Skip to content

PLN Oh PLN…

3 Maret 2008
tags:

Sejak bulan ini, mau tidak mau, seluruh masyarakat Indonesia harus melakukan penghematan penggunanaan listrik. Pasalnya, mulai bulan ini, pemerintah akan mengenakan pemberian insentif bagi pelanggan yang menggunakan maksimal 80% dari rata-rata penggunaan listrik rata-rata nasional. Insentifnya sebesar 20%. Sebaliknya, pelanggan yang mengkonsumsi listrik melebihi 80% akan dikenai disinsentif ( denda ? ) sebesar 1.6 kali alias 160% terhadap kelebihan dari angka 80% tersebut.
Meski tanpa persetujuan DPR, pemerintah tidak perlu meminta persetujuan DPR untuk melaksanakan program insentif dan disinsenti, begitu menurut Purwono, Dirjen Listrik dan Pemanfaatan Energi Departemen ESDM J. Purwono. Skema ini sudah disiapkan selama 2 tahun dan pemerintah telah mengantisipasi dampak sosial yang terjadi. ( Antara, 28 Februari 2008 ).
Banyak pihak memperkirakan bahwa penerapan skema baru ini akan berdampak pada masyarakat luas. Tampaknya, jajaran PLN sangat terburu-buru dalam melaksanakan Skema tarif baru ini. Ini bisa dilihat dari kurangnya sosialisasi skema tarif baru tersebut kepada masyarakat luas. Bisa diprediksi, masyarakat, terutama kalangan menengah ke bawah akan “semaput” ketika membayar rekening listrik di bulan April nanti. Pasalnya, selain tidak sempat berhemat, juga karena denda yang dikenakan melebihi dari harga normal yang juga tetap harus dibayar. Meski pemerintah telah mengantisipasi dampak sosialnya, yang tidak pernah disebutkan antisipasi dalam bentuk apa, tampaknya akan timbul berbagai ekses.
Sekretaris Jenderal REI Setyo Maharso memprediksi tarif yang pembayarannya mulai dibebankan pada April mendatang itu justru berdampak besar bagi rumah-rumah kalangan menengah ke bawah. Hal itu terlihat dari jumlah pelanggan PLN yang menggunakan daya 450 watt (VA) sebanyak 18,9 juta rumah (R1). Pelanggan dengan daya 900 watt 10,8 juta rumah (R2). Bandingkan dengan jumlah rumah dengan daya listrik 1.300 watt yang sebanyak 2,8 juta dan daya 2.200 watt sebanyak 1 juta pelanggan. “Artinya, yang banyak menderita justru kalangan menengah ke bawah, kalau disamaratakan dengan pelanggan lain,” terangnya. ( Jawa Pos, 2 Maret 2008 ).
Menurut perkiraan pihak PLN sendiri, pelanggan yang diperkirakan akan terkena disinsentif tersebut lebih dari 90%, yang diperkirakan bakal menerima insentif Cuma 9.33% pelanggan. Ini artinya, sebagian terbesar masyarakat kita akan menerima kenaikan pembayaran rekenong listrik pada bulan April mendatang. Dan itu, menurut keterangan di atas, sebagian besar adalah golongan menengah ke bawah, yang kehidupannya saat ini sudah begitu terhimpit kesulitan ekonomi.
Di sini kita diberi tontonan betapa para pejabat kita tidak memiliki kepekaan sosial. Di saat masyarakat kita di himpit berbagai kesulitan akibat terus melambungnya harga-harga barang untuk kebutuhan hidup, yang ini juga diakibatkan oleh ketakmampuan pemerintah dalam mengelola tata laksana berbagai komoditi yang dibutuhkan masyarakat, mereka justru menambah beban baru dengan menaikkan biaya penggunaan listrik. Memang mereka tidak mau menyebut skema baru ini kenaikan, tapi nyatanya, pada akhirnya, sebagian besar masyarakat akan harus membayar jauh lebih mahal biaya penggunaan listrik.
Mestinya, sebelum memberlakukan skema tarif baru ini, pemerintah harus melakukan berbagai pertimbangan dan survey mengenai siapa saja yang harus dikenai disinsentif. Kalau pemerintah menginginkan supaya masyarakat melakukan penghematan dalam penggunaan listrik, harusnya dicari dulu, siapakah yang terbesar konsumsinya dan untuk apa konsumsi tersebut. Apakah golongan R1 dan R2 ini memang melakukan pemborosan dalam penggunaan listriknya. Saya yakin, sebagian besar dari golongan ini tidak memiliki AC, sound sistem yang membutuhkan listrik besar, TV di atas 21 inchi atau barang-barang mewah lainnya. Yang menggunakan barang-barang mewah yang membutuhkan listrik banyak pasti golongan di atas golongan tersebut.
Kalau golongan R1 dan R2 ini menggunakan listrik dalam jumlah besar, pasti bukan digunakan untuk aktivitas-aktivitas yang bersifat konsumtif, tapi untuk kegiatan yang produktif. Mereka ini misalnya, tukang jahit, tukang service barang-barang elektronik, tukang setrika, warung-warung kecil yang buka sampai malam hari atau usaha-usaha kecil lainnya. Perihal ini kelihatannya tidak dipertimbangkan pemerintah.
Pengusaha-pengusaha yang besar tidak terkena skema baru ini, tapi masyarakat kecil yang punya usaha kecil justru terkena pelaksanaan skema tarif baru tersebut. Dalam era persaingan global ini, pengusaha-pengusaha pribumi yang kecil tengah terbanting-banting karena dipaksa harus berhadapan dengan perusahaan-perusahaan multinasional. Pengusaha lokal yang kalah pengetahuan,ketrampilan, modal dan pengalaman jelas tak berdaya menghadapi gempuran MNC tanpa proteksi pemerintah.
Maka tak heran kalau ada pendapat yang menyatakan bahwa pemerintah ‘sengaja’ membiarkan ‘pahlawan’ bangsa tersebut menjadi bulan-bulan kapitalis-kapitalis mancanegara. Dan tampaknya, ketidakberdayaan tersebut masih dianggap kurang sempurna. Untuk menyempurnakannya perlu dibuat pengaturan baru yang bernama skema baru tarif listrik. Salah satu contoh yang terkena dampak kebijakan ini adalah industri garmen yang tengah kelimpungan ditonjoki produk-produk garmen dari negeri China.
Sekjen Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) Ernovian G. Ismy mengaku kecewa dengan kebijakan PLN itu. Dia melihat pola progresif tak ubahnya memutarbalikkan angka untuk menaikkan tarif listrik. 
Menurut dia, pola penarifan PLN itu justru membebani industri tekstil kecil. Sebab, 70 persen dari sekitar 1.070 anggota API merupakan industri garmen rumah tangga. “Garmen itu rata-rata home industry yang 100 persen masih pakai listrik PLN untuk mesin jahit,” tambahnya. ( Jawa Pos, 2 Maret 2008 )
Apakah salah jika kita bertanya, demi siapakah skema baru tarif listrik tersebut ? Untuk masyarakat bawah dan industri kecil atau untuk kalangan menengah ke atas, industri besar dan perusahaan multi nasional ? Yang tahu tentu pemerintah sendiri.

Catatan :

Ketika artikel ini diposting, belum ada pengumuman dari PLN mengenai penundaan penerapan skema baru tarif listrik tersebut. Pagi ini, 4 Februari 2004, ternyata pemerintah mengumumkan penundaan skema tarif baru tersebut. Tapi artikel ini tidak saya delete, supaya bisa menjadi renungan jika nanti tiba-tiba PLN menerapkan skema tarif tersebut.

No comments yet

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: