Skip to content

Sikap Atas Kecurangan Dalam Unas: Cermin Moralitas Pejabat Kita ? (2)

6 Juni 2009

Jika sebelumnya Sungkowo, Direktur Pembinaan SMA Ditjen Pendidikan Dasar dan Menengah (Dikdasmen) Depdiknas, melemparkan ‘bola panas’ perkara terjadinya kecurangan unas pada siswa, kini giliran bosnya, mendiknas Bambang Sudibyo yang ‘berakrobat’ serupa. Dalam salah satu berita yang ditayangkan Jawa Pos edisi sabtu, 6 Juni 2009, si bos melemparkan kasus kecurangan unas ini kepada BSNP :

Menteri Pendidikan Nasional (Mendiknas) Bambang Sudibyo, tampaknya, tidak peduli lagi terhadap masalah ujian nasional (unas). Dia berusaha melempar kasus yang menyebabkan lima ribu siswa terancam tidak lulus itu kepada Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP).

Bahkan, saat dikonfirmasi mengenai kekisruhan unas dan keputusan ujian ulang bagi lima ribu siswa itu, dia bersikap acuh tak acuh. ”Ah, itu bukan tugas saya. Bukan wewenang saya,” ujar Bambang setelah pembukaan Liga Pendidikan Indonesia di Stadion Madya Gelora Bung Karno.

Menurut dia, unas merupakan kewenangan penuh BSNP. ”Tanyakan saja kepada BSNP. Itu urusan mereka,” tegasnya.

Bukankah keputusan unas ulang dikeluarkan setelah BSNP melapor kepada Mendiknas? ”Jangan tanya saya, tanya BSNP saja,” katanya.

 

Sikap yang ditunjukkan Mendiknas kita ini sangat memprihatinkan. Bagaimana mungkin bisa lempar tanggung-jawab seperti itu, padahal sebelumnya beliau ini adalah sosok yang paling ngotot memperjuangkan dan mempromosikan perlunya unas dilaksanakan di Indonesia ini. Kita jadi bertanya-tanya, apa yang sedang terpikir di benak beliau ini. Apakah sedang bingung ? Mau menyelamatkan muka ? Atau ingin menunjukkan kepada kita bahwa keputusan adanya unas bukanlah kehendaknya, tetapi karena adanya ‘paksaan’ dari pihak lain ?

Tetapi, apa pun latar belakang sikap beliau, rasanya tak pantas jika sosok yang paling bertanggung-jawab atas ‘merah-hijaunya’ pendidikan di negeri ini justru merasa tidak tahu menahu atas ‘bencana’ di atas. Nilai kepribadian apa yang bisa dicontohkan kepada murid-murid di Indonesia oleh beliau ? Apa mau mencontohkan kepada anak muda sebuah sikap yang suka melempar tanggun-jawab ?

Kita memang tidak terlalu berharap Mendiknas mundur dari jabatannya karena kasus kecurangan ini. Toh sebentar lagi juga sudah tidak jadi Mendiknas. Yang kita harapkan adalah adanya keputusan cepat yang diambil oleh Mendiknas dalam menghadapi masalah ini. Janganlah terlalu lama menggantung nasib siswa-siswa yang terlanjur dicap berbuat curang dalam pelaksanaan unas. Karena, sebentar lagi sudah masa pendaftaran masuk ke PTN, mereka masih harus mempersiapkan diri, baik fisik mau pun mental, untuk mengikuti seleksi masuk PTN. Kita khawatir kalau terlalu lama dibiarkan dalam situasi yang tidak pasti, akan merugikan mereka dalam ajang seleksi masuk PTN nanti.

Belum lagi dengan siswa-siswa yang sudah diterima di beberapa PTN melalu jalur Penelusuran Bakat Swadana ( dulu PMDK ) yang tiba-tiba dibatalkan alias tidak jadi diterima di PTN yang mereka pilih. Betapa malu dan kecewa mereka dan orang tua mereka. Tidakkah ini bisa menyebabkan trauma ? Padahal mereka ini adalah siswa-siswa yang digolongkan berprestasi selama 3 tahun masa studi mereka. Patutkah kader-kader bangsa yang memiliki prestasi di atas rata-rata ini ‘dihempaskan’ gara-gara kasus kecurangan ini ?

Hal lain yang patut segera mendapat respon Mendiknas adalah sikap dan keputusan yang diambil oleh beberapa rektor PTN yang tidak mau menerima lulusan dari sekolah-sekolah yang dianggap melakukan kecurangan sampai beberapa tahun ke depan. Artinya, siswa-siswa yang sekarang sedang berada di kelas X dan XI tidak akan ‘diijinkan’ memasuki PTN-PTN tersebut. Salah mereka ini apa kok sampai haknya memasuki PTN tertentu dibatasi ? Apakah ini tidak melanggar HAM ?

Lebih dari semua itu, stigmatisasi terhadap siswa-siswa yang sedang mengalami nasib sial tersebut telah menempatkan mereka sebagai pihak terfitnah. Padahal, belum ada penyelidikan yang mendalam dan sungguh-sungguh atas kasus ini. Benarkah semua dari 5000 siswa yang berasal dari 34 SMA dan 19 SMP telah berbuat kesalahan  ? Tentu belum bisa kita memberi vonis kepada mereka selama belum dilakukan investigasi yang sungguh-sungguh. Yang pasti, saat ini, ke 5000 siswa tersebut mengalami tekanan oleh rasa malu yang luar biasa, rasa ketidakpastian dan bisa jadi juga merasa terteror. Akankah kita rela membiarkan nasib anak bangsa ini dalam situasi seperti itu tanpa ada penyelesaian segera ?

Saat ini kita hanya bisa menunggu keputusan pemerintah, yang dalam hal ini Mendiknas, dalam menangani masalah tersebut sebijaksana mungkin. Kita tidak ingin Mendiknas Bambang Sudibyo yang sebentar lagi pensiun menjadi Mendiknas meninggalkan masalah nasional yang akan dicatat sebagai noktah hitam dalam sejarah pendidikan nasional kita.

No comments yet

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: