ada satu batu bata pun yang ditanam sebagai pondasi. Apakah salah kalau kemudian masyarakat bertanya, “Lha uangnya yang telah terkumpul sekian tahun itu kemana ?”
Dengan kondisi perekonomian yang sulit seperti saat ini, barangkali masyarakat yang memiliki dana berlebih tidak akan keberatan jika harus merogoh kocek lebih banyak untuk turut memikul biaya pendidikan masyarakat yang kurang beruntung. Tapi pelaksanaannya harus transparan, dalam arti ada mekanisme pertanggungjawaban dari pihak sekolah kepada semua wali murid atau pihak-pihak lain yang turut membantu dana pendidikan ini, tidak sekadar kepada komite sekolah. Karena komite sekolah saat ini dipandang bukan mewakili orangtua siswa, tetapi justru sebagai legitimator kepentingan oknum-oknum sekolah. Kayak DPR jamannya ORBA gitulah.
Selain itu, barangkali Pemkot Malang harus belajar dan bersama-sama dengan pemerintah kabupaten Bandung yang akan membuat standardisasi biaya pendidikan. Seperti diberitakan harian Kompas edisi 9 Juli 2007, bahwa Pemerintah Kabupaten Bandung akan mengupayakan standardisasi biaya pendidikan mulai dari SD hingga SMP serta memberi payung hukum bagi proses penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah. Pasalnya, dua hal tersebut menjadi ruang pungutan liar bagi siswa yang diterima.
Memang di seluruh Indonesia belum ada kota atau kabupaten yang menerapkan standardisasi tersebut. Namun jika pemerintah mengharapkan dukungan masyarakat dalam upaya mencerdaskan bangsa, termasuk dukungan finansial, maka tidak ada jalan lain selain memberi jaminan kepada masyarakat bahwa dana yang mereka sumbangkan tidak akan dikorupsi. Setidaknya dengan dua mekanisme yang disebut di atas, yakni dengan mekanisme pertanggungjawaban publik yang transparan dan dengan standardisasi pembiayaan pendidikan. Berani Coba ???!!!

No comments yet

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: