Skip to content

Guru Kriminal ?

8 Mei 2008
tags:

Hari ini unas SMP telah berakhir. Ini berarti rangkaian hajatan besar nasional pendidikan yang bernama unas telah usai. Kini, orangtua, siswa dan guru tinggal menunggu hasil dari killing event tersebut.
Seperti tahun-tahun sebelumnya, ada banyak cerita minor selepas acara hajatan nasional itu. Mulai dari besarnya dana yang harus dipersiapkan oleh orangtua – meski dikabarkan biaya unas ditanggung negara, LJK yang tidak bermutu, jual beli jawaban unas ( meski konon ini merupakan model penipuan yang dilakukan oleh ‘oknum-oknum cerdas’ yang pandai memanfaatkan situasi ) hingga ‘kecurangan’ yang dilakukan para guru yang ingin membantu muridnya. Cerita seperti ini tampaknya telah menjadi rutinitas, tapi unas terus berlangsung.
Cerita mengenaskan datang dari SMAN 2 Lubukpakam, Deliserdang. 16 guru di SMAN 2 Lubukpakam ditangkap anggota Densus 88 saat tengah mengubah jawaban bahasa Inggris siswa mereka pada hari terakhir unas.  Hal ini mereka lakukan karena mayoritas siswa ternyata kesulitan menjawab soal tersebut. Dan perbuatan ini atas izin kepala sekolahnya.
Apa yang terjadi di SMAN 2 Lubukpakam, Deliserdang bisa jadi merupakan cerminan dari kebanyakan sekolah-sekolah lain. “Sebab, yang terjadi (di SMAN 2 Lubukpakam) itu adalah potret kecurangan unas secara nasional,” kata pengamat pendidikan dari Universitas Paramadina Utomo Dananjaya saat dihubungi koran ini kemarin. ( Jawa Pos, 26/4/2008 ).
Beberapa hari setelah peristiwa penangkapan di atas, saya melihat berita di salah satu televisi swasta, sejumlah murid kelas tiga mendemo kantor polisi atas penangkapan guru mereka. Sembari berurai air mata mereka menyatakan kira-kira seperti ini :
“Guru kami bukanlah koruptur. Mereka hanya ingin membantu muridnya. Tidak ada guru, yang juga orang tua kami, ingin menghancurkan anak-anaknya. Kenapa guru yang membantu muridnya ditahan ? sedang koruptor-koruptor milyaran rupiah dibiarkan lepas ?”
Saya amat yakin bahwa demo siswa tersebut murni dari nuraninya. Bukan ‘ditunggangi pihak-pihak yang tidak bertanggunjawab’ sebagaimana demo-demo politik yang belakangan ini makin marak mengiringi pilkada. Barangkali dengan menyimak fenomena di tas, kita mesti bertanya : ‘Pantaskah guru-guru yang membantu muridnya seperti itu harus dipandang sebagai kriminal ?’ Tidakkah Depdiknas bisa menangani ini dengan cara-cara yang berbobot edukatif ?
Tapi mendiknas tampaknya tetap nekad hendak mempidanakan guru-guru yang dianggap membocorkan jawaban unas yang nilainya sama dikatakan sama dengan rahasia negara tersebut.
Mendiknas Bambang Sudibyo menegaskan akan tetap mengambil langkah hukum untuk memidanakan guru maupun kepala sekolah yang membocorkan soal unas dan jawabannya kepada siswa. “Saya telah menyurati Kapolri untuk memidanakan guru dan kepala sekolah yang membocorkan soal UN, dengan tembusan presiden dan wakil presiden serta Mendagri,” kata Bambang di Kendari. ( Jawa Pos, 26/4/2008 ).
Keangkuhan pejabat diknas dalam memandang kasus di atas tampaknya disebabkan oleh sudut pandang yang berbeda dengan para guru ‘kriminal’ tersebut. Pejabat diknas beranggapan bahwa upaya guru membantu membocorkan jawaban unas merupakan akibat dari keinginan meluluskan siswanya 100%, sehingga gengsi sekolah dan guru-gurunya meningkat. Perhatikan ungkapan Anggota BSNP berikut :
 Anggota BSNP (Badan Standar Nasional Pendidikan) Bidang Pengaduan Depdiknas Yunan Yusuf menyatakan, Depdiknas tidak pernah memaksakan suatu daerah agar meluluskan siswa 100 persen dalam unas. Artinya, integritas sekolah tetap diakui meski pada hasil unas nanti tidak sesuai dengan harapan. “Pemetaan kami berdasarkan Standar Kompetensi Lulusan (SKL). Itu pun yang minimal,” katanya.
Padahal, coba tanya pendapat para guru kebanyakan mengenai unas. Mereka umumnya tidak sepakat dengan unas karena beberapa hal :
• Unas dapat mereduksi usaha murid selama 3 tahun. Unas yang dilaksanakan selama 3 atau 4 hari dipakai sebagai tolok ukur hasil belajar siswa selama 3 tahun. Padahal, dalam pelaksanaan unas tersebut, banyak kemungkinan bisa terjadi yang dapat menyebabkan siswa tidak mampu mengerjakan ujian secara maksimal.
• Pelajaran yang diujikan hanya beberapa saja. Bagaimana mungkin yang beberapa itu bisa mengukur seluruh pelajaran yang telah dipelajari siswa selama tiga tahun.
• Kondisi satu daerah dengan daerah lain sangat heterogen di Indonesia. Dan pemerintah tidak mampu menstandarkan berbagai prasarana, sarana dan SDM yang dimiliki berbagai sekolah di tanah air. Dengan tiadanya standar dalam hal prasarana, sarana dan SDM tersebut, bukankah merupakan lelucon kalau Diknas bermimpi melakukan standardisasi mutu lulusannya ?

Dengan membantu membocorkan jawaban kepada siswanya, saya sangat yakin guru-guru itu tidaklah didorong oleh keinginan memperoleh prestise, tapi mereka tidak ingin siswa-siswa mereka menjadi korban dari mimpi Diknas yang sama sekali tidak lucu itu ?

No comments yet

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: