Skip to content

Sekolah Swasta Menggugat : Jangan Hanya Gertak Sambal

10 Juli 2009

SMK Swasta Gugat SMKN” demikian judul salah satu berita yang dimuat Radar Malang edisi 8 Juli 2009. Dalam berita tersebut disebutkan bahwa sekitar 20 kepala SMK swasta di Kota Malang akan menggugat secara perdata dan pidana kepala SMKN di Kota Malang. Mereka menilai apa yang dilakukan SMKN dalam menerima siswa baru (PSB) tahun ini sudah dianggap melanggar aturan.

Rencana gugatan tersebut diakibatkan adanya temuan-temuan mengenai pelanggaran yang dilakukan oleh SMKN dalam penerimaan siswa baru. Pelanggaran-pelanggaran tersebut dirasakan sangat merugikan sekolah-sekolah swasta.

Beberapa kegiatan yang dianggap melanggar itu antara lain, menerima siswa SMP yang tidak lulus ujian nasional (UN). Banyak SMK negeri meneriam siswa yang tidak lulus. Sekolah masih menunggu hingga lulus ujian paket B. Kemudian soal NUN terendah. Dalam surat edaran kepala dinas pendidikan Kota Malang nomor 422/3412/35.73.307/2009 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru SMP, SMA, dan SMK Kota Malang tahun 2009/2010 dijelaskan NUN terendahnya adalah rata-rata 8,00. Tetapi, banyak SMKN yang menerima siswa dengan rata-rata NUN di bawah itu. Dugaan pelanggaran berikutnya adalah membuka kelas melebihi jatah siswa. Yakni, jumlah siswa dalam kelas untuk kelas RSBI maksimal 24 siswa dan sekolah-sekolah standar nasional (SSN) maksimal 32 siswa.” (Radar Malang edisi 8 Juli 2009 ).

Sebenarnya, sekolah-sekolah swasta di kota Malang ini sudah merasakan gerah oleh perilaku kepala-kepala SMKN tersebut sejak 2 tahun lalu. Pasalnya, akibat ‘rakusnya’ sekolah-sekolah negeri dalam meraup siswa baru, beberapa sekolah swasta tidak mendapat murid. Akibatnya banyak sekolah-sekolah swasta ‘bertumbangan’. Tahun kemarin, ada 7 SMK swasta yang terpaksa harus tutup karena tidak mendapatkan siswa baru. Jika perilaku ‘rakus’ SMKN diteruskan lagi tahun ini, diperkirakan akan ada 10 SMK swasta lagi yang bakal tutup. Hal serupa juga dialami oleh SMA dan SMP swasta.

Sebagai gambaran perilaku rakus tersebut, salah seorang teman saya yang guru di salah satu SMKN di kota Malang, mengeluh kepada saya, karena SMKN nya rata-rata setiap tahun menerima tak kurang dari 30 kelas untuk siswa baru. Akibatnya, sebagian siswanya harus dimasukkan sore hari. Apa yang membuat teman saya, guru yang telah berstatus PNS tersebut, adalah dia harus mengajar lebih dari 30 jam per minggu. Sebagian siswa harus masuk sore hari karena jumlah kelasnya tak mencukupi untuk dimasukkan pagi semuanya.

Barangkali kita semua telah mahfum sekolah siang itu biasanya jumlah jam belajarnya jauh berkurang dibandingkan sekolah masuk pagi. Ini kan sangat merugikan masyarakat, terutama para murid itu sendiri. Belum lagi jika yang mengajar kelas sore itu adalah guru-guru yang sejak pagi juga telah mengajar. Kita tentu bisa membayangkan, bagaimana kualitas pembelajaran yang akan dihasilkan oleh lembaga pendidikan yang jumlah jam belajarnya relatif lebih sedikit dan diajar oleh guru-guru yang telah kelelahan.

Jadi, perilaku rakus tersebut, selain merugikan sekolah-sekolah swasta, juga merugikan masyarakat, terutama siswa-siswa yang ‘dipaksa’ harus sekolah masuk siang. Dan hal ini, akan bermuara pada merosotnya kualitas pendidikan di kota yang telah terlanjur menyebut dirinya sebagai kota pendidikan ini.

Kembali ke soal rencana gugatan kepada kepala-kepala SMKN di kota Malang di atas, barangkali setiap elemen di kota Malang harus mendukung rencana gugatan yang dilakukan oleh sekitar 20 kepala SMK swasta di kota Malang itu. Karena kebijakan rakus yang dilakukan oleh para kepala SMKN tersebut jelas-jelas membawa banyak mudharat daripada kebaikan. Selain itu, juga dapat menjadi pembelajaran bagi daerah-daerah lain yang mengalami nasib serupa.

Barangkali jika gugatan itu jadi dilaksanakan, kita akan mengetahui apa motivasi beberapa kepala SMKN di Malang ini sampai begitu rakus dalam mencari siswa. Adakah ‘kebijakan siluman’ yang membuat mereka menjadi begitu rakus ? Lalu, kita juga ingin tahu seberapa besar komitmen mereka dalam mencerdaskan anak-anak bangsa ini ? Adakah motivasi lain dari beberapa kepala SMKN kota Malang itu selain bertujuan memajukan dunia pendidikan di kota Malang ? Dan , saya yakin, akan banyak pertanyaan lain yang akan terbongkar jika gugatan ke PTUN itu benar-benar dilaksanakan.

Iklan
No comments yet

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: