Skip to content

Sikap Atas Kecurangan Dalam Unas: Cermin Moralitas Pejabat Kita ?

3 Juni 2009

Dunia pendidikan kita kembali dibikin malu oleh kecurangan pada saat unas, yang berbuntut 19 SMA muridnya tidak lulus 100%. Peristiwa curang semacam ini sebenarnya bukan barang baru dalam pelaksanaan unas kita. Cuma, kali ini mungkin yang paling dahsyat. Bayangkan, seluruh murid kelas XII di 19 SMA melakukan kecurangan berjamaah. ( Kalo yang ketahuan 19 sekolah, yang nggak ketahuan berapa ya ? )

Anggaran cukup besar telah disiapkan untuk pelaksanaan unas itu, baik yang berasal dari pemerintah mau pun dari masyarakat. Sebagai catatan : meski pemerintah gembar-gembor bahwa masyarakat tidak dipungut biaya untuk pelaksanaan unas, toh kenyataan masyarakat harus membayar juga supaya anaknya bisa mengikuti unas. Ini terutama terjadi pada sekolah-sekolah swasta. Perlu diketahui, untuk pelaksanaan unas ini, sekolah-sekolah swasta harus menyetor sejumlah uang ke panitia sub rayon masing-masing. Ketua sub rayon ini biasanya adalah berasal dari sekolah-sekolah negeri.

Anggaran untuk unas ini digunakan mulai dari pembuatan soal, pencetakan soal dan LJK, biaya keamanan, biaya melibatkan unsur PT, dan lain-lain. Menjelang pelaksanaan unas, diknas menjamin keamanan dari pelaksanaan unas ini. Mereka membual bahwa untuk melakukan kecurangan pada saat unas adalah sangat sulit karena sistem keamanannya sangat ketat. Tapi, apa kenyataannya ? Kecurangan terus berlanjut dan tak pernah surut. Drama seperti ini selalu terjadi setiap tahun saat pelaksanaan unas.

Barangkali yang menjadi ganjalan bagi benak kita adalah anggaran diknas yang amat besar kok hanya berakibat sekolah-sekolah mendidik murid-murid kita menjadi ‘maling’ ya ? Penulis amat sangat yakin jika kita semua telah paham jawabannya, terutama pejabat-pejabat diknas tentunya. Dengan unas, proses pembelajaran yang berlangsung selama 3 tahun, keberhasilannya hanya ‘dilihat’ selama beberapa hari selama pelaksanaan unas. Tentu saja ini menyebabkan murid mau pun sekolah tidak ingin “jatuh” ( muridnya banyak yang tidak lulus ) hanya karena unas. Maka, tidak perlu heran jika kemudian banyak sekolah ‘mengajari’ murid-muridnya berbuat curang dalam mengerjakan soal-soal unas.

Saya juga sangat yakin jika pejabat-pejabat diknas sangat memahami hal ini. Tapi mengapa pendekatan yang mereka lakukan hanyalah sebatas pada tataran pengamanan ? Mengapa mereka tidak melakukan refleksi atas unas, apakah dengan pelaksanaan unas ini kualitas pendidikan nasional kita akan meningkat ? Apakah unas ini sesuai dengan nilai-nilai yang ada dalam paedagogiek? Apakah tidak ada cara lain untuk mendongkrak kualitas pendidikan kita selain melalui unas ?

Tapi mohon maklum bahwa kebiasaan melakukan refleksi seperti itu bukanlah kebiasaan pejabat-pejabat diknas. Kalau di luar negeri kita sering mendengar seorang pejabat tinggi mengundurkan diri hanya karena kesalahan yang dilakukan stafnya. Maka di Indonesia ini justru situasinya terbalik. Coba saja Anda ikuti perkembangan kasus ini di media masa, pasti tidak akan ada seorang pejabat pun yang mau mengakui kesalahan atas kasus di atas. Justru yang terjadi sebaliknya, mereka lebih sibuk mencari kambing hitam. Tujuannya jelas, menyelamatkan mukanya sendiri atau muka atasannya atau muka instansinya. Contohnya baca berita berikut ini:

Sungkowo menyayangkan kenapa masalah itu bisa terjadi. Apalagi, kata dia, SMAN 2 Ngawi dan SMAN Wungu, Madiun, berstatus rintisan sekolah bertaraf internasional (RSBI). Kemampuan siswanya notabene di atas rata-rata. ”Sekolah-sekolah itu kan favorit. Sayang, kenapa siswanya harus mempercayai kunci jawaban,” ujarnya.

Sungkowo justru menyalahkan siswa. Menurut dia, pihaknya berkali-kali mengimbau siswa agar tidak memercayai kunci jawaban. Apalagi, kata dia, standar kelulusan unas sejatinya tidak begitu tinggi. Nilai minimal rata-rata unas tahun ini hanya dipatok 5,50. Dengan patokan itu, tingkat ketidaklulusan unas di Indonesia diprediksi sekitar tujuh persen. ( Jawa Pos, edisi senin, 1 Juni 2009 ).

Terus terang, membaca berita ini saya jadi geli sendiri. Bagaimana mungkin si Sungkowo, Direktur Pembinaan SMA Ditjen Pendidikan Dasar dan Menengah (Dikdasmen) Depdiknas , bisa menyalahkan siswa. Jika yang melakukan satu dua siswa sih pantes mereka dipersalahkan. Tapi ini yang melakukan seluruh siswa kelas XII dari 19 sekolah. Dengan kesalahan yang begitu masif, pantaskah hanya melihat kesalahan ini dari sudut siswa belaka ? Kenapa tidak dicoba cari sumber kesalahan yang lebih mendasar ?

Saya jadi teringat dongeng yang pernah dicaeritakan pada saya sewaktu kecil dulu. Ada seorang tukang kayu yang memproduksi kursi. Di desa si tukang kayu itu, kursi bikinan tukang tersebut adalah yang terbaik. Sehingga, banyaklah pelanggannya. Karena pelanggannya banyak, si tukang kayu mulai menjadi sombong. Di desa itu, tidak akan pernah ada tukang lain yang mampu menggungguli produk kursinya, meski jika dibanding dengan kursi buatan tukang lain dari desa sebelah, kursi buatan tukang kayu tersebut kualitasnya jauh di bawahnya.

Suatu hari, pagi-pagi sekali, datanglah seseorang dari desa tersebut hendak membeli kursi. Maka dipilihlah satu kursi yang kelihatan berkualitas baik. Sebelum terjadi transaksi, calon pembeli mencoba duduk di kursi yang akan dibelinya. Begitu diduduki, kursi itu langsung ambruk. Si tukang kayu dan calon pembeli sama-sama terkejut. Calon pembeli pun marah-marah pada sang tukang kayu. Dia katakan bahwa kursi hasil bikinan tukang kayu tersebut sungguh tidak berkualitas dan sangat tidak layak jual. Si tukang kayu tidak menjawab sepatah kata pun. Diam seribu bahasa.

Sepeninggal calon pembeli, tukang kayu mendekati kursi yang rusak tadi dengan perasaan geram. Lalu dia lampiaskan kemarahannya pada kursi itu, “Dasar kursi goblok. Tidak ngerti aturan. Kamu telah mempermalukan aku di muka calon pembeliku. Aku heran, bagaimana kau bisa bertindak bodoh seperti ini ? “

Seharian penuh si tukang kayu memaki-maki kursi yang dianggapnya telah mempermalukan dirinya. Si tukang kayu tidak pernah mencoba menginstropeksi dirinya. Apakah metodenya dalam membuat kursi salah ? Bahan baku yang dipilihnya jelek ? Konstruksi kursi bikinannya kurang baik ? Atau yang lain. Barangkali karena telah merasa menjadi ‘raja kursi’, maka dia enggan untuk melakukan instropeksi.

Apa bedanya perilaku tukang kayu itu dengan pernyataan Bapak Sungkowo di atas ?

No comments yet

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: