Skip to content

Akankah Komisi Pemberantasan Korupsi ‘Istirahat’ ?

9 Mei 2009
tags:

Saya dibikin terkejut membaca berita harian Kompas edisi Jum’at, 8 Mei 2009. Berita tersebut berjudul : “Pemberantasan Korupsi Terancam”.

Jakarta, Kompas – Pemberantasan korupsi menghadapi ancaman. Ini terlihat setelah sejumlah anggota Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat mempertanyakan keabsahan keputusan Komisi Pemberantasan Korupsi setelah Antasari Azhar diberhentikan sementara oleh Presiden.

Antasari adalah Ketua KPK. Ia diberhentikan sementara oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Kamis (7/5), karena menjadi tersangka dalam kasus pembunuhan Direktur PT Putra Rajawali Banjaran Nasrudin Zulkarnaen di Tangerang, Banten, 14 Maret.

Tak lakukan penyidikan

Bahkan, dalam rapat dengar pendapat di Gedung DPR, Jakarta, Kamis, sejumlah anggota Komisi III DPR meminta KPK tidak melakukan penyidikan dan penuntutan selama anggota komisi itu belum kembali berjumlah lima orang. Rapat Komisi III DPR dengan KPK itu digelar untuk menyikapi status tersangka dan penahanan Antasari.” ( Kompas edisi Jum’at, 8 Mei 2009 )

Coba simak dasar pikiran para wakil kita yang terhormat itu :

“…Lukman Hakim Saifuddin dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan mempertanyakan keabsahan pimpinan KPK yang berjumlah empat orang. Pasal 21 Ayat 1 Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK menyebutkan, pimpinan komisi itu lima orang. ”Kami ingin persepsi ini disamakan dahulu. Untuk itu, apa pimpinan KPK tidak mengambil keputusan dahulu yang prinsipiil untuk mencegah munculnya masalah hukum?” tanyanya.

Anggota Fraksi Partai Amanat Nasional, Azlaini Agus, menambahkan, putusan yang diambil keempat unsur pimpinan KPK dapat dipertanyakan keabsahannya karena tidak diambil secara kolektif. Pasal 21 Ayat 2 UU KPK menyatakan, pimpinan KPK bekerja secara kolektif. ”Jika empat orang yang mengambil putusan, apakah bisa disebut tak kolektif,” katanya.

Azlaini juga meminta pimpinan menertibkan pengunjung rapat yang duduk di balkon, antara lain wartawan dan pegawai KPK, sebab mereka beberapa kali meneriakkan ”hu…”. Mereka menilai usul anggota DPR itu mendiskreditkan dan mengecilkan KPK.

Meski muncul sejumlah cemooh, Nursyahbani Katjasungkana dari Fraksi Kebangkitan Bangsa menyarankan, selama pimpinan KPK belum genap lima orang, tak perlu diambil putusan strategis, seperti melakukan penuntutan dan penyidikan. Untuk kegiatan lain, seperti sosialisasi dan urusan internal, tetap berjalan.” ( Kompas edisi Jum’at, 8 Mei 2009 )

 

Apa yang akan terjadi jika omongan wakil kita itu dilaksanakan ?

“Menanggapi usulan itu, Jasin menyatakan, jika KPK baru dapat bekerja setelah pimpinannya lengkap, komisi itu dapat kosong dari upaya penegakan hukum di bidang pemberantasan korupsi selama delapan bulan. Pimpinan KPK baru akan diberhentikan tetap jika tidak aktif selama tiga bulan berturut-turut atau menjadi terdakwa. Proses pemilihan pengganti pimpinan KPK butuh waktu sekitar lima bulan.” ( Kompas edisi Jum’at, 8 Mei 2009 )

Beberapa tahun silam kita pernah mendengar dari berbagai media masa beberapa elit kita di DPR mengancam akan membubarkan KPK dengan mencabut UU no 30 tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Barangkali siapa pun mengerti mengapa ada ancaman itu? Saat itu ada beberapa anggota DPR yang melakukan tindak pidana korupsi ditangkap KPK. Dan tim KPK mulai berani ‘mengobrak-abrik’ kantor para wakil kita yang terhormat yang sedang dituduh melakukan tindak pidana korupsi.

Saat ini, pasca pemberhentian sementara Antasari Azhar Oleh SBY, ‘dendam lama’ itu mau kambuh lagi. Ada upaya-upaya ‘melumpuhkan’ kinerja KPK yang terbilang gemilang di bawah kepemimpinan Antasari Azhar. Bayangkan, jika usulan wakil kita itu dilaksanakan, maka selama 8 bulan ke depan KPK tidak bisa melakukan penuntutan dan penyidikan terhadap para koruptor.

Usulan para wakil kita itu sangat berlebihan, demikian penilaian mantan Ketua KPK Taufiequrachman Ruki. “”Kewenangan penyidikan dan penuntutan itu ada di tangan penyidik dan penuntut umum di KPK. Pimpinan KPK, sesuai dengan UU, memang memiliki kewenangan itu. Bukan bergantung pada Ketua KPK,” katanya. ( Kompas edisi Jum’at, 8 Mei 2009 ).

Dengan fenomena yang berkembang di Senayan seperti itu, apakah salah jika kita bertanya : Apakah para wakil kita di DPR itu punya komitmen yang sungguh-sungguh dalam upaya pemberantasan tindak pidanan korupsi di negeri kita ? Dan, apakah juga salah jika masyarakat menduga-duga bahwa di balik pembunuhan Direktur PT Putra Rajawali Banjaran Nasrudin Zulkarnaen dan penangkapan Antasari Azhar terdapat sebuah skenario besar ?

Masyarakat secara umum tentu tidak mampu berbuat apa-apa dengan ‘pokal-gawe’ para elit kita itu. Kita hanya bisa berdo’a dan berharap agar para penegak hukum kita mampu menyingkap tabir dari skenario pembunuhan Direktur PT Putra Rajawali Banjaran Nasrudin Zulkarnaen dan penangkapan Antasari Azhar.

One Comment leave one →
  1. 20 Mei 2009 7:48 am

    ada apa dengan KPK sekarang? ataukah ini hanya permainan politik belaka ?

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: